Sekilas Info

Pemecatan ASN Koruptor Masih Dikaji

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana korupsi tidak lama lagi diputuskan Pemerintah Provinsi Maluku.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku masih menunggu hasil kajian Biro Hukum terhadap putusan inkrah pengadilan 8 dari 10 PNS lingkup Pemprov berstatus mantan napi korupsi.

Plt Kepala BKD Maluku, Donald Saimima memastikan, Pemprov tetap serius menindaklanjuti perintah pemecatan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menpan-RB, Mendagri dan BKN. Namun kata dia, BKD tidak mau gegabah dalam menindaklanjutinya.

Dari dari hasil kajian itu, menurut Saimina, diberikan pertimbangan hukum untuk disampaikan ke gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). “Kami dengan Biro Hukum melakukan kajian terhadap putusan inkrah dengan mempertimbangkan undang-undang dan SKB. Hasilnya akan disampaikan ke PPK. Jadi
hasil dari Biro Hukum itu yang kita tunggu,” kata Saimima di Ambon, Kamis (21/2).

Dia kembali menegaskan, BKD tidak mau gegabah dalam persoalan ini tapi tetap serius menindaklanjutinya. “Biro Hukum akan mengkaji amar putusan (hakim), kemudian SKB dan Undang-undang agar jangan kita salah. Kalau kita salah, nanti kita yang akan dituntut. Jadi bukan memperlambat, tapi tidak gegabah,” ujarnya lagi.

Soal batas waktu pemecatan PNS koruptor, kata dia, sesuai hasil pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin 27 Desember 2018 di Jakarta, tidak disebutkan batas waktunya. “Hanya diminta untuk ditindaklanjuti. Pasca pertemuan 27 Desember di Jakarta lalu, kita sudah mengambil langkah. Itu yang berproses selama ini,” sebutnya.

Untuk dua berkas salinan putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap PNS eks napi korupsi, BKD masih berkoordinasi dengan PN Ambon untuk diserahkan. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga