Sekilas Info

Demo Copot Penjabat Raja Kilang

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Puluhan massa yang tergabung dalam masyarakat Negeri Kilang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ambon dan Forum Peduli Adat Maluku mendatangi Kantor Balai Kota Ambon, Senin (18/2).

Pendemo menuntut penjabat raja Negeri Kilang dicopot dari jabatannya. Kedatangan mereka diterima Asisten I Pemkot Ambon Mien Tupamahu didampingi staf di ruangan kerjanya.

Perwakilan masyarakat Negeri Kilang Rina de Silo mengatakan, sudah dua tahun Kilang belum memiliki raja definitif. Kilang dipimpin oleh penjabat, namun pejabat yang bertugas di negeri ini tidak becus menjalankan tugasnya. Dua tugas yang diembannya sebagi pejabat tidak dilaksanakan dengan benar.

Pertama, meneruskan roda pemerintahan dan juga melakukan penjaringan, pencalonan serta pemilihan dan pelantikan raja definitif. “Tapi sampai saat ini tidak pernah terjadi di negeri kita,” kata Rina kesal di pertemuan itu.

Sebagai masyarakat Negeri Kilang, sangat merasa kecewa. Walikota Ambon Richard Louhenapessy didesak mencopot penjabat Negeri Kilang.

“Kami ingin supaya walikota Ambon menetapkan tanggal pelantikan raja definitif. Pelantikan raja ini terkendala dengan peraturan negeri (Perneg) mata rumah parentah. Tapi Perneg juga tidak dibuat oleh saniri negeri dan tidak difasilitasi oleh penjabat negeri Kilang ini, makanya kami kecewa. Bukan hanya penjabat tapi juga Ketua Saniri Kilang,” tandas Rina.

Menanggapi tuntutn pendemo, Mien Tupamahu mengatakan, pihaknya tidak mempunya kepentingan untuk mencampuri Perneg Mata Rumah Parentah Negeri Kilang. “Kita tidak mencampuri sampai di situ, kita tidak ada kepentingan dari Pemerintah Kota Ambon atau sekot,” kata Tupahamu dihadapan perwakilan pendemo.

Semua persoalan negeri Kilang dikembalikan ke negeri sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu, Tupamahu mengajak masyarakat Negeri Kilang untuk berembuk bersama menentukan mana yang menjadi soa parentah.

“Mari duduk, baik dari masyarakat adatnya maupun teman-teman dari forum adat bisa membantu masyarakat di Negeri Kilang bagaimana secepatnya berproses dapat menyampaikan hasilnya ke Pemerintah Kota Ambon. Kita akan tetap berproses menentukan raja definitif Negeri Kilang,” pinta Tupamahu.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Administraif Kewilayahan Bagian Pemerintahan Kota Ambon Alfian Lewenusa menekankan, acuan penetapan raja definitif itu harus dibuat Perneg tentang mata rumah parentah untuk dilaksanakan proses pemilihan atau penetapan kepala pemerintah negeri definitif.

“Sampai dengan hari ini usulan Negeri Kilang untuk pelantikan raja definitif itu belum ada. Jadi berdasarkan hasil evaluasi kami, Negeri Kilang sementara berproses melakukan pengusulan rancangan Perneg tentang mata rumah parentah Negeri Kilang,” jelas Lewenussa.

Untuk menyusun Perneg, sejumlah persyaratan harus dipenuhi, diantaranya menyelesaikan 10 bab yang menjadi acuan Perneg mata rumah parentah Negeri Kilang. Dua bab sangat krusial dan yang belum diselesaikan, yaitu tentang sejarah dan hak asal yang memerintah Negeri Kilang.

“Kalau Perneg rampung, maka akan disampaikan ke walikota untuk dievaluasi dan diklarifikasi Perneg tersebut. Jika tidak sesuai dan bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan maka Perneg tersebut segera ditetapkan,” jelas Alfian. (MG2)

Penulis:

Baca Juga