KABARTIMURNEWS.COM, LANGGUR - Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun selama dua hari kunjungan kerja di Kei Besar. Dalam kunjungan itu bupati mensosialisasikan pentingnya masyarakat membantu aparat menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu serentak 17 April 2019.

Kunjungan kerja, bupati didampingi Dandim 1503 Tual, Waka Polres Malra, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu juga bupati dan rombongan melaksanakan kerja bakti, dan pengobatan massal secara gratis. Kerja bakti digelar, Jumat 8 Februari dipusatkan di Elat, ibu kota Kecamatan Kei Besar. Sosialisasi Kamtibmas Jelang Pemilu 2019 dan pengobatan massal melibatkan beberapa dokter spesialis dipusatkan di ohoi (desa) Holat, Kei Besar Timur Utara.

Bupati juga memberi penjelasan tentang arah pembangunan di Kei Besar, terutama menyangkut infrastruktur jalan, listrik, lingkungan, serta ohoi khususnya pemanfaatan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut dia, Pemda Malra untuk lima tahun ke depan fokus pada pembangunan jalan dan jembatan di Kei Besar yang ditargetkan selesai pada 2022.

Soal listrik, Pemda Malra tahun ini menghibahkan dana Rp 300 juta untuk menjawab masalah tunggakan listrik sehingga PLN tidak punya alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di Kei Besar.

Namun, masyarakat juga diminta mendukung pembangunan jaringan listrik dan pengerjaan jalan dan menyampaikan berbagai persoalan ke Pemda tanpa perlu melakukan aksi.

Menurutnya, menyangkut ohoi, ditargetkan seluruhnya sudah memiliki kepala definitif pada 2019, sementara DD dan ADD harus dapat dimanfaatkan dan dilaporkan sebaik-baiknya.

Pelaporan pemanfaatan DD maupun ADD harus diselesaikan oleh setiap ohoi. Jika belum hingga batas waktu ditentukan, maka tim yang terdiri Kepolisian, Kejaksaan, dan Inspektorat akan mengusutnya. “Dan jika terjadi penyelewengan ada konsekuensi hukumnya,” tegas bupati.

Bupati dan rombongan juga memgunjungi Gereja Katolik Holat yang sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Dan mengunjungi sekolah termasuk SD Naskat Yamtel dan SMP Wartahait.

Di SMP Wartahait, Bupati tidak menemukan kepala sekolah maupun guru berstatus ASN, kecuali tiga orang guru honorer yang melayani belajar mengajar. (AN/KT)