Sekilas Info

Penggiat Anti Korupsi Duga BPK RI “Masuk Angin”

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Masyarakat menunggu ending kasus ini seperti apa? Jangan sampe masyarakat mengira ada yang sudah masuk angin.

Semakin lama terkatung-katung penuntasan perkara korupsi reklamasi pantai Namlea yang melibatkan adik Bupati Buru, orang akan berpikir Kejaksaan maupun BPK RI tidak serius berkerja. Faktanya, Kejaksaan Tinggi Maluku mengaku harus menunggu audit kerugian keuangan negara dari dalam perkara ini diselesaikan oleh BPK RI.

Penuntasan kasus ini layak disebut terkatung-katung, pasalnya Kejati butuh waktu lama untuk menyelesaikan proses penyidikan setelah dinaikkan dari tahap penyelidikan pada September 2017 lalu.

Tiga tersangka yang bakal dijerat Undang-Undang Tipikor itu, masing-masing kontraktor pelaksana Sahran Umasugy, kuasa CV Aego Prima Memed Duwila, PPK Sri Julianti dan Konsultan Pengawas Ridwan Pattiouw.

Ketua Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Faisal Marasabessy mengingatkan Kejati Maluku dan BPK RI serius bekerja. Sebab waktu yang dihabiskan untuk mengusut kasus ini sehingga menjadi perkara dugaan tipikor di Kejati Maluku, relatif cukup lama.

"Semakin terkatung-katung orang akan bertanya-tanya ada apa dengan Kejati Maluku dan BPK RI? Proses hukum ini cukup lama.

Masyarakat menunggu ending kasus ini seperti apa? Jangan sampe masyarakat mengira ada yang sudah masuk angin," ujar Faisal dimintai komentar melalui telepon seluler, Jumat (1/2).

Jika tahap akhir cuma terkendala pada proses audit di BPK RI, kata Faisal, berarti BPK RI lah yang patut disoroti. Dia mengingatkan lembaga auditor keuangan negara itu tidak mencoba memperlambat proses hukum di Kejati. "Jangan sampe kita mengira, anginnya masuk di BPK RI. Bukan di Kejati, karena itu, BPK harus serius lah," ujar pegiat anti korupsi itu.

Di lain pihak, tambah dia, Kejati juga tidak boleh diam jika audit berjalan lambat. Kejati berkepentingan untuk mempertanyakan BPK RI guna mendorong percepatan proses audit.

Seperti diberitakan, berkali-kali Kejati menyatakan, tahap paling krusial saat ini hanya menunggu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHKPN) dari BPK RI. "Coba sekali-sekali anda wartawan tanyakan langsung ke BPK lah, jangan ke kita terus. Intinya kita sisa menunggu LHAKPN nya saja," tandas Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette dalam berbagai kesempatan.

Sekadar tahu saja, tim penyidik Kejati Maluku dan Kejari Buru menemukan dugaan kekurangan volume
pekerjaan dalam proyek Water Front City Kota Namlea. Kondisi ini ditemukan saat tim penyidik dan ahli dari Politeknik Negeri Ambon melakukan pemeriksaan fisik proyek pada pada September 2017 lalu.

Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa kekurangan 134 buah tiang pancang. Ditemukan pula kalau pada item pekerjaan timbunan, diduga kuat kontraktor pelaksana memakai material tanah yang diambil gratis dari tanah buangan proyek pembangunan Bandara Namniwel, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru.

Temuan tim pidsus Kejati Maluku ini telah diklarifikasi oleh tim auditor BPK RI pada November 2018 lalu. Dalam proses audit fisik lapangan ini, tim BPK RI melakukan penghitungan jumlah tiang pancang yang belum dipasang kontraktor pelaksana, maupun pengambilan sampel material tanah timbunan di dua lokasi. Yakni Bandara Namniwel tempat asal tanah timbunan dan lokasi proyek reklamasi Pantai Namlea itu sendiri.

Selain itu lembaga auditor keuangan tersebut juga diketahui melakukan klarifikasi selama sebulan berada di Namlea, dengan meminta keterangan dari semua pihak baik di Pemda Buru, maupun pihak lain yang terlibat langsung dalam proyek senilai Rp 5,9 miliar, dianggarkan melalui APBD tahun 2016 itu. (KTA)

Penulis:

Baca Juga