Sekilas Info

PNS Eks Napi Korupsi Ngamuk di Pengadilan

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Persidangan Peninjauan Kembali (PK) Azis Fidmatan, mantan napi korupsi SMA Negeri Tayando Tam Kota Tual berlangsung ricuh.

Azis dan jaksa Chrisman Sahetapy bersitegang di ruang sidang, dipicu ulah Chrisman yang tak menyiapkan berkas tanggapan atas memori PK Azis Fidmatan.

Kericuhan ini sebelumnya tak diduga. Majelis hakim awalnya mengira persidangan bakal berlangsung normal dengan kesiapan Chrisman.

“Saya belum dapat salinan memori PK, makanya belum siapkan tanggapan,” ujar Chrisman kepada majelis hakim yang diketuai Jimy Wally di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (31/1) sore.

Mendengar jawaban polos Chrisman, pemohon PK Azis Fidmatan naik pitam. Azis merasa JPU Kejari Tual ini acuh tak acuh dengan sidang PK yang diajukannya. Ketidaksiapan jaksa ini menyiapkan tanggapan atas memori PK dirinya jelas mengakibatkan sidang molor.

“Saya bukan penjual ikan di pasar-pasar sana, punya waktu kapan saja bisa datang di pengadilan. Saya ini pegawai di Tual, datang sidang gunakan ijin atasan dengan waktu yang terbatas. Memori PK itu sudah 3 minggu, kenapa saudara bilang belum terima? saya tidak mau tahu sudah dapat atau belum,” sergah Azis dengan nada tinggi.

Azis terus ribut di ruang sidang dan marah-marah, menurutnya bukan pertama kali Chrisman berulah. Sebelumnya persidangan dua pekan lalu, ditunda majelis hakim gara-gara Chrisman tidak hadir. Azis beralasan, sejak mengajukan PK, dirinya harus tinggal di kos di Kota Ambon dengan kondisi keuangan pas-pasan selaku mantan narapidana.

Chrisman hanya mendengar dengan wajah kesal melihat ke arah Azis yang terus mencercar dirinya. Hingga akhirnya dilerai oleh Jimmy Wally yang meminta Azis Fidmatan menghargai majelis hakim dan lembaga peradilan yang menggelar sidang tersebut.

“Saudara pemohon PK, saya kira ini kesalahan yang bisa ditolerir ya. Saudara termohon, kami kira waktu 3 minggu itu sudah cukup bagi Anda untuk menyiapkan tanggapan saudara, tapi kenapa tidak disiapkan,” ujar Jimy.

Jimmy lalu menayakan, kapan Chrisman bisa menyiapkan tanggapan terhadap memori PK yang diajukan Azis Fidmatan. Dijawab Chrisman satu minggu ke depan. Tapi Azis Fidmatan menyela majelis hakim.

Menurutnya waktu yang diajukan Chrisman terlalu lama, dan meminta majelis hakim memberi waktu untuk Chrisman hanya 3 hari.

Permohonan PK diajukan Azis Fidmatan, karena menilai putusan hakim keliru dalam perkara korupsi pembangunan ruang unit sekolah baru (RUSB) di SMA Negeri Tayando tahun 2016 senilai Rp 310 juta.

Hakim dinilai tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Terutama nilai kerugian keuangan negara, menurut Azis, dihitung oleh seorang pegawai Kejari Tual yang tidak berkompeten. Bukan oleh Chrisman, bukan oleh lembaga auditor keuangan negara, bahkan Inspektorat daerah pun tidak.

Alhasil, nilai kerugian yang dihitung tidak mempunyai besaran pasti. Ada Rp 95 juta, Rp 97 dan terakhir Rp 103 juta. Padahal nilai kerugian tersebut harus pasti, sesuai aturan salah satunya Pasal 1 ( 15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anehnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon pada Pengadilan Tinggi Ambon hingga Mahkamah Agung RI tetap mengamini dakwaan JPU dan menghukum Azis Fidmatan.

Meski PT Ambon tidak mengabulkan upaya banding Chrisman Sahetapy 4 tahun, tapi hanya 2 tahun untuk Azis yang dikuatkan oleh MA, vonis 2 tahun tetap dijalani Azis hingga selesai masa hukuman.
Meski telah bebas sepenuhnya dari hukuman pidana, Azis tetap mengajukan PK. Upaya tersebut diakui Azis, ditempuh dengan alasan memperbaiki nama baik dirinya selaku seorang ASN.

Menurut Azis, sekalipun divonis, bahkan telah menjalani hukuman penjara 2 tahun di Lapas Kelas II Ambon, dia tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Dengan novum atau bukti baru yang dikantongi, Azis ingin membuktikan putusan hakim bahwa dirinya bersalah, ternyata keliru besar. (KTA)

Penulis:

Baca Juga