Sekilas Info

Korupsi Anggaran, Mantan Bendahara Ini Palsukan Tanda Tangan

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, NAMROLE - Siapa yang menilep anggaran pengganti dana tak terduga di Setda Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 mulai terungkap. Mantan Bendahara Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bursel Harun Siompo diduga aktor utama penggelapan anggaran senilai Rp 450 juta itu.

Untuk memuluskan aksi kejahatannya, Harun nekat memalsukan tanda tangan Kepala Bagian Pemerintahan Ridwan Nyio. Tanda tangan Ridwan dipalsukan Harun saat proses pengusulan pencairan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bursel.

“Intinya proses pencairan anggaran saya tidak tahu menahu. Dia (Harun Siompo ) memasulkan beta tanda tangan untuk pengusulan pencairan di keuangan (BPKAD),” beber Nyio kepada Kabar Timur di Kantor Bupati Bursel, beberapa waktu lalu.

Aksi kejahatan berlanjut. Cek yang mestinya ditandatangani Harun dan atasannya (Ridwan) untuk mencairkan anggaran di bank, dipalsukan. Lagi-lagi dia nekat menandatangani cek yang seharusnya ditandatangi Ridwan.

“Cek untuk cair uang di bank itu kan saya dan bendahara. Tapi saya tidak pernah tanda tangan cek. Kemungkinan dia yang tanda tangan cek sendiri,” ujar Ridwan.

Harun sempat diam ketika ditanya tanda tangan atasannya yang dipalsukan. Dia mengaku terkadang ketika pimpinannya berada di luar daerah dan saat akan mencairkan uang dirinya diberi kewenangan untuk meniru tanda tangan pimpinan.

“Untuk hal itu (menirukan tanda tangan pimpinan) sudah biasa, kalau pimpinan berada di luar daerah,” aku Harun dikonfirmasi Kabar Timur.

Ditanya apakah untuk pencairan anggaran untuk pergantian Rp 450 juta dana tak terduga diberi kewenangan oleh pimpinan untuk tanda tangan, dia bungkam.

Sebelumnya diberitakan dana tak terduga di Setda Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 diselewengkan. Anggaran senilai Rp 450 juta itu diduga diembat mantan Bendahara Harun Siompo dan Kepala Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Bursel, Ridwan Nyio.

Sumber Kabar Timur mengungkapkan, penyelewengan anggaran tersebut terungkap setelah Penjabat Sekda Bursel Abdul Mutalib Laitupa meminta opname kas pada awal Januari 2019, menyusul pergantian bendahara di Sekretariat Daerah.

Saat opname kas yang dilakukan Inspektorat Bursel muncul dana tak terduga yang belum dipertanggungjawabkan tahun 2018. Usut punya usut ternyata dana tak terduga dipinjam Bagian Pemerintah Setda Bursel sebesar Rp 450 juta. Anggaran ratusan juta rupiah ini untuk membiayai kegiatan tapal batas wilayah antara Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru sebesar Rp 350 juta dan pemberian bantuan kepada Polres Pulau Buru Rp 100 juta.

“Dana tak terduga dipinjam dengan catatan setelah dua item kegiatan tersebut diakomodir pada APBD Perubahan Tahun 2018 di DPA Bagian Pemerintah, maka harus dicairkan untuk pergantian dana tak terduga,” ujar sumber di Namrole, Selasa (29/1).

Namun kenyataannya berkata lain. Diam-diam bendahara Bagian Pemerintah Harun Siompo mencairkan anggaran tersebut namun tidak diganti. Kedok ini terbongkar setelah pemeriksaan oleh Inspektorat.

Mengetahui hal itu, Penjabat Sekda memanggil Kepala Bagian Pemerintah Ridwan Nyio dan Bendahara Harun Siompo di ruang kerjanya, pekan kemarin.

“Saat ditanya mantan bendahara mengaku uang itu sudah dicairkan, namun tidak ada lagi alias habis. Keduanya ketika dihadapan penjabt sekda saling lempar kesalahan,” beber sumber yang meminta namanya dirahasiakan.

Mendengar hal itu Sekda berang dan meminta kedua pejabat itu bertanggungjawab terhadap penyelewengan anggaran tersebut. Sekda juga meminta uang yang telah digunakan untuk keperluan pribadi diganti.

Menyikapi kasus ini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Iskandar Walla mengajukan surat permohonan untuk memblokir rekening milik Siompo dan istrinya sejumlah bank di Kota Namrole. Surat permohonan tersebut ditujukan ke Bank Maluku, BNI dan BRI.

Ini dilakukan untuk mengamankan uang daerah yang diduga disalahgunakan oleh Siompo.

Ridwan Nyio yang dikonfiormasi Kabar Timur terkait dugaan penyelewengan ini mengaku ia tidak tahu Harun Siompo sudah mencairkan anggaran Rp 450 juta tersebut. “Beta seng tahu kalau anggaran ini sudah dicairkan. Bahkan dalam proses untuk pencairan mulai dari SPM sampai SP2D beta saja tidak diinformasikan,” kata Ridwan, beberapa waktu lalu.

Terpisah, Harun Siompo, yang diwawancarai tak berbicara banyak. Dia mengaku siap bertanggungjawab, namun akan membeberkan aliran anggaran yang sudah terpakai tersebut mengalir ke siapa. “Pokoknya ada bukti pesan singkat. Intinya saya siap bertanggungjawab, tapi bukan saya sendiri (terlibat),” pungkas Harun. (KTL)

Penulis:

Baca Juga