BPD & Saniri Negeri Diminta Awasi Dana Desa

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy | kabartimurnews.com

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saniri negeri bertugas untuk mengawasi pemanfaatan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

"BPD dan saniri negeri merupakan penyelenggara pemerintah di tingkat desa dan negeri yang memiliki tugas yang sama dengan kepala desa dan raja untuk bersama mengawasi pemanfaatan DD dan ADD," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy saat melantik BPD dan saniri negeri di Ambon, Rabu (30/1).

Menurut dia, perangkat desa bukan hanya kepala desa atau raja tetapi dibantu BPD dan saniri negeri yang berjumlah sembilan orang, yang merupakan perwakilan dari Soa atau kelompok kecil yang berdekatan.

"Pemkot Ambon berupaya membenahi pemerintahan guna proses menyejahterakan masyarakat, melalui DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah pusat dan dalam waktu dekat dana kelurahan," katanya.

Richard mengatakan, BPD dan saniri negeri memiliki kewenangan yang sama, karena penyelenggaraan tingkat desa dan negeri dilantik oleh Wali Kota. Jadi saniri negeri dan BPD bertanggung jawab langsung ke Wali Kota melalui camat.

Seluruh APBDes dan negeri pemanfaatannya bukan hanya diketahui raja atau kepala desa, tetapi juga saniri dan BPD dalan semangat kekeluargaan.

Kata dia, jika terjadi penyimpangan, maka perangkat negeri dan desa tersebut dapat melaporkan, disertai bukti yang jelas, tetapi jika data tidak lengkap maka yang dilakukan hanya fungsi pengawasan. "Jangan salah menggunakan kewenangan walaupun kedudukan saniri dan BPD sama dengan raja, yang penting adalah tugas pengawasan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat," tegas Richard.

Pelantikan saniri dilakukan bagi negeri Urimessing, Seilale, Halong, Batu Merah dan Hutumuri, serta dua BPD, yakni Hunut dan Nania.

Pelantikan ini, Pemkot Ambon tidak mengintervebsi siapa yang menjadi anggota saniri atau BPD karena semua itu merupakan masalah internal desa atau negeri.

"Karena itu masalah internal saya tidak mau mencampuri, karena lembaga adat diberikan kewenangan kultural adat sesuai Peraturan daerah nomor 8 dan 9 tahun 2017 tentang negeri dan desa," ujar Richard.

Menurutnya, khusus untuk negeri Seilale yang terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, saniri yang telah dilantik akan dikaji dan jika ada kesepakatan maka akan dilakukan revisi surat keputusan pelantikan tersebut. "Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kita kaji, setelah pelantikan akan melakukan pertemuan jika ada kesepakatan maka revisi SK bisa saja dilakukan, sesuai dengan aspirasi masyarakat," katanya. (AN/KT)

Penulis:

Baca Juga