Sekilas Info

Maluku Masuk Lima Besar Kerawanan Pemilu

Samsul Rivan Kubangun

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Tingkat kerawanan pemilu di Provinsi Maluku masih masuk kategori lima besar, meski sudah turun dari urutan dua menjadi urutan empat secara nasional.

“Kita berharap pilgub berlangsung aman dan tadinya angka kerawanan masuk urutan kedua sekarang turun ke angka empat, meski pun masih tergolong dalam lima besar di Indonesia,” kata Ketua KPU Maluku, Samsul Rivan Kubangun di Ambon, Selasa (29/1).

Penjelasan Samsul disampaikan dalam rapat kerja Komisi A DPRD Maluku dipimpin Wakil Ketua Komisi, Darul Kutni Tehupaly.

Menurut dia, KPU sudah menetapkan data pemilih sesuai rekomendasi Bawaslu RI sejak 4 Desember 2018, di mana pemilih Maluku berjumlah 1.266.034 orang. Jumlah ini terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 622.403 orang dan perempuan 643.631 tersebar pada 118 kecamatan, 1.321 desa dan 5.154 tempat pemungutan suara di seluruh Maluku.

“Saat ini kami juga telah menyusun daftar pemilih tambahan per Desember 2018 di 11 kabupatan dan kota sebanyak 86 orang, daftar pemilih khusus 541 orang,” ujar Samsul.

Daftar pemilih tambahan ini adalah orang yang memang sudah terdaftar dalam DPT tetapi pada saat hari pemungutan suara sudah pindah domisili.

Kemudian daftar pemilih khusus adalah orang yang sama sekali tidak terdaftar dalam DPT maupun daftar pemilih tambahan tetapi dia memiliki identitas kependudukan, yakni KTP elektronik sebanyak 541 orang di 11 kabupaten dan kota.

“Kami sedang rapat koordinasi berkaitan dengan pengusulan DPK dan DPB. Kami mengundang seluruh KPU dari kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Disdukcapil, Bawaslu, Kemenkum HAM berkaitan dengan rutan dan Lapas,” kata Kubangun.

Proses ini terus berlangsung sampai 17 Februari 2019 dilakukan penetapan gelombang pertama daftar pemilih tambahan.

“Tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilu secara nasional 77,50 persen dan kalau kita melihat pileg 2014 kita berada di angka tersebut,” tandasnya.

Saat ini proses desain percetakan surat suara sudah dilaksanakan menggunakan sistem katalog oleh KPU RI. Untuk Maluku proses cetak surat suara Pemilu 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Perlengkapan lainnya, bilik dan kota suara sudah berada di masing-masing kabupaten serta kota di Maluku, kecuali Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak menyewa gudang untuk menampung peralatan tersebut tetapi disimpan di kantor KPU setempat.

Saat ini beberapa kabupaten juga telah melakukan proses perakitan kotak suara seperti Kabupaten Kepuauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Tengah.

BAWASLU BENTUK TIM

Sementara itu, untuk menjaga lancarnya pelaksanaan Pemilu 2019 agar terhindar dari segala bentuk kecurangan, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku membentuk tim kerja pemilu 2019.

Anggota tim selain diisi keterwakilan Bawaslu Maluku, juga melibatkan perguruan tinggi, kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya.

Ketua Bawaslu Maluku, Abdulah Ely mengatakan, tujuan dibentuknya tim ini adalah untuk mencegah dan menyelesaikan pelbagai persoalan yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kami bentuk tim ini agar bisa menyelesaikan hal sekecil apapun yang terjadi saat pemilu 2019 berlangsung. Prinsipnya, masalah kecil langsung selesai, tidak sampai pada proses penindakan yang lebih jauh,” kata Ely di tempat yang sama, kemarin.

Strategi pengawasan yang diterapkan Bawaslu Maluku. Pertama, pencegahan dengan cara menandatangani MoU dengan Fakultas Sosial Politik (Fisip) Unpatti dan Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Dalam kerjasama itu, disepakati dalam penyaluran mahasiswa KKN, Bawaslu akan menempatkan seluruh mahasiswa KKN di masing-masing desa yang tersebar di kabupaten/kota di Maluku.

Tugas mahasiswa KKN, selain sebagai satu bentuk pengabdian dan menjadi bentuk pembelajaran teori, mereka juga akan diberikan tugas tambahan melakukan pengawasan pemilu secara partisipatif.

“Mereka akan disalurkan ke desa-desa pada minggu kedua bulan Februari hingga akhir Mei 2019. Sebelum diturunkan, kami akan menggelar proses bimtek atau pelatihan khusus bagaimana cara mereka mendeteksi dugaan pelanggaran, melaporkan dan menindaklanjuti,” jelas Ely.

Bawaslu juga melakukan kerja sama dengan KPU, KPID dan dewan pers Maluku. Tujuannya, pihak yang diajak kerjasama bisa saling menginformasikan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, baik itu proses pengawasan, dugaan pelanggaran pemilu, dan tahapan pemilu.

Dari sisi penindakan, Bawaslu telah menyiapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada 11 kabupaten/kota di Maluku.

Gakkumdu disi oleh kepolisian dan kejaksaan di wilayah masing-masing kabupaten/kota. Tugasnya, untuk menyelesaikan proses dugaan pelanggaran pidana pada pemilu 2019. “Tim penindakan juga sudah kami sediakan. Ada tim penyidik dari Polres dan JPU dari kejaksaan setempat. Untuk provinsi ada Kejati dan Polda Maluku. Masing-masing sebagai JPU dan penyidik,” ujar dia.

Tingkat kerawanan pemilu di Maluku yang awalnya berada pada posisi kedua di Indonesia, kini bergeser ke posisi keempat. Bawaslu, KPU dan stakeholder tentunya akan bekerja keras dan mengupayakan agar Maluku tidak lagi menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi.

“Dengan tim kerja pemilu 2019 ini, kami harap semua proses pada pemilu 2019 berjalan dengan baik supaya Maluku bisa keluar dari wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pemilu cukup tinggi di Indonesia. Paling tidak bisa keluar dari posisi 10 besar,” tutup Ely. (AN/MG3)

Penulis:

Baca Juga