Sekilas Info

Kejati Diminta Serius Usut Beny Laos

Benny Laos

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sebelum menjabat Bupati Morotai, profesi Beny Laos adalah kontraktor. Banyak proyek digarap, diantaranya bermasalah, tapi dia terkenal lihai, tak tersentuh hukum.

Hingga kemarin, belum diketahui kapan gelar perkara dilakukan tim jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku menyikapi proyek lingkar Marsela senilai Rp 68 miliar.

Kasus ini menarik karena melibatkan nama Bupati Morotai, Provinsi Maluku Utara, Beny Laos. Namanya disebut-sebut karena perusahaan miliknya CV Belaco merupakan kontraktor pelaksana proyek milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara ini. Kasus ini telah masuk tahap penyelidikan Kejati Maluku.

Sebelumnya Kasipenkum Kejati Maluku Sammy Sapulette mengaku, tim jaksa telah merampungkan hasil penyelidikan. Sehingga gelar perkara untuk memastikan apakah kasus ini akan naik status ke penyidikan atau dihentikan jaksa, tinggal tunggu waktu.

Sementara itu, pegiat anti korupsi Adhy Fadly mengaku optimistis kasus ini naik status ke penyidikan. Untuk itu Kejati diminta serius, sekalipun kini Beny Laos menjabat Bupati Morotai.

Terkait kehadiran sang bupati di pusaran kasus ini, dia mengingatkan Kejati supaya tidak tersandera oleh kepentingan politik. “Ada nama Bupati Morotai Beny Laos, sehingga diharapkan Kejati Maluku mengabaikan kapasitas yang bersangkutan dan tidak tersandera kepentingan politik. Seperti yang terjadi di banyak kasus yang diduga melibatkan kepala daerah yang ditangani institusi kejaksaan,” papar Koordinator Paparissa Perjuangan Maluku (PPM_Djakarta 95) ini kepada Kabar Timur, melalui telepon selulernya, Selasa (29/1).

Menurut dia, semua orang di mata hukum adalah sama. Sehingga kasus dugaan korupsi proyek jalan ini harus bebas dari kepentingan politik pihak mana pun. Apalagi kata dia, sebelum menyandang jabatan politik, Beny Laos adalah pengusaha jasa kontruksi.

Banyak infrastruktur pemerintah di wilayah Maluku dan Maluku telah digarap. Meski begitu disebu-sebut, beberapa diantaranya “bermasalah” karena diduga dikerjakan tidak sesuai kontrak kerja. Kendati proyek yang dikerjakan bermasalah, Beny tidak tersentuh hukum.

Terkait penanganan kasus proyek BPJJN Maluku-Malut ini, Adhy memberikan apresiasi kepada Kejati Maluku yang telah mengusut kasus ini.

Munculnya nama Beny Laos karena perusahaan miliknya, yaitu CV Belaco, memenangkan tender proyek senilai Rp 68 miliar gelontoran APBN tahun 2016. Locus delicti atau “TKP” kasus tersebut adalah pulau Marcela, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Sekarang proyek ini diketahui telah rampung. Dan jalan beraspal hotmix sepanjang 34 kilometer ini sepintas tidak ada masalah, karena terlihat mulus sebagaimana layaknya standar BPJJN. Namun dibalik suksesnya CV Belaco tersebut ternyata pekerjaan ini telah melalui jalan berliku sebelum selesai. Informasi yang dihimpun Kabar Timur, menyebutkan, jalan 34 kilometer tersebut merupakan hasil tender ulang.

Tender baru akhirnya dilakukan, setelah CV Belaco tak juga menyelesaikan pekerjaan, meski addendum atau perpanjangan waktu pekerjaan sudah dilakukan tiga kali. Padahal menurut dokumen kontrak yang ditandatangani, pekerjaan ini seharusnya diselesaikan Oktober 2016. Anehnya, hingga tenggat waktunya, proyek Lingkar Marsela kabarnya belum juga selesai.

Lalu dibuatlah addendum baru, pekerjaan akan diselesaikan Desember 2016. Tapi lagi-lagi, kontraktor beralasan cuaca, pekerjaan ditunda, dan dibuatkan lagi addendum yang ketiga.

Tapi addendum ini juga sia-sia, perusahaan Beny Laos tak mampu menyelesaikan pekerjaan pada April 2017 sesuai kesepakatan.
Cilakanya, pekerjaan tersebut hingga kasus ini diusut jaksa, belum juga diselesaikan, padahal anggaran telah dicairkan 100 persen.
Tapi diduga kongkalikong, pihak BPJJN XVI Wilayah Maluku-Malut dan CV Belaco, melakukan tender baru, pada ruas jalan yang dikerjakan perusahaan tersebut. (KTA)

Penulis:

Baca Juga