Karena itu diingatkan kerja relawan demokrasi tidak ringan. Harus mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.
Kata dia, masyarakat awam hanya menganggap pemilu sebatas datang ke TPS, memilih lalu jalani saja 5 tahun ke depan. Padahal dalam sistem demokrasi, kata Faqih, pemilu adalah suatu keharusan untuk memilih pemimpin politik, yang dalam hal ini bukan Presiden atau Kepala Daerah saja, tetapi juga perwakilan legislatif. “Penting bagi masyarakat untuk tahu pemimpinnya, apa program-programnya, apakah yang bersangkutan bisa mengimplementasikan programnya atau tidak,” tukasnya.
Relawan demokrasi diingatkan harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat soal Pemilu serentak tahun 2019 dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya.
“Pada pemilu tahun 2019 ada 5 surat suara, sementara tidak semua masyarakat pemilih memiliki pemahaman. Sasaran utama dibentuknya relawan demokrasi adalah mencerdaskan pemilih dan membantu KPU menyebarluaskan informasi, baik melalui diskusi langsung dan media sosial,” tandasnya.
Selain kepada penyelenggara Pemilu, Faqih menyebutkan, penyebab lain turunnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada parpol, perwakilan parpol dan sistem pemerintahan. Disamping itu, adanya pemikiran pragmatis dari pemilih, yang memilih karena iming-iming. “Adanya ketidak percayaan kepada penyelenggara juga ikut merupakan salah faktor lainnya,” kata dia.
Faqih juga mengingatkan, kerja relawan demokrasi tidak ringan karena harus menaikkan kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. (CR4)
