KABARTIMURNEWS.COM, TUAL - Mengantisipasi turunnya partisipasi pemilih di Pileg dan Pilpres 2019 KPU Kota Tual membentuk relawan demokrasi untuk memberikan pencerahan politik.

Diharapkan hal ini mampu mendongrak partisipasi masyarakat di daerah itu, untuk menyampaikan hak pilih mereka. Ketua KPU Kota Tual Ibrahim Fagih, menjelaskan, pengalaman Pemilu 1999 tingkat partisipasi masyarakat mencapai 92%, pemilu 2004 tingkat partisipasi sebesar 84%, pemilu 2009 tingkat partisipasi sebesar 71%, dan pemilu 2014 turun sebesar 73%. Dan diprediksi angka ini akan melorot lagi. “Adanya ketidak percayaan kepada penyelenggara Pemilu juga salah faktor dari sejumla faktor lainnya,” ungkap Fagih usai melantik 53 relawan demokrasi di KPU Kota Tual, di jalan Baru Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Sabtu (19/1).

Mereka yang dilantik akan bertugas di Kecamatan Dullah Selatan sebanyak 24 orang, Kecamatan Dullah Utara 13 orang, Kecamatan Tayando Tam 6 orang, Kecamatan PP Kur 5 orang dan Kecamatan Kur Selatan 5 orang.

Kegiatan ini dipimpin Faqih, didampingi Komioner KPU Kota Tual Divisi Hukum, M. Sofyan Rahayaan dan Divisi Logistik, Zainal Abidin Raharusun.

Faqih mengatakan, KPU RI merasa perlu untuk membentuk relawan demokrasi, karena melihat tren partisipasi pemilu yang cenderung menurun pasca reformasi. Turunnya angka partisipasi bertolak belakang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RI, yang menargetkan tingkat partisipasi pada pemilu tahun 2019 harus mencapai 77,5%.

Penyebab turunnya partisipasi pemilih juga disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada parpol, perwakilan parpol dan sistem pemerintahan. Disamping itu, adanya pemikiran pragmatis dari pemilih yang memilih karena iming-iming.

Karena itu diingatkan kerja relawan demokrasi tidak ringan. Harus mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Kata dia, masyarakat awam hanya menganggap pemilu sebatas datang ke TPS, memilih lalu jalani saja 5 tahun ke depan. Padahal dalam sistem demokrasi, kata Faqih, pemilu adalah suatu keharusan untuk memilih pemimpin politik, yang dalam hal ini bukan Presiden atau Kepala Daerah saja, tetapi juga perwakilan legislatif. “Penting bagi masyarakat untuk tahu pemimpinnya, apa program-programnya, apakah yang bersangkutan bisa mengimplementasikan programnya atau tidak,” tukasnya.

Relawan demokrasi diingatkan harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat soal Pemilu serentak tahun 2019 dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya.

“Pada pemilu tahun 2019 ada 5 surat suara, sementara tidak semua masyarakat pemilih memiliki pemahaman. Sasaran utama dibentuknya relawan demokrasi adalah mencerdaskan pemilih dan membantu KPU menyebarluaskan informasi, baik melalui diskusi langsung dan media sosial,” tandasnya.

Selain kepada penyelenggara Pemilu, Faqih menyebutkan, penyebab lain turunnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada parpol, perwakilan parpol dan sistem pemerintahan. Disamping itu, adanya pemikiran pragmatis dari pemilih, yang memilih karena iming-iming. “Adanya ketidak percayaan kepada penyelenggara juga ikut merupakan salah faktor lainnya,” kata dia.

Faqih juga mengingatkan, kerja relawan demokrasi tidak ringan karena harus menaikkan kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. (CR4)