Maluku Sudah Kenyang Janji Pempus
KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ketua Yayasan Maluku Satu Darah, Abraham Tulalessy mengingatkan Pemerintah Pusat (Pempus) agar jangan hanya berjanji untuk kesenangan sesaat masyarakat Maluku. Sebab, dari sekian janji misal Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), Maluku Provinsi kepulauan dan sebagainya hingga kini belum diperhatikan dengan baik.
“Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkunjung ke Ambon. Lepas meresmikan pangkalan TNI AL Tawiri Ambon, Menteri Sri Mulyani janjikan akan memperhatikan dan membantu Maluku. Saya harap ini bukan janji manis Pempus. Karena jujur, kami di Maluku sudah kenyang dengan janji,” kata Tulalessy saat dikonfirmasi Kabar Timur di Ambon, Rabu (16/1).
Dia mengatakan, program LIN, daerah kepulauan, PI 10 persen blok Masela sampai saat ini masih mengambang. Belum diketahui apakah Maluku bisa mendapatkan itu atau tidak.
Jika kemudian lagi ada janji akan memperhatikan Maluku dari sisi keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan modal ekonomi, maka harus ditunjukan nyata kepada masyarakat Maluku.
“Ini untuk kesekian kalinya janji Pempus ke Maluku. Janji-janji ini sudah dari jamannya presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Joko Widodo saat ini. Semoga saja janji ini tidak sama halnya janji yang dulu, “ tandasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, Pempus sudah cukup banyak memberikan perhatian ke Maluku. Pemberian itu dilakukan bukan dalam bentuk anggaran ke pemerintah kabupaten/kota namun dalam bentuk infrastruktur fisik.
“Kaluu kita lihat, Pempus telah menganggarkan untuk pembangunan rumah sakit vertikal di Wailela Ambon. Kemudian akan membangun bendungan Waeapo Buru. Dan ini memakan anggaran miliaran rupiah hingga triliunan rupiah,”ujarnya.
Sekarang tugas Pemprov Maluku dan Pemda kabupaten/kota menjaga dan memanfaatkan apa yang diberikan Pempus kepada Maluku. Dikatakan, dana dari Pempus bukan saja dikhususkan untuk Maluku, daerah-daerah di Indonesia pun mendapatkan hal yang sama. Seperti program KIS, KIP dan program keluarga harapan.
Hanya saja, Pemprov dan pemda kab/kota kurang aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui itu secara luas. Soal anggota DPR RI dapil Maluku dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku yang masih mengembang di pusat, Ketua DPD PDIP Maluku itu mengaku tidak bisa lagi berharap.
“ Saya tidak lagi mengharapkan teman-taman DPR RI perwakilan Maluku di senayan. Semua pasti berjuang tapi apakah itu memuaskan elektabilitas masyarakat Maluku atau tidak. Disini tinggal rakyat yang menentukan. Supaya siapa yang tidak berjuang untuk pembangunan Maluku, jangan lagi dipilih untuk Pileg 2019 nanti,”pungkasnya. (MG3)
Komentar