Sekilas Info

BPK Minta Kejati Periksa Sahran dan Eks Kadis PU Buru

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Progres penyidikan perkara korupsi senilai Rp 5,9 miliar proyek Water Front City Pantai Namlea yang melibatkan adik kandung Bupati Buru, Sahran Umasugy masih saja seputar audit kerugian keuangan negara oleh BPK RI. Namun permintaan lembaga auditor negara agar Sahran dan salah satu pejabat di kabupaten berjuluk Negeri Bupolo ini menimbulkan pertanyaan baru.

Pejabat daerah dimaksud adalah mantan Kadis PUPR Kabupaten Buru Pudji Wahono alias “PW”. Yang bersangkutan pernah diperiksa intens oleh jaksa penyidik Pidsus Kejati Maluku.

Sebelumnya diduga kuat pemeriksaan terhadap PU, tim jaksa disebut-sebut hendak menyasar aliran uang dari proyek dimaksud apakah ada pejabat daerah ikut keciprat atau tidak. Sayangnya, pemeriksaan terhadap Pudji berakhir nihi.

Jangankan pejabat daerah, Pudji Wahono sendiri lolos dari bidikan radar Kejati Maluku selakuk tersangka.

Terkait pemeriksaan Pudji, Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette membenarkan, selain Sahran, BPK RI juga meminta tim jaksa memeriksa ulang Pudji Wahono. “Ia benar, sesuai permintaan BPK RI, Sahran Umasugy dan PW akan diperiksa kembali,” akui Samy kepada Kabar Timur, Senin, kemarin, melalui telepon seluler.

Sayangnya, Samy enggan menjawab saat ditanyakan apakah pemeriksaan terhadap Pudji Wahono akan menjadi babak baru penyidikan perkara tersebut. Samy mengaku tak ingin berandai-andai, bahwa pemeriksaan Pudji terkait pengembangan penyidikan perkara itu untuk menjerat yang bersangkutan sebagai calon tersangka baru.

“Saya hanya diberitahukan oleh penyidiknya, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atas permintaan BPK RI, itu saja,” tandas Samy Sapulette.

Sekadar tahu saja proyek reklamasi Pantai Merah Putih Kota Namlea ini, Sahran Umasugy terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi. Selain hasil penyidikan Kejati Maluku memperkuat indikasi itu, Sahran sendiri telah menyanggupi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Meski hanya janji, dan baru membayar Rp 500 juta, namun pengembalian kerugian duit negara tersebut merupakan barang bukti. Selain Sahran, ikut dijaring selaku tersangka, adalah PPK proyek ini, Sri Julianti, kuasa kontraktor pelaksana Memed Duwila dan Konsultan Pengawas M Ridwan Pattilouw.

Sebelumnya diberitakan, untuk melengkapi berkas keempat tersangka, Kejati Maluku sisa menunggu Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara (LHKN) dari pihak BPK RI. Di bulan Nopember 2018 lalu, tim auditor BPK ini terjun ke Namlea melakukan tinjauan “on the spot”.

Dalam pelaksanaannya, tim yang didampingi sejumlah jaksa penyidik Kejati Maluku ini melakukan sejumlah kegiatan. Antara lain melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan, bahkan melakukan pengambilan sampel material di dua lokasi yang menjadi objek perkara.

Fisik pekerjaan yang diamati terutama soal jumlah talud penahan ombak yang terpasang dibanding yang belum dipasang oleh Sahran Umasugy Cs dalam pekerjaan tersebut. Berikut, terkait material tanah timbunan yang diambil dari limbah pembangunan lapangan terbang Namniwel Desa Sawa, Kecamatan Liliali Kabupaten Buru, yang diduga kuat tidak sesuai bestek pekerjaan dalam kontrak. (KTA)

Penulis:

Baca Juga