KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku disoroti. Penunjukan pejabat eselon II dan III di lingkup Pemprov Maluku dinilai asal. Bahkan beberapa pejabat sementara yang diangkat terkesan hanya sesuai selera penguasa.

Juru bicara DPP Hena Hetu, Rauf Pelu menilai pejabat yang diangkat lebih mengedepankan kekerabatan maupun kelompok.

Sementara pegawai yang sudah sekian lama bekerja bahkan hingga belasan tahun dan memiliki kinerja oke di birokrasi tidak diberikan jabatan.

“Setelah Pilgub Maluku 2018, pelaksanaan birokrasi di tubuh Pemprov Maluku terlihat amburadul. Apalagi pengangkatan Pjs, sangat tidak kompeten,” kritik Pelu di Ambon, Senin (7/1/2019).

Sebut saja penunjukan Plt Kesbangpol Sam Sialana dan Plt Bappeda Maluku, Syuryadi Sabirin. Penunjukan itu, terkesan karena kedekatan dengan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir.

Parahnya, pegawai titipan asal Kabupaten Buru tiba-tiba diangkat menduduki jabatannya eselon III. Padahal, masih banyak pejabat birokrat lama yang belum dinaikan jabatannya.

“Bagaimana membangun pemerintahan dengan birokrasi yang sempurna jika birokrasi dijadikan sebagai alat popularitas jabatan saja. Bagaimana pola pikir Sekda melihat hal ini,” tegasnya.

Menurut Pelu, sebaiknya pengangkatan jabatan dikoordinasikan dengan Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail. “Ini menyangkut birokrasi pemerintahan. Bukan perusahaan pribadi lalu sesukanya menunjuk dan menaikan jabatan orang. Ada gubernur Maluku terpilih, paling tidak penunjukan Plt seperti ini harus dikoordinasikan,” kata Pelu. (MG3)