KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemilihan umum tersisa 3 bulan lagi. Menghadapi Pemilu serentak 2019 (DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan Pilpres), para calon legislatif dan calon senator jauh-jauh hari telah menjalankan strategi untuk memikat pemilih atau konstituen. Beragam cara dilakukan para calon wakil rakyat, mulai dari memasang alat peraga kampanye, sosialisasi hingga membangun komunikasi intensif dengan masyarakat.

Namun menariknya, diantara para figur calon DPD RI maupun caleg DPR RI, ada yang ditolak masyarakat. Adalah Abdullah Tuasikal dan istrinya Mirati Dewaningsih Tuasikal yang ditolak oleh hampir selurh masyarakat Maluku Tengah.

Abdullah Tuasikal atau biasa disapa AT merupakan mantan Bupati Maluku Tengah dua periode. AT terdaftar sebagai Caleg DPR RI melalui Partai Nasdem. Sementara Mirati adalah bekas anggota DPD dan DPR RI. Mirati kembali mencoba peruntungan sebagai calon senator.

Bukti penolakan kuat terhadap AT dan istrinya disampaikan masyarakat hampir di seluruh wilayah Malteng. Masyarakat di wilayah Seram Selatan (Tehoru dan Telutih), terangan-terangan menolak memilih AT dan Mirati di pemilu serentak yang digelar 17 April 2019.

Langgengnya kekuasaan “dinasti” Tuasikal selama hampir 20 tahun memimpin Malteng menjadi alasan mereka menolak memilih AT dan Mirati. Selama memimpin Malteng dua periode, AT juga dinilai gagal membangun daerah berjuluk Pamahanunusa itu khususnya wilayah pesisir Seram Selatan.

“Apa tidak ada orang lain lagi (Caleg dan calon anggota DPD) sehingga kita harus memilih dia (AT dan Mirati). Apa dia juga belum puas menjadi bupati dan istrinya pernah menjadi anggota DPD dan DPR RI? Kasih kesempatanlah kepada orang lain yang lebih muda dan lebih layak,” kata warga di Seram Selatan kepada Kabar Timur di Tehoru, pekan kemarin.

Menurut mereka, meski ditolak mayoritas masyarakat, mereka memprediksi AT dan Mirati masih meraih suara di Seram Selatan. Cara-cara kotor, seperti intimidasi terhadap PNS dan pemerintah negeri hingga pemerintah kecamatan dan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan akan digunakan “dinasti” Tuasikal untuk mengumpulkan suara pemilih sebanyak-banyaknya di Seram Selatan.

“Ini bukan omong kosong, pada Pemilu 2014 lalu, seluruh PNS dan perangkat pemerintah di desa dan di kecamatan digerakkan untuk memenangkan anaknya AT (Amril Tuasikal yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019). PPK juga dipaksa berpihak untuk Amril,” tegas mereka.

Penolakan juga disuarakan mayoritas masyarakat di wilayah Seram Utara. Mereka meyakini, berbagai cara akan dilakukan AT dan Mirati untuk mendominasi perolehan suara.

Sejumlah tokoh masyarakat di Seram Utara, Seram Selatan, Salahutu dan Leihitu memprediksi penokalan kuat terhadap AT dan Mirati akan terjadi di basis-basis pemilih yang memilih kotak kosong saat melawan Tuasikal Abua-Marlatu Leleury di Pilkada Malteng 2017.

Dukung Zulkarnain

Sementara itu, kejutan ditunjukkan Bupati Malteng Abua Tuasikal. Kabarnya Abua telah menginstruksikan jajaran SKPD di lingkup Pemkab Malteng memenangkan Zulkarnain Awat meraih kursi di DPD RI. Instruksi Abua itu disampaikan terbuka pada sebuah acara di Pendopo bupati Malteng, November 2018.

Bahkan disebut-sebut Plt Sekretaris Daerah Malteng, Rakib Sahubawa ditugaskan sebagai “panglima lapangan” untuk “gerilya” menggoalkan nomor urut 49 itu sebagai anggota senator. Tim pemenangan Zulkarnain telah dibentuk hampir di semua desa di wilayah Malteng. Bahkan, baliho maupun spanduk bergambar Zulkarnain mendominasi seluruh Malteng. Untuk memuluskan langkah memenangkan Zulkarnain, kabarnya sejumlah kontraktor juga dilibatkan.

Diduga perjuangan untuk memenangkan Zulkarnain sebagai balasan jasa Pilkada Malteng tahun 2017. Ketika itu pasangan petahana Bupati Abua Tuasikal dan Wakil Bupati Marlatu Leleury bertarung melawan kotak kosong. Pertarungan melawan kotak kosong tak lepas dari jasa Zulkarnain yang berhasil melobi partai-partai politik mendukung Abua-Marlatu.

Itu menjadi alasan Abua tidak mendukung adik kandungnya AT dan Mirati di Pemilu 2019. “Apakah Abua sepenuhnya mendukung Zulkarnain? Kita lihat nanti di Pemilu, mungkin saja benar mungkin saja tidak,” kata sejumlah kalangan di Malteng.
(KTA)