Sekilas Info

Lingkungan Pulau Wetar Terancam Rusak

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya yang buminya terpendam deposit tembaga terancam kerusakan lingkungan.

Pakar lingkungan Universitas Pattimura Abraham Tulalessy meminta pemerintah menutup aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di pulau tersebut diantaranya PT Batu Tua Tembaga Raya dan PT Merdeka Grup.

Kerusakan lingkungan, diduga terjadi akibat limbah sisa batuan atau stock pile di area pertambangan tidak dikelola dengan baik. Akibatnya saat musim hujan, batuan tersebut ketika diguyur hujan menghasilkan cairan asam kimia yang mengancam lingkungan.

Salah satu pemilik lahan Pieter Magoher mengungkapkan, air asam kimia yang berasal dari timbunan stock pile di lahan bagian atas area tambang mengalir ke kali-kali mati. "Diantaranya di Kali Kuning. Ini air beracun, mengandung kimia kenapa bisa dibuang sembarangan? harusnya ditampung lalu ditiris sampai netral baru dibuang ke lingkungan," katanya di Ambon, Rabu (26/12).

Kepada Kabar Timur, Pieter memperlihatkan video berdurasi 3 menit hasil rekaman di Kali Kuning, Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten MBD. "Dorang (perusahaan tambang) seng bisa parlente (bohon), ada bukti (rekaman video) ini," ujar Pieter.

Dalam rekaman video di telepon genggam milik Pieter, terlihat air mengalir cukup deras dan berwarna kehijauan di sebuah kali mati. Menurutnya, kejadian tersebut baru pernah terjadi.

Tokoh masyarakat kabupaten MBD Orlando Petruz menduga, pengelolaan lingkungan oleh PT Batu Tua Tembaga Raya amburadul. Apalagi dokumen Amdal perusahaan ini sejak tahun 2016 belum diperbaharui. "PT Batu Tua punya Amdal sudah tidak aktif sejak tahun 2016 ini, pelanggaran aturan perundang-undangan," katanya.

Karena itu, kata Orlando, Pemprov Maluku melalui Dinas ESDM sudah saatnya mengevaluasi aktivfitas perusahaan tambang tersebut. Bila perlu, aktivitas perusahaan ditutup sementara.

Sorotan paling kuat datang dari doktor pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan Unpatti, Abraham Tulalessy yang mendesak Pemprov Maluku menurunkan inspektur tambang ke Wetar.

"Perusahaan itu harus diperiksa, kok aktivitas di Maluku, tidak ada kantor Ambon tapi di Kupang, NTT sana. Ini khan ampadal namanya," ujar Tulalessy.

Dia menduga kantor pusat perusahaan ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan karena jaraknya lebih dekat ke Pulau Wetar, tapi untuk menghindari pengawasan Pemprov Maluku, utamanya soal kelengkapan dokumen dan implementasi undang-undang.

"Tutup saja Batu Tua kalau tidak mau buka kantor di Ambon," desaknya. (KTA)

Penulis:

Baca Juga