Sekilas Info

Penjabat Negeri Oma “Disidang” di Baileo

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa terus dilaporkan bermasalah akibat perangkat pemerintah desa atau negeri mengabaikan mekanisme. Di Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Penjabat Kepala Negeri Oma Hasyim Latupono “disidang” guna mempertanggungjawabkan pengelolaan dana milik masyarakat itu di Baileo Negeri Oma, Sabtu (15/12).

Namun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana yang disampaikan secara rinci oleh Latupono di hadapan masyarakat ini dinilai sudah terlambat. Sebab Latupono telah dilapor ke institusi Kejaksaan dengan dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017.

LPJ yang disampaikan Hasyim Latupono di Baileo Negeri Oma memang nyaris tanpa cacat. Dia juga berdalih, dana yang tak terpakai telah dikembalikan ke Kas Negeri Oma sebagai Silpa untuk membiayai program tahun berikutnya.

Namun penyampaian LPJ tersebut dinilai hanya untuk mengelabui masyarakat. “Mau bicara antua (penjabat) pung batul apa lagi.

Intinya katong tunggu saja pemeriksaan jaksa. Supaya tau sapa salah sapa benar. Katong seng tuduh antua makan uang, tapi kebijakannya itu. Lagian pengelola anggaran khan ada di antua,” ujar pemerhati masyarakat Negeri Oma As Wattimena kepada Kabar Timur di Baileo Negeri Oma.

Sebut saja pembangunan talud penahan ombak sepanjang 250 meter, Latupono menjelaskan hanya dianggarakan 166 meter. Yang dalam realisasi di lapangan dikerjakan 160 meter. Sisa 6 meter dengan biaya kerja 1 meter Rp 100 ribu, kata Latupono, dikembalikan sebagai Silpa sebesar Rp 600 ribu.

Namun contoh realisasi pekerjaan yang disampaikan Latupono ini tak dipercaya oleh masyarakat. Pasalnya, rencana perubahan panjang talud dari 250 meter menjadi 166 meter tidak pernah disampaikan kepada Saniri Negeri Oma. Begitu juga fisik uang dari dana sisa senilai Rp 600 ribu tidak pernah ditunjukkan ke Saniri berikut tanda terima oleh bendahara negeri bentuknya seperti apa.

Menurut masyarakat, DD dan ADD tahun 2017 belum selesai digunakan. Bahkan diduga dana ini tumpang tindih dengan kucuran DD dan ADD tahun 2018. Tapi oleh Pemerintah Negeri Oma informasi ditutup-tutupi. Penjabat Negeri Oma tidak pernah transparan terkait LPJ DD dan ADD Tahun 2017.

Masyarakat lalu menduga Hasyim Latupono bersama perangkat Pemerintah Negeri Oma menyalahgunakan dana milik masyarakat tahun 2017 senilai Rp 1,344 miliar itu. “Karena badan saniri sudah minta laporan pertanggungjawaban ulang-ulang, tapi hanya RAB yang dikasih. Makanya penjabat dilapor,” kata Wattimena.

Menurut dia penjabat bersama sejumlah Kaur (Kepala Urusan) Pemerintah Negeri Oma sengaja menutupi pengelolaan dana milik masyarakat itu. Akibatnya laporan untuk Tahun 2017 tersebut, tidak pernah diberikan.

Nanti setelah dilapor ke institusi Kejaksaan, barulah Latupono dan perangkat pemerintah negeri bergerak menyampaikan laporan tersebut. Namun menurut Hasyim Latupono, dirinya terpaksa menyampaikan laporan dimaksud karena merasa telah dipermalukan oleh masyarakat. “Sampai dong posting beta di facebook segala macam. Jadi beta tinggal satu langkah lagi dipanggil jaksa untuk diperiksa. Tapi kalau seng terbukti, nanti beta gugat pencemaran nama baik,” ancam Latupono.

Dalam paparannya di hadapan masyarakat, Latupono bilang kalau pengelolaan DD dan ADD Tahun 2017, tidak bermasalah. Setelah diaudit internal oleh Inspektorat Daerah Pemda Kabupaten Maluku Tengah, temuan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp 600 ribu. Uang senilai itu berasal dari pekerjaan talud sepanjang 166 meter namun dikerjakan 160 meter.

Sementara sisa anggaran pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut telah dia berikan ke Bendahara untuk dikembalikan ke Kas Negeri Oma sebagai Silpa.”Dan yang perlu bapa ibu ketahui semua, pengelolaan DD dan ADD Negeri Oma tahun 2017 temuan Inspektorat hanya 600 ribu. Sudah dikembalikan. Makanya Inspektorat menyatakan pengelolaan DD dan ADD Negeri Oma merupakan contoh untuk semua negeri-negeri yang ada,” katanya.

Salah satu warga kepada Kabar Timur, mengaku, dirinya tidak paham soal LPJ yang disampaikan oleh Latupono di Baileo Negeri Oma. Namun faktanya, sebagai nelayan asli, dia tidak pernah mendapatkan bantuan nelayan sepeser pun.

“Penjabat hanya kasih bantuan untuk Kaur-Kaud punya keluarga padahal dorang bukan nelayan. Sampai air masing (air laut) sampe kaki di batas lutut jua dorang itu seng pernah kerja jadi nelayan macam katorang ini. Yang nelayan ini beta, tapi seng ada bantuan,” ungkap warga yang tak ingin namanya dikorankan ini. (KTA)

Penulis:

Baca Juga