Sekilas Info

Pemenang Tender Meubeler Asrama Haji “Dipaksa” KPA

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Proses tender proyek pengadaan meubeler, Asrama haji Maluku, 2018 telah diatur pemenang akhirnya terbongkar. Ada tekan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Benarkah?

Pengakuan ini terbongkar dari Yamin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mengaku, ditekan (Kuasa Pengguna Anggaran) KPA menetapkan PT Sinar Perdana Mandiri dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp 6.275.283.000, sebagai pemenang. Padahal, CV Kusno Mandiri penawarannya Rp 5.960.500.000 digugurkan.

Pengakuan adanya tekanan KPA terhadap PKK diperoleh Kabar Timur dari “screen shot” WA dari salah satu peserta tender di proyek itu, tadi malam. “Jadi sempat PPK tidak mau tanda tangan SPPJ, karena dokumen pemenang salah banyak, cuman ada desakan dari KPA,” tulis obrolan screen shot WA itu.

Dari kumunikasi itu, mereka mengaku, mendapat banyak informasi. Salah satunya, PPK mengaku, telah berkonsultasi dengan orang Inspektorat Kementrian Agama bernama: Ervan. “Saya ketemu Pak Ervan. Pak Ervan kepada saya mengaku, Panitia tender tidak mau kasih hasil sanggahan,” ungkapnya.

Selanjutnya, dia sempat bertanya, kepada Ervan, apakah sudah tanda tangan SPPJ dari PPK. “Saya tanya soal tanda tangan SPPJ PPK. Pak Ervan mengaku, sudah tanda tangan. Ini tidak perlu dikonsultasi, nanti diproses sama Apip,” kata Ervan sebagaimana tertulis dalam screen shoot WA itu.

“Saya berharap masalah ini dipublikasikan kepada pers. Karena saya ngomong sama Pak Ervan untuk komunikasi sama PPK, Pak Ervan tidak mau, seolah-olah ada intervensi dari atas,” sebut dia.

Selain itu, sikap satria Kakanwil Agama Maluku Fesal Musaad menantang tender proyek meubeler Asrama haji Maluku dilaporkan, selain diterima peserta tender juga dorongan proses ini ke ranah hukum disampaikan peneliti Institut For Indonesia Intigrity (INFIT), Ahmad Sueb, ketika berbincang-bincang dengan Kabar Timur, Minggu, kemarin.

“Pak Fesal Kakanwil kan menantang dan peserta tender menerima tantang itu dengan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Sebagai penggiat anti korupsi, tentu kami mendorong proses itu dan tidak sekedar menjadi wacana publik. Artinya, masalah ini harus benar-benar dilaporkan dan diproses secara hukum,” kata Sueb.

Menurut dia, dari kronologis masalah terkait proses tender hingga penetapan pemenang sudah bisa dipastikan ada pelanggaran. Pasalnya, lanjut dia, tidak dapat dibenarkan peserta dengan penawaran tertinggi harus dimenangkan dalam proses itu.

“Kalau demikian itu, apakah ada tekanan (presure) dari petinggi entah di Kementrian Agama RI, atau petinggi daerah (Kanwil Agama), yang nimbrung. Ini akan bisa dibuktikan jika masalahnya berproses di jalur hukum,” papar Sueb.

Pelanggaran lain yang tampak dalam proses itu adalah: Panitia tender mengabaikan, surat resmi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP), meminta Panitia menindaklanjuti pengaduan dari peserta tender.

“Surat resmi dari LKPP otomatis harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti pengaduan itu, patut diduga ada “kekuatan” besar yang bermain. Karena itu, saya kira Joni Setiawan dari CV Kusno Mandiri yang sebetulnya menjadi pemenang dari tender ini harus segara melapor ke aparat penegak hukum, sehingga siapa yang terlibat bisa diungkap,” imbaunya.

Diberitakan sebelumnya Joni Setiawan bos CV Kasno Mandiri menjawab Kabar Timur via telepon selulernya, Kamis menjawab tantangan Kakanwil Agama Fesal Mussad. “Tanpa harus ditantang, laporan tentang “kejahatan” pemalsuan dokumen terutama dokumen pengalaman kerja dari perusahaan yang telah disetting untuk dimenangkan dalam proyek ini sudah kita siapkan untuk dibawa ke Barereskrim dan KPK,” tegas Setiawan.

Setiawan menyesali, reaksi Kakanwil Agama Maluku, Fesal Musaad dalam menyikapi masalah ini. “Kalau tidak tau atau pura-pura tidak tau dengan “kejahatan” pemalsuaan jangan bersikap seolah-olah kami sengaja membentuk opini negatif menghambat proyek ini. Berpikir atau menyampaikan pernyataan harus dilihat secara faktual, apakah terjadi “kejahatan” dalam proses tender itu ataukah tidak? Faktanya ada “kejahatan” yang sengaja dilakukan panitia tender,” sebutnya.

Dikatakan, salah satu “kejahatan” yang paling terang adalah: Pengalaman pekerjaan pemenang tender dengan penawaran tertinggi itu, jelas-jelas palsu. “Kami punya bukti-bukti itu, sehingga kami berani untuk mengumbar masalah ini ke publik, agar ada perahatian serius aparat penegak hukum,” bebernya.

Selain itu, lanjut dia, tender proyek ini berjalan tidak fair dan tidak sesuai aturan main, sudah mendapat reaksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP). LKPP juga sudah menyurati Inspektur Jenderal Kementrian Agama, terkait dengan pengaduan dimaksud.

“Pak Fesal Musaad jangan melihat masalah ini hanya dari opini, tapi lihatlah masalah ini dari fakta-fakta. Aturan lelang proyek mana sih, yang harus menangkan perusahaan penawaran tertinggi, sementara masih ada peserta lelang dengan penawaran terendah dan spesifikasi perusahaan berikut persyaratan lengkap, sesuai aturan main,” tanya Setiawan, seraya menambahkan, Fesal Musaad selaku pemimpin terlalu panik menyikapi masalah ini.

Menurut dia, hanya orang panik saja yang kerap atau sengaja menggiring opini tender ke masalah-masalah yang tidak substansial. “Soal embargasi itu soal lain, sehingga salah bila masalah embargasi dikaitkan dengan masalah “kejahatan” tender proyek. Substansi masalahnya kan beda,” cetus Setiawan.

Selaku penguasa, menurutnya, tidak terbersit sama sekali untuk menghalangi proses-proses embargasi yang dimaksudkan Kakanwil Agama Fesal Musaad. “Jadi jangan dong dibawa-bawa ke masalah lain. Saya tegaskan substansi embargasi itu soal lain, tapi ini soal “kejahatan” tender. Kalau proses tender berjalan sesuai amanat peraturan yang berlaku, sudah pasti apa yang disampaikan Pak Kakanwil akan mulus, tanpa masalah kan,” paparnya.

Olehnya itu, dia mengaku, proses ini akan secara lengkap akan bergulir ke Kepolisian, sehingga publik akan tahu “aroma” kejahatan dalam tender proyek dimaksud. “Jadi tanpa menantang pun, kami sudah siapkan semua data dan fakta untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Tunggu saja, waktunya,” ujarnya menutup.

Sekadar tahu saja, proses tender pengadaan meubeler dan interior Asrama Haji milik Kanwil Kemenag Provinsi Maluku di Desa Waiheru ditengarai sarat rekayasa. Alhasil PT Sinar Perdana Mandiri dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp 6.275.283.000, ditetapkan sebagai calon pemenang tender.

Tapi diduga kuat penetapan tersebut oleh panitia Pokja ULP karena sudah ada arahan untuk dimenangkan. Faktanya, CV Kasno Mandiri yang berani menawar dengan nilai terendah senilai Rp 5..960.500.000 digugurkan. Padahal sejak awal tender CV Kasno yang paling lengkap dalam pemenuhan persyaratan lelang.

Namun disinyalir PT Sinar Perdana lolos setelah sejumlah dokumen pendukung dilengkapi dalam fase kedua evaluasi dokumen. Padahal kalau mau betul, perusahaan ini sudah tidak lolos pada fase pertama evaluasi dokumen karena Pokja menerapkan sistem gugur.

Diberitakan, lelang proyek pengadaan meubeler dan interior untu Asrama Haji Kemenag Maluku di Desa Waiheru ditengarai bermasalah. Salah satu modus kejahatannya, agar perusahaan yang diinginkan lolos tender, maka disiasati lah oleh panitia tender. Dengan cara menggelar evaluasi ulang dokumen peserta tender.

Diduga itu hanya trik Pokja ULP Kemenag untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan yang diinginkan lolos menyiapkan kembali dokumen-dokumen pendukung yang pada fase pertama evaluasi kedapatan tidak lengkap.

Ironisnya, evaluasi ulang terkesan sengaja dilakukan tertutup. Faktanya, CV Kasno Mandiri tidak diundang dalam pembuktian kualifikasi dokumen terkait evaluasi ulang tersebut. (KTA)

Penulis:

Baca Juga