Sekilas Info

Jaksa Masih Tunggu Hasil Audit BPK

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Usut perkara korupsi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih menunggu proses audit BPK RI menghitung kerugian negara pada proyek reklamasi Pantai Merah Putih Namlea, Kabupaten Buru. Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette mengatakan, saat ini tim auditor tengah melakukan penghitungan kerugian negara dari proyek yang didanai APBN tahun 2015-2016 itu.

Di lain pihak, ahli Politeknik Negeri Bandung Jawa Barat, yang ikut dalam tinjauan “on the spot” pertengahan Nopember kemarin, Kejati juga masih menunggu hasil uji material yang dilakukan. “Kita masih tunggu hasil ahli Poltek Bandung. BPK sementara menghitung (kerugian negara)” ungkap Samy melalui pesan singkatnya, Rabu (5/1).

Sebelumnya pihak Kejati Maluku menyatakan, empat orang yang telah berstatus tersangka dalam perkara ini akan digelandang ke rumah tahanan (Rutan) Waiheru, jika hasil audit dikantongi. Mereka yang berstatus tersangka masing-masing Sahran Umasugy, adik Bupati Buru Ramli Umasugy, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sri Julianty, orang dekat Sahran, Memed Duwila dan Konsultan Pengawas M Ridwan Pattilouw.

Terkait audit BPK RI, pertengahan Nopember kemarin, tim auditor keuangan pusat ini akhirnya melalukan tinjauan on the spot di Namlea. Dua objek yang menjadi fokus perhatian BPK adalah, keberadaan sheet pile atau talud pantai yang ternyata tidak seluruhnya terpasang sesuai kontrak kerja. Yang kedua, material timbunan di lokasi reklamasi pantai, BPK melalui ahli Politeknik mengambil sampel material di dua lokasi, yakni Bandara Namniwel dan di areal proyek tersebut.

Sedang dari penyidikan jaksa, terungkap kalau pelaku utama dalam perkara ini adalah Sahran Umasugy. Dia diduga kuat mengatur seluruh proses proyek ini, sejak dari tender hingga pelaksanaan pekerjaan.

Kepada Kabar Timur Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku Abdul Hakim, sebelumnya, mengungkapkan, peran Sahran begitu dominan dalam perkara ini. “Dia menyalahgunakan kewenangannya (selaku anggota DPRD Buru),” ujar Abdul Hakim.

Yang fatal, kata Abdul Hakim, selaku kontraktor, Sahran seenaknya bertindak terkait pekerjaan di proyek ini. “Dia maunya gratis semua, sampai-sampai tempat untuk materialnya di pelabuhan tidak bayar sewa. Orang pelabuhan usir, suruh kasih pindah barang-barangnya keluar,” beber Abdul Hakim. (KTA)

Penulis:

Baca Juga