Sekilas Info

DD Tual Terparah, Tapi ADD Tertinggi di Maluku

ILUSTRASI

KABARTMURNEWS.COM, AMBON - Kota Tual dinilai paling parah dalam realisasi dana desa (DD). Namun menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kota Tual Zeth Rahallus hal itu disebabkan keterlambatan pemerintah desa membuat laporan pertanggungjwaban pengelolaan DD dan  menggelar Musrembangdes.

Rahallus belum memastikan penyebab laporan pertangggungjawaban dan musrembangdes terlambat dilaksanakan oleh pihak desa, namun diingatkan keterlambatan tersebut mengakibatkan kucuran dana desa dari pusat juga terlambat. “Dana Desa punya laporan pertanggungjawaban, terus musrembang desa, itu terlambat. Pendamping desa juga terlambat,” terang Rahallus dikonfirmasi, Selasa (20/11).

Rahallus mengaku sering mengingatkan setiap pemerintah desa di Kota Tual mempercepat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. “Katong juga sudah desak untuk cepat. Tapi itu lah, seperti itu yang terjadi,” ujar Rahallus.

Meski begitu, ungkap Rahallus, khusus untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Pemkot Tual memberikan perhatian yang cukup besar untuk desa-desa. Kucuran ADD di Kota Tual, Pemkot menyediakan kucuran dana senilai Rp 1,063 miliar per desa. Atau total Rp 40.399.082.500,-untuk 38 desa/dusun di tahun 2018 ini. “Kalau DD malah lebi kecil, cuma Rp 28.659.645.000,-untuk 38 desa/dusun tersebut,” ungkap Rahallus.

Terpisah Wali Kota Tual Adam Rahayaan dihubungi via telepon seluler membenarkan, data yang disampaikan anak buahnya. Namun Adam mengaku belum mengetahui penyebab besaran ADD lebih tinggi dari DD. “Iya betul, ADD lebih besar. Tapi beta belum tahu pasti, nanti beta cek dulu dengan teman-teman bupati/walikota yang lain,” imbuh Adam.

Adam Rahayaan mengaku heran, lazimnya ADD di semua kabupaten/kota selalu lebih kecil daripada DD. Namun yang terjadi sebaliknya untuk Kota Tual.

Sebelumnya Kota Tual disebut-sebut daerah terparah dalam merealisasikan Dana Desa (DD) tahap dua di Maluku. Sebaliknya, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diunggulkan, karena telah menerima DD tahap ke tiga.

Persoalan DD di Maluku ini terungkap dalam seminar yang dilaksanakan Forum Ekonom Kementrian Keuangan RI, di Santika Premier Hotel, Kota Ambon, Selasa (13/11) lalu. Seminar yang dibuka Gubernur Maluku melalui Kepala Dinas Pendapat Daerah, Dr. Anton A. Lailossa, ini mengangkat tema “Perkembangan Ekonomi dan APBN untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan.”

Empat narasumber dihadirkan dalam membedah masalah tersebut. Salah satunya Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, Sudarmanto, yang membahas tentang Kebijakan Fiskal Daerah Provinsi Maluku tahun 2018.

Sesuai perkembangan Pagu dan Realisasi DD, 9 November 2018 lalu, Sudarmanto mengaku, jika DD tahap ke dua secara keseluruhan telah dicairkan Pemerintah Pusat ke rekening kas daerah di 11 Kabupaten/Kota di Maluku.

Tapi dalam realisasinya, Sudarmanto mengakui jika secara keseluruhan DD yang sudah diterima belum sampai ke Pemerintah Desa. Sebab, mereka belum memenuhi persyaratan, seperti memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD sebelumnya.

“Untuk daerah, DD tahap dua sudah cair semua dari pusat yang masuk ke rekening kas daerah. Jika sudah 100 persen, artinya tahap 3 sudah dicairkan. Cuma ada dua (daerah) yang DD tahap 3 sudah dicairkan. Yaitu Ambon dan Maluku Tenggara Barat. Yang belum itu sisanya, dan paling parah adalah Tual,” ungkap Sudarmanto, saat ditemui wartawan.

Kota Tual, tambah Dia, membutuhkan perhatian serius. Sebab, dari DD tahap dua sebesar 60 persen, itu hanya 30 persen saja yang telah disalurkan ke desanya. Artinya, sebagian besar desa di Tual belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

“Daerah menahan DD karena laporan dari realisasi sebelumnya belum dimasukan. Tapi seluruh uangnya (DD) sudah berada di rekening kas daerah. Nah ini tinggal Tual sendiri yang butuh perhatian,” katanya.

Secara umum, tambah Sudarmanto, desa-desa saat ini berada dalam situasi prudensial. Mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan DD. Sebab dikhawatirkan uang DD yang dikeluarkan dapat menjadi masalah dikemudian hari. Sementara disisi lain, desa sulit membuat pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDS), karena harus direviuw terlebih dahulu oleh APIP.

“Jika benar-benar sudah clear baru dikasih tahap selanjutnya dan dilaksanakan. Setelah itu baru minta yang 40 persen. Intinya, jika yang baru 60 persen untuk dana desa, maka dia belum melaksanakan proyeknya sampai dengan 50 persen,” katanya.

Disisi lain, Sudarmanto mencontohkan keberhasilan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dalam penanganan DD yang sebelumnya terdapat banyak masalah. Namun saat ini, mereka telah meraih kesuksesan pada tahapan realisasi DD yang tersalurkan sebanyak 83 persen.

“Artinya dari 258 desa di Buru Selatan, itu sekitar dua ratusan desa sudah memasukan laporan pertanggungjawabannya dan sudah menerima uangnya. Umpamanya kita kasih 60 persen ke desa, dan 75 persennya sudah habis uangnya, dan 50 persennya sudah jadi wujud fisiknya, maka kita kasih (DD) yang berikutnya,” tandasnya. (KTA) 

Penulis:

Baca Juga