Sekilas Info

Warga Pulau Ay Sebut “Kantor Sundal Bolong”

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Proyek pembangunan kantor Desa Negeri Pulau Ay, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Rp 200 Juta amburadul dan tidak selesai dibangun, kendati dananya telah cair 100 persen.

Kepada Kabar Timur, warga setempat menyebutnya sebagai “kantor sundal bolong.” Bagaimana tidak. Proyek yang telah menghabiskan dana desa sebesar Rp 200 juta, realisasi bangunan tak sesuai dengan besaran anggaran yang dikeluarkan.

Kabar Timur yang sempat berada di lokasi kantor itu, menyaksikan bangunan berukuran 9 X 15 Meter Persegi dibangun asal-asalan.

Bangunan hanya tampak apik pada dinding depan kantor. Pintu dan jendela tidak terpasang. Pada bagian dua sisi dinding kiri dan kanan kantor tidak sempat dipoles.

Sedangkan, dinding belakang maupun ruangan dalam kantor tidak ada pengerjaan sama sekali alias kosong. “Lihat dalam dan belakang kosong (tidak dibangun). Kami disini menyebut bangunan ini kantor sundal bolong,” beber sejumlah warga kepada Kabar Timur.

Tidak hanya itu, pada bagian atas ruang tamu yang terpasang seng. Itu pun tidak semuanya. Sementara sisanya, tidak ada atap karena dinding kantor kanan kiri dan bagian belakang tidak selesai dibangun. Bahkan, ruang tamu telah dipasangi lantai keramik. Selebihnya kosong dan ditumbuhi rumput tanpa dinding.

Warga menyesali dan kecewa kinerja mantan Careteker Raja Pulau Ay Tahun 2017, Rusli Lamuali yang tak lain adalah pejabat yang ditunjuk Camat Banda.

Rusli Lamuali adalah salah satu pejabat di kantor Kecamatan Banda yang dimasa kepemimpinannya sebagai Careteker Raja Pulau Ay diduga melakukan korupsi ADD Pulau Ay Tahun 2017 melalui sejumlah proyek yang diantaranya Proyek Pembangunan Kantor Desa itu.

Kepada Kabar Timur di Pulau Ay, mantan Careteker Raja Pulau Ay, Rusli Lamuali dan mantan Sekretaris Desa Pulau Ay, Asrul Sahmad berkolaborasi melakukan tindakan korupsi terhadap ADD setempat Tahun 2017 melalui sejumlah proyek. Tercatat Tahun 2017, Dana Desa Pulau Ay senilai Rp 1 Miliar.

"Coba lihat, anggaran 200 juta, tapi pekerjaan bangunan kantor desa tidak selesai seperti ini. Ini kan kurang ajar namanya,"ungkap warga.Padahal, lanjut mereka, dua bulan lalu, sudah ada penegak hukum dari Kejaksaan dan Kepolisian turun meninjau fisik bangunan kantor desa tersebut.

Hanya saja, sampai saat ini belum ada kejelasan penegakan hukum terhadap atas mantan Careteker dan mantan Sekdes. "Sampai sekarang belum ada kejelasan hukum. Mantan Sekdes hanya berstatus wajib lapor sampai saat ini, sedangkan mantan Careteker tidak tahu statusnya apa. Ini yang membuat masyarakat kecewa,"sambung mereka ramai-ramai.

Tidak hanya proyek kantor desa saja, ungkap mereka, anggaran pembangunan lima unit MCK dan pembangunan jalan setapak sepanjang 150 meter di Pulau Ay yang sumber dari ADD Pulau Ay Tahun yang sama pun diduga dikorupsi mantan Careteker dan mantan Sekdes.

Perunitnya, anggaran MCK berukuran 2x3 meter persegi yang terdiri dari dua bilik itu senilai Rp. 23 juta.

Sementara anggaran pembangunan jalan setapak, mereka tidak mengetahui nilainya. "Ketiga proyek ini tidak ada papan proyek.

Careteker dan Sekdes saat itu tidak pernah terbuka dengan masyarakat. Jangankan rapat bersama, papan proyek saja tidak pernah dipasang. MCK kalau dilihat dari hasilnya, tidak mungkin nilai perunitnya 23 juta. Ini ada korupsi pasti,"ungkap mereka.

Olehnya itu, warga berharap, aparat penegak hukum mengusut kasus ini, agar kejelasan hukum benar-benar ditegakkan. "Ini karena uang rakyat, uang masyarakat, kita pantas tuntut kejelasan hukum,"tandasnya. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga