KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku mengalami penurunan anggaran belanja pada APBD 2019 mendatang. Penurunan anggaran tersebut sebagai akibat dari pendapatan dalam APBD 2018 yang sebagian besar tidak terealisasi dan harus dijawab pada tahun 2019.

"Komisi A DPRD Maluku telah melakukan rapat pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2019 dengan seluruh mitra kerja. Hasilnya, kali ini seluruh SKPD mengalami penurunan anggaran," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melki Frans Kepada Kabar Timur di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, pekan kemarin.

Dia mengatakan, meskipun sedikit terjadi perundingan, namun komisi A DPRD Maluku dapat memaklumi hal itu dan menyepakati plafon anggaran yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

"Ya memang ini sebab akibat dari APBD 2018 yang tidak terjawab. Makanya harus direalisasi pada 2019. Kami memaklumi hal itu dan menyetujui plafon anggaran yang ditetapkan Pemprov Maluku,"ujarnya.

Meski demikian, politisi asal Partai Demokrat itu mengaku, komisi tidak serta-merta menerima setiap kegiatan yang sudah dirancangkan dalam APBD masing-masing mitra.

Komisi akan melihat kembali apakah kegiatan yang dimasukan dalam agenda berpihak sepenuhnya untuk rakyat atau tidak. Sebab jika tidak, maka komisi akan menghapuskan kegiatan tersebut pada pembahasan APBD nanti.

"Nanti dalam pembahasan APBD 2019 kita lihat lagi. Jika kegiatan yang tidak berpihak sepenuhnya kepada rakyat maka pasti kita hapus dan ganti dengan kegiatan yang bermanfaat,"tandasnya.

Soal target pendapatan 2018 yang tidak dicapai, Melki menjelaskan, hal itu kecuali dibahas di Banggar DPRD Maluku. Sebab, komisi tidak ada pada tataran target pendapatan daerah. Komisi ini juga hampir tidak ada yang belanja langsung namun lebih banyak urusan pemerintah.

Sementara disinggung mengenai anggaran belanja langsung kecil dan belanja tidak langsung besar pada 2019, Melki menyatakan, besarnya anggaran belanja tidak langsung sebagai akibat dari pengalihan sejumlah ASN dari kabupaten ke provinsi. Selain itu juga, ditambah dengan perintah Pempus untuk tambahan kegiatan pemerintahan yang harus diikutkan dengan pembiayaan.

"Kan kita tahu keadaan pemerintahan Maluku saat ini seperti apa. Makanya anggaran APBD turun, gestur anggaran belanja tidak langsung besar. Jadi ini keadaan terpaksa. Intinya kita mau yang bagus kedepan,"pungkasnya.

Dari sini, apakah rasionalisasi anggaran pada 2019 akan terjadi lagi dalam jumlah yang besar? Legislator Dapil MTB MBD itu mengaku, kemungkinan besar rasionalisasi anggaran pada 2019 sangat kecil, sebab pembebanan ke APBD 2019 itulah yang sekalian menyelesaikan atau menutup tunggakan APBD 2018. (MG3)