Sekilas Info

Unpatti Ambon Menjawab Tudingan

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sejumlah tudingan dalam aksi-aksi demo yang dilancarkan mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, belakangan ini terkait pengalihan status ke Badan Layanan Umum (BLU), hingga implementasi Beasiswa Bidik Misi yang tidak transparan dijawab Yusuf Madun, Wakil Rektor Unpatti, Bidang Kemahasiswaan, kepada sejumlah wartawan, Jumat, kemarin.

Madubun mengatakan, tudingan tidak transparannya pengelolaan Beasiswa Bidik Misi dan Bea Siswa Prestasi Akademik (PPA), suatu kebohongan dan fitnah besar. Menurutnya, saat seorang mahasiswa mendaftar pertama kali masuk ke Unpatti secara online, disitu langsung mendaftar masuk daftar calon penerima Beasiswa Bidik Misi. Dengan begitu, lanjut dia, hasilnya bisa langsung dilihat secara online dan itu bagian dari transparansi.

Dikatakan, sesuai surat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Bermawa), Tahun 2018, 27 Maret, kuota awal Beasiswa Bidik Misi Unpatti Tahun 2018, tercatat sebanyak 563 orang melalui pendaftaran online yang dibagi dalam dua cara yakni melalui SNMPTN dan SBMPTN.

Yang sudah dinyatakan lulus oleh Dirjen Bermawa melalui sistem online ini, kata dia, sebanyak 592 orang lulus SNMPTN, sebanyak 226 orang dan yang lulus SBMPTN 366 orang sehingga ada kelebihan 29 orang.

“Ini sudah memenuhi kuota bahkan lebih 29 orang. Kan kuota yang disediakan 563, yang lulus 592. Itu artinya kelebihan 29 orang ini tidak menjadi penerima bidik misi, kecuali ada kuota tambahan yang dijanjikan November ini baru diproses,”jelasnya.

Untuk prosesnya akan dilakukan secara offline yang juga nantinya akan dibentuk tim berdasarkan SK Rektor yang beranggotakan seluruh Wakil Dekan (WD) III. “Jadi tim ini nantinya melakukan verifikasi dan membuat pengumuman di seluruh Fakultas terkait jatah “Beasiswa Bidik Misi” dengan pemberian jatah per fakultas sesuai jumlah mahasiswa. Mahasiswa yang kurang mampu akan memasukkan namanya melalui fakultas lewat WD III, selanjutnya dimasukkan ke Tim untuk diverifikasi apakah layak atau tidak,”terangnya.

Untuk pencairan bea siswa, kata dia, langsung dikirimkan dari Rekening Bermawa ke Rekening Rektor dilanjutkanke rekening penerima bea siswa. “Jadi kami tidak pernah melihat uang dari bea siswa itu,”tuturnya.

Sementara terkait pemotongan Rp 200.000 dari rekening mahasiswa penerima bea siswa, dijelaskannya itu kebijakan yang belum tersosialisasi saja. Karena selama ini, mahasiswa penerima bea siswa kadang menarik uang dari rekening tanpa sisa atau nol rupiah yang berujung dinonaktifkan rekening tersebut oleh Bank sehingga pada tahapan selanjutnya ketika Bermawa mengirimkan bea siswa, tidak bisa terkirim.

Atas dasar itu, tambah dia, pihak kampus mengambil kebijakan menyurati ke Bank untuk diblokir Rp 200.000 dari rekening penerima bea siswa agar rekening selalu aktif.

Selain Bidik misi, ada beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik melalui anggota DPR RI dari Maluku. “Kuota DPR untuk PPA sebanyak 119 orang, namun ada sekitar 34 orang yang tidak penuhi syarat karena telah menerima bea siswa bidik misi dan ada yang IPK satu koma sehingga tidak penuhi syarat setelah dilakukan verifikasi langsung,”jelasnya lanjut.

Sementara menjawab penolakan mahasiswa terhadap pengalihan status Unpatti ke BLU, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Jantje Tjiptabudi mengatakan, pengalihan ke BLU sejak Maret 2018 merupakan kenaikan status dari Satker.

“Jadi ini kenaikan status. Kalau sebelumnya kita satker, sekarang naik status ke BLU dan dari 123 Universitas, 23 diantranya diberikan status BLU oleh Kementerian Keuangan diantranya Universitas Pattimura Ambon,”jelasnya.

BLU ini, kata dia, fungsinya agar pengelolaan keuangan dilakukan secara fleksibel. “Jadi bukan jadi swasta. Tapi lebih ke arah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan pelayanan,”jelasnya.

Detailnya, menurut dia, pada status Satker, ketika anggaran suatu kegiatan di kampus ada sisanya , dikembalikan ke negara.

Sementara BLU, anggaran kegiatan ada kelebihan, maka kelebihan itu disimpan di kas BLU atau tidak dikembalikan ke negara. “Jadi ada perbedaan besar sesuai penjelasan Irjen. Ini merupakan jalan efektif dan kita masih dalam masa penyesuaian selama dua tahun yang diberikan Kemenkeu,”sambungnya.

Selain itu, dengan pengalihan status ke BLU itu, pelayanan kepada mahasiswa menjadi lebih baik karena beban dan kewajiban setiap dosen semakin ketat. “Kalau tidak penuhi kewajiban diatas 50 persen, dikenakan sangksi seperti fungsional yang ditahan. Tetapi jika beban dan kewajiban dosen maupun pegawai dipenuhi akan diberikan reward prestasi sesuai target yang dibebankan,”terangnya.

Selain itu, saat pencairan satu mata anggaran, harus melewati tiga meja yaitu falidator untuk melihat permintaan, ada di RAKKL atau tidak, kedua falidator melihat efisien atau tidak di tangannya selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. “jadi keuntungan BLU itu semua pengeluaran efisien,”sambungnya.

Ditambahkan Ketua LP3MP, Joseph Pagaya unit bisnis dalam unit OTK BLU yang dianggap sebagai swasta karena ada bisnis didalamnya. Perbedaan Satker dengan BLU adalah, Satker mewajibkan tidak boleh melakukan penerimaan lain selain dari penerimaan akademik.

Sementara BLU, melalui kesepakatan bersama PPK BLU di Kementerian Keuangan ada penambahan unit bisnis dari OTK yang ada. Bisnis dalam OTK baru itu yang dianggap mahasiswa sebagai pengalihan ke swasta. Padahal bisnis dijalankan atau diizinkan adalah bisnis berkaitan dengan tupoksi atau Tugas dan Fungsi (Tusi) dari Universitas,” paparnya.

“Tidak sembarangan kita melakukan bisnis, tapi masih dalam tusi kita. Jadi kita di Unpatti akan mengandalkan bisnis perikanan sesuai tusi seperti rencana pembukaan colstorage waktu itu untuk bisnis perikanan ekspor,” papaprnya.

Selain itu, di BLU ditambah auditor independen mengawasi dan memeriksa. “Makanya saat kita mengajukan ada dua hal yang perlu ditandatangani Rektor yaitu keterbukaan dan bersedia meningkatkan pelayanan. Apa yang kita buat lewat bisnis ini kembali untuk pelayanan. Jadi lewat surplus bisa digunakan pembangunan sarana dan prasarana akademik terutama atau lain-lain menyangkut kepentingan mahasiswa, dan untuk dosen berikut pegawai yang berkaitan dengan reward (remonerasi),”pungkasnya. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga