KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) CPNS 2018 membuat kecewa Gubernur Maluku, Said Assagaff.
Pasalnya, dari 866 peserta yang mengikuti SKD CAT tahap pertama, Senin (5/11), hanya 8 orang di provinsi Maluku yang dinyatakan lulus mengikuti tahap selanjutnya. Di tahap kedua SKD CAT, Selasa (6/11), hanya 7 orang dinyatakan lulus.
Total sebanyak 2.241 CPNS lingkup Pemprov Maluku yang mengikuti SKD selama tiga hari hingga 7 November.
Kuota Pemprov Maluku pada CPNS 2018 sebanyak 302 orang, masing-masing 3 untuk lulusan cumlaude maupun penyandang disabilitas serta 296 formasi umum.
Nilai ambang batas atau passing grade agar pelamar CPNS bisa lolos dari tahapan ini dinilai Assagaff terlalu tinggi. “Metode seleksi menggunakan CAT dengan standar kelulusan sesuai passing great, justru menyulitkan para peserta untuk lolos ke tahap berikutnya,” tegas Assagaff di Ambon, Rabu (7/11).
Provinsi Maluku, kata Assagaff, sangat membutuhkan pegawai, sehingga pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak semestinya menerapkan angka kelulusan berdasarkan standar nasional. “Kalau bisa diturunkan, jangan gunakan angka nilai itu sesuai standar nasional di Maluku,” ujarnya.
Menurut Said, standar kelulusan yang dipatok sangat tinggi membuat hasil tes SKD yang diikuti para pelamar dari Maluku sangat tidak sesuai harapan. Pemerintah daerah di Maluku, kata dia, juga mengeluhkan hasil tersebut. “Coba lihat hasil tes, jumlah kelulusan peserta tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua terutama pemerintah daerah,” kata Assagaff.
Dia berharap pemerintah pusat kedepan dapat memperbaiki sistem dan standarisasi kelulusan untuk penerimaan CPNS di Maluku. Sebab standarisasi kelulusan yang dipatok terlampau tinggi, sementara alokasi waktu yang diberikan sedikit. “Semoga ke depannya pemerintah pusat bisa merubah seleksi penerimaan CPNS yang sangat menyulitkan ini,” harapnya.
Dari capaian itu, Pemprov Maluku akan menyurati Menpan RB dalam kaitannya mengisi kuota yang tidak dipenuhi akibat banyaknya CPNS yang tidak lulus. “Kuota CPNS kita ini cukup banyak. Kalau yang lulus sedikit, nanti kita surati Kemenpan RB untuk membahas persoalan ini,” paparnya.
Menurutnya, jika hasil tes SKD menjadi kewenangan provinsi, maka lewat kebijakan dirinya akan meluluskan banyak CPNS. “Sayang ini semua dari pusat. Maunya saya, banyak yang lulus supaya seluruh kuota yang ditentukan itu bisa terisi,” tandasnya.
Setelah seleksi SKD berakhir, Assagaff akan rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan Maluku untuk membahas serta mencari solusi terkait hal tersebut. “Nanti akan kita evaluasi lagi dan mencari tahu kendala besarnya di mana,” pungkasnya.
Kekecewaan juga ditunjukkan Walikota Ambon Richard Louhenapessy. Dia meminta Pemprov Maluku bertemu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformsi Birokrasi (Kemenpan RB).
Richard mengaku telah menyampaikan persoalan tes SKD CPNS ke Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua. Kata dia, Pemprov Maluku akan mengundang seluruh kepala daerah, pimpinan DPRD dan Badan Kepegawaian Daerah rapat bersama membahas hal tersebut demi kepentingan daerah.
