Data Guru PNS & Honorer Belum Akurat

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Wakil Ketua DPRD Maluku, Syaid Muzakir Assagaf menegaskan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Maluku harus memiliki data yang utuh terkait seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru honorer K2 yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Hal itu dipandang penting sehingga jika dikemudian hari Pemerintah Pusat membuka peluang ulang untuk guru honorer K2 diproses pengangkatan menjadi PNS, maka DPRD sebagai representatif rakyat bisa mendorong nama-nama dari honorer K2 tersebut.

“Sekarang ini kan Disdik Provinsi tidak punya data nama honorer K2. Mestinya bisa didata sehingga ketika Pempus membuka peluang pengangkatan honorer k2 menjadi PNS, maka nama-nama dari data itulah yang menjadi prioritas kita untuk didorong,”kata Assagaff kepada wartawan di baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (1/11).

Dia mengatakan, kasus yang ditemuai di beberapa sekolah di Maluku, dari sebagian besar tanaga pengajar, hanya terdapat satu atau dua orang yang adalah guru PNS. Lain dari itu masih berstatus honorer.

“Bagaimana jika honorer ini merasa tidak diperhatikan lalu kemudian mereka berhenti atau keluar dari sekolah, ya tentu sekolah bisa tutup. Makanya harus didata sehingga mereka ini bisa diback up dari sisi pembiayaan haknya agar tidak keluar dari sekolah itu,”katanya.

Ditanya soal aksi demo honorer K2, politisi asal PKS itu mengaku, secara pribadi maupun sebagai pimpinan DPRD Maluku mendukung hal itu. Sebab, beberapa kali DPRD menyuarakan ini secara pribadi bersama Kementerian Menpan RB, namun hingga saat ini tidak ada tindaklanjutnya.

“Saya secara pribadi mendukung sikap itu. Kita sudah beberapa kali mendatangi Menpan RB untuk menyampaikan persoalan guru honorer. Dan oleh Menpan RB menjanjikan akan melakukan proses verifikasi dan berkomitmen untuk menindaklanjuti pengangkatan tersebut. Tapi sampai sekarang mana. Makanya saya dorong sikap honorer K2,”tandasnya.

Dia berharap, kedepan ada good will dari Pempus mengenai persoalan ini sehingga nasib ribuan honorer yang ada di Indonesia dan Maluku pada khususnya bisa diperhatikan lebih baik lagi. (MG3)

Komentar

Loading...