Sekilas Info

Sepakati Empat Point Selesaikan “GB”

Istimewa/Kabartimurnews

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku menyepakati Desember tahun ini, Gunung Botak harus steril dari penambang ilegal. Point tersebut merupakan satu dari empat point yang disepekati bersama.

“Ada empat hasil kesepakatan kita, untuk dapat selesaikan masalah di Gunung Botak,” kata Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, menjawab wartawan, Senin, kemarin.

Ke-empat poin kesepakatan tersebut diantaranya,  point pertama disepakati sejak hari ini (kemarin), hingga Desember 2018, seluruh penambang akan diturunkan dari Gunug Botak, dengan mengerahkan kekuatan TNI-Polri, Satpol PP, masyarakat  dan kekuatan Forkopimda Kabupaten Buru, yang dipimpin langusng Bupati.

Selanjutnya, point kedua, sosialisasiyang sudah dilakukan Kapolda Maluku bersama jajarannya, Pangdam Pattimura dan jajarannya, termasuk juga Bupati Buru melakukan hal yang sama. “Saat ini proses sosialisasi sebagaimana kesepakatan itu, sementara berlangusng,” bebernya.

Point ketiga, papar Wagub, pembentukan pos-pos keamanan di lokasi-lakosi dimana para penambang ilegal  itu beroperasi.  Dan, biaya menurunkan pasukan ke lapangan yang nantinya akan disiapkan dan dibiayai oleh APBD perubahan 2018.

“Waktu yang kita harapkan semuanya bisa selesai itu, sampai akhir Desember. Tetapi tadi setelah saya bicara-bicara dengan Pak Panglima, mungkin sebelum Desember sudah bisa selesai. Karena pasukan Kodam dan Polda sudah siap dan mereka punya komitmen bisa diturunkan sebelum Natal dan tahun baru,”jelasnya.

Point ke-empat,  meninjau ijin perusahaan yang tengah beroperasi di Gunung Botak.  Jika persyaratan masih kurang akan disempurnakan.  Sementara kegiatan perusahaan di Gunung Botak dihentikan.

“Sekali lagi untuk sementara dihentikan perusahaan yang beroperasi dihentikan. Mereka akan beroperasi lagi bila semua persyaratan sudah lengkap.  Hentikan kegiatan sambil kita periksa izin itu. Kalau izin sudah sempurna ok, silahkan beroperasi seperti bisa. Yang belum sempurna disempurnakan sesuai aturan yang berlaku. Tapi kalau tidak sempurna ya terpaksa harus kita hentikan kegiatanya,”tandasnya.

Sementara itu, Pangdam Mayjen TNI Suko Pranoto mengatakan, berbagai kepentingan di “GB” menjadikan kericuhan.  Yang terpenting, kata Pranoto, masalah kerusakan lingkungan yang menjadi perhatian, karena itu menyangkut masa depan masyarakat di Pulau Buru.

“Fakta yang kita dengar di Gunung Botak ada banyak kepentingan.  Mulai dari kepentingan Hak Ulayat lahan, kepentingan masyarakat adat, kepetingan perusahaan dan penambang-penambang liar semua berkepentingan,” kata dia.

Kerusakan lingkungan, kata dia, terjadi sudah lama karena merkuri dan sianida. Karena itu, dia memerintahkan komandam Kodim setempat dengan pasukannya untuk tidak terlibat dalam kegiatan tambang.

“Saya bilang anak buah saya di Pulau Buru untuk tidak terlibat kegiatan tambang, kecuali bersama-sama Kapolres menertibkan. Menertibkan dalam arti menghindari terjadinya konflik disana. Kalau Kodim, Kodam menghindari konflik saja. Itu saja,”bebernya.

Terhadap keputusan koordinasi bersama Gubernur yang mengatakan seluruh penambang diturunkan dan seluruh perusahaan dihentikan semeentara, Pangdam mendukung langkah tersebut.

“Yah kita setuju. Hentikan dulu semuanya. Kita cek semua perizinannya. Nanti Pak Gubernur, Pak Kapolda yang mengecek. Intinya saya setuju, saya akan dukung Pak kapolda juga, Pak gubernur untuk kita tertibkan sementara. Kita siapkan pasukan juga untuk memback up bersama-sama dengan Polda,” terang Pangdam.

Sedangkan, Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa  telah melakukan sosialisasi masalah penertiban di Gunung Botak, pekan kemarin.

“Sudah sejak hari sabtu, dilakukan penertiban persuasif, karena sudah didahului sosialisasi beberapa hari sebelumnya. Kita berikan penjelasan, pengertian semua pihak. Kami sendiri turun langusng ke GB, melihat marwah, rohnya seperti apa GB itu. Dan saya melihat sosialisasi sudah cukup. Saya pikir itu sudah saatnya untuk secara bersama-sama melakukan penertiban,”ungkapnya.

Setidaknya sekitar 1.500 hingga 2.000 penambang ilegal yang diturunkan pekan kemarin dari GB. “Sebanyak 300 personil Polres, Kodim, Satpol PP dipimpin Kapolres setempat untuk turunkan secara persuasif sebanyak 1.500-2.000 penambang. Dan hari ini mereka berjanji akan turun dan kita akan terus ngecek dengan kekuatan sepakat dengan Pangdam 100-100 personil untuk menjaga keberlangsungan tidak naik lagi,”sambungnya.

Sampai hari ini, kata Lumowa, masih tersisa 100-200  penambang Ilegal yang dalam tahapan pengemasan barang. Dimana nantinya, ada tambahan personil 100 dari Polda dan 100 dari Kodam untuk mengawasi.

“Tanggal 16 besok (hari ini) akan di cek lagi, tanggal 17 nanti perbantuan dari Kodam, Polda dan Satpol PP untuk berikan asistensi pendampingan, dan perbantuan agar yang sudah tertib, pelaku ilegal yang sudah turun tidak balik lagi pelan-pelan. Untuk itu kita jaga. Kita jaga di bawah, agar jangan sampai yang sudah turun balik lagi. Media silahkan mengawasi,”tandasnya. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga