Sekilas Info

Polres Malteng Selidiki Laporan Saniri Rutah

ILUSTRASI

KABARTMURNEWS.COM,AMBON-Polres Maluku Tengah (Malteng), akhirnya memastikan telah menindaklanjuti laporan tujuh Saniri Negeri Rutah terkait dugaan korupsi dana desa dan tindakan pemalsuan yang dilakukan  Penjabat Raja Rutah, Abdullah Lewenussa dan Ketua Saniri Ardiansyah Lewenussa.

Kepastian itu, disampaikan Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah, AKP Syahiru Awap yang dikonfirmasi Kabar Timur via telepon selulernya, tadi malam. Menurut dia, laporan  yang disampaikan sejumlah anggota Saniri Negeri Rutah sudah diterima.

“Sudah. Kita bahkan sudah Lid (penyelidikan). Personil kami sudah diturunkan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan,” ungkap perwira Polri dengan tiga balok emas di pundak itu. Hanya saja, dia membeber lebih jauh soal penyelidikan yang sedang berlangsung.

“Tahap ini merupakan giat operasi yang paling penting dalam pengumpulan keterangan. Banyak hal, maaf tidak bisa disebutkan. Itu semua harus dikumpulkan,” ujarnya. Dia memastikan, penanganan kasus ini akan dilakukan pihaknya profesional. “Jadi tunggu saja, perkembangannya,” tandasnya mengakhiri  konfirmasi Kabar Timur.

Direktur Data dan Informasi, Institut For Indonesia Intrigrity (INFIT), Ahmad Sueb, yang dimintai komentarnya seputar pengaduan tujuh Saniri Negeri Rutah, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan apresiasi atas langkah cepat pihak kepolisian setempat  yang telah beraksi merespon pengaduan itu.

“Saya apresiasi, pihak kepolisian telah bergerak. Karena bagi saya pengaduan atau laporan tujuh anggota Saniri merupakan hal penting dan mendesak untuk diusut, apalagi ini berkaitan dengan uang negara, sehingga pengusutan tuntas masalah ini, harus dilakukan pihak kepolisian,” kata dia.

Apalagi, yang melaporkan resmi terkait dugaan penyalagunaan dana desa itu datang dari anggota Saniri, dimana mereka adalah satu bagian dalam struktur pemerintahan desa. “Biasanya laporan itu datang dari warga, bukan dari pengurus Desa. Tapi, ketika pengurus desa (Saniri), melaporkan itu warning atau tanda pasti dugaan korupsi dengan modus pemalsuan jelas terjadi dan ada disana. “Karena itu, proses kasus ini harus tuntas,” imbaunya.

Sueb menduga, pengaduan tujuh anggota Saniri Negeri Rutah, menarik diusut. Pasalnya, lanjut dia, kasus ini diduga ikut menyeret sejumlah pejabat di Pemkab Malteng, maupun pejabat di Kantor Kecamatan setempat, yang berkaitan dengan anggaran dana desa yang dikucurkan.

“Ini kasus menarik dan perlu mendapat atensi serta kerja keras penyidik. Dari struktur dan anatomi kasus, dugaan korupsi ini bermodus pemalsuan. “Ada pemalsuan dokumen, kok pejabat kecamatan maupun Pemkab mengucurkan dana, tanpa terlebih dahulu melakukan kroschek. Yang mencairkan anggaran dana desa juga patut ditelisik keterlibatannya,” kata Sueb.

Selain, dugaan keterlibatan pejabat Kecamatan dan Pemkab Malteng ada dalam pusaran dugaan berdasarkan laporan tersebut, salah satu indikator juga soal memperpanjang masa jabatan penjabat Desa/Negeri.

“Bayangkan empat tahun seseorang diberi kewenangan menjadi Penjabat Raja. Saya tidak tahu itu, mereka (Bupati), pakai rumusan atau aturan  dari mana. Tapi, tindakan bupati dengan memberikan ruang-ruang kekuasaan seperti ini juga patut ditelisik. Jangan-jangan pelicin bagus, sehingga terus dipertahankan,” duganya.

Apalagi, sambung dia, dari informasi yang penjabat raja Rutah itu, masa jabatannya telah berakhir, tapi sementara lagi diupayakan Camat, untuk Bupati setempat memperpanjang lagi tugasnya memimpin Negeri Rutah. “Kalau benar, begitu patut diduga, Camat atau Bupati ikut kecipratan dana-dana yang dilaporkan tujuh Saniri itu,”

Penjabat Raja Abdullah Lewenussa dan Ketua Saniri Negeri Rutah Ardiansyah Lewenussa diduga memalsukan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Tahun 2018 Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Malteng. Tanpa melakukan musyawarah dengan Badan Saniri Negeri (BSN) Rutah, Abdullah dan Ardiansyah membuat Berita Acara Musyawarah pembahasan APB Negeri Rutah.

Bukan saja itu, diduga setelah memalsukan tanda tangan para anggota saniri maupun tokoh masyarakat, daftar hadir rapat lalu dibuat. Berdasarkan daftar hadir yang diduga palsu, ini kedua oknum pemerintah negeri tersebut membuat berita acara musyawarah pembahasan APB Negeri dimaksud.

Bukan saja itu, keduanya diduga merancang SK Saniri Negeri Rutah Nomor : 03/KPTS-SNR/1/2018 tentang Kesepakatan Saniri Negeri Rutah Kecamatan Amahai Terhadap Peraturan Negeri Rutah tentang APB Negeri Rutah Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan bukti kopian dokumen yang disampaikan pada bagian lampiran laporan ke Polres, SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Saniri Negeri Rutah Ardiansyah Lewenussa, tertanggal 12 Januari 2018, bertempat di Negeri Rutah.

Pemerintah Negeri Rutah Kecamatan Amahai, Maluku Tengah dilaporkan para anggota Saniri ke Polres dan Kejaksaan Negeri setempat. Diduga kuat, penjabat Raja Abdullah Lewenussa dan Ketua Saniri Negeri Ardiansyah Lewenussa kongkalikong mengelola Dana Desa dan ADD, juga Silpa dana kucuran pusat ini mulai tahun 2015, 2016 dan 2017.

“Bagi para pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dan berakibat potensi kerugian bagi negara supaya dapat diproses dan dituntut sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas anggota Saniri Negeri Rutah, Hi Abdul Rauf Latarissa, kepada kabar Timur, Minggu (7/10).

Pernyataan Latarissa ini diakui sama dengan laporan pihaknya ke Polres dan Kejari Malteng soal laporan pemalsuan dan penipuan dokumen APB-Negeri Rutah tahun anggaran 2018. Dokumen tersebut disinyalir rekayasa, tidak sesuai realisasi pengelolaan DD dan ADD tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.

Berdasarkan laporan yang ditandatangani tujuh anggota Saniri Negeri Rutah ke Polres dan Kejari Malteng ini,  Abdul Rauf Latarissa Cs menilai telah terjadi kongkalikong atau persengkongkolan jahat penjabat Raja dan Ketua Saniri Negeri itu.

Terindikasi dari adanya laporan masyarakat bahwa Ketua Saniri dikasih proyek senilai Rp 46.516.050. dari Silpa Tahun 2015 dan 2016- oleh penjabat Raja Rutah itu. Setelah dicek, kata Latarissa, ternyata isu tersebut benar. Yaitu, proyek pembuatan bak penampungan air dan instalasi air bersih di RT-01.  Demikian pula proyek pemeliharaan air bersih di RT 03, 04 dan 05 dengan anggaran Rp 45.856.792.-.

Tapi ternyata kedua proyek yang dianggarkan dengan menggunakan dana Silpa itu tidak dikerjakan sampai sekarang. Lalu dikemanakan anggaran Silpa tahun 2015 dan 2016 itu? Dia menduga, dana sisa dimaksud telah diselewengkan. Faktanya, laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Silpa DD dan ADD tahun 2015,2016 dan 2017 tidak pernah disampaikan ke anggota Saniri Negeri yang lain.

“Khan harusnya ada laporan pertanggungjawaban dana itu dulu sebelum kita berbicara APB-Negeri Rutah tahun 2018 ini. Bukankah itu berarti APBNegeri tahun 2018 tersebut sarat penipuan dan pemalsuan alias rekayasa? “ telisik Latarissa.

Tapi alih-alih disampaikan laporan pertanggungjawaban semua dana Silpa tersebut, penjabat Raja Abdullah Lewenussa yang dilantik Camat Amahai menggantikan Hi Abdul Wahid Latarissa ini melapor para anggota Saniri Rutah ke Polsek Amahai.

Sikap yang sama juga diperlihatkan Ketua Saniri Ardiansyah Lewenussa. Ketua Saniri itu tidak menggelar rapat internal badan Saniri Negeri Rutah, sesuai saran Babinmas Polres untuk menyamakan persepsi terkait laporan penjabat Raja dan Ketua Saniri Rutah ke Polsek Amahai.

Abdul Rauf Latarissa menambahkan, jangankan DD dan ADD maupun Silpa tahun 2015, 2016 dan 2017, bermasalah. Untuk APB-Negeri tahun 2018  diduga terjadi mark up anggaran. Yakni, pengadaan 5 buah mesin ketinting @ Rp 19.280.000 x 5 buah = Rp 96.400.000.-

Sementara harga jual per buah mesin tersebut di toko kurang lebih Rp 5.000.000. Juga penggabungan RAB jembatan Mahinano 12 x 5 meter dan jembatan Sidji 8 x 4 dengan biaya Rp 346.805.000.- Jumlah biaya tersebut dikurangi biaya jembatan Mahinano sebesar Rp 122.170.000 = Rp 224.635.000.-

“Ini adalah anggaran jembatan Sidji yang lebih kecil ukurannya dari jembatan Mahinano dan lain-lain. Yang tidak sempat kami angkat dalam laporan. Tapi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Polisi, kami siap untuk berikan keterangan lebih lanjut,” tandas Latarissa. (KTA)

Penulis:

Baca Juga