KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Martha Nanlohy, kembali berulah. Martha diduga menempatkan puluhan karyawan PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) sebagai pegawai honor di Dinas ESDM Maluku.

“Ada sekitar 31 pegawai honor di kantor Dinas ESDM. Mereka itu semuanya dari PT BPS. Anehnya, meski mereka pegawai honor, tapi sering mendapat perjalanan dinas ke Namlea,” ungkap salah satu staf di Dinas ESDM Maluku kepada Kabar Timur, kemarin.

Puluhan pegawai honor tersebut menjadi “langganan” mendapatkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) ke Namlea, Pulau Buru untuk mengurus tambang emas Gunung Botak.

PT BPS merupakan mitra kerja Pemprov Maluku melalui Dinas ESDM yang ditugaskan melakukan normalisasi sungai Anahoni di kawasan tambang emas Gunung Botak. Namun dalam prakteknya, BPS juga mengeruk emas di Gunung Botak.

Menurut sumber yang meminta namanya tidak disebutkan ini, kebijakan Nanlohy merekrut mereka sebagai pegawai honorer membuat kecemburuan di kalangan PNS Dinas ESDM. “Awalnya kita belum tahu mereka itu siapa? Setelah kami telusuri puluhan pegawai honor yang diangkat Kadis (Nanlohy) ternyata adalah orang-orang PT BPS,” ungkapnya.

Setelah iniformasi ini didengar dan beredar luas di masyarakat, orang-orang PT BPS berkedok pegawai honor itu perlahan mulai berkurang di kantor ESDM. “Iya mereka sudah mulai kurang masuk kantor. Tetapi dari penelusuran kami, tenaga honorer itu karyawan PT BPS,” terangnya.

Dia mengungkapkan, sejak PT BPS beroperasi di tambang emas Gunung Botak, Buru, Nanlohy jarang berkantor. “Dia lebih banyak mengurusi masalah PT BPS. Akibatnya, surat-surat penting yang harus ditandatangani tertahan di kantor berminggu-minggu. Bahkan pernah pegawai harus ke Jakarta menemuinya hanya untuk menandatangani surat-surat penting,” ujarnya.

Nanlohy yang dikonfirmasi menepis puluhan honorer yang bekerja di instansi yang dipimpinnya adalah orang dari PT BPS. “Itu omong kosong. Mana ada BPS honor di ESDM, hubungannya di mana. Semua honorer di Dinas ESDM ada di DIPA dan dibayar pemerintah,” tepis Nanlohy di Ambon, Rabu (3/10). “Itu tidak benar. Terhitung empat tahun ini tidak ada honorer baru di Dinas ESDM,” sambung Nanlohy. (MG3)