KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Pusat Kajian Pedesaan Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), Pusat Ke-sejahteraan Sosial (Puskesos) Penyiapan Data Pembangunan Desa Untuk Membangun “Desa Sejahtera Mandiri” di Gedung Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti),  Ambon, Sabtu (29).

Bimtek Puskesos diikuti 16 orang terdiri dari koordinator, fasilitator, back Office and front office empat desa yang menjadi lokus pendampingan program “Desa Mandiri Sejahtera” (DSM) Tahun 2018 di Maluku.

Ke-empat desa itu,  yakni: Desa Leahari dan Hutumuri Kecamatan Leitisel, Kota Ambon dan Desa Hila dan Seith Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). DSM merupakan Program Kementerian Sosial bekerjsama dengan Unpatti Ambon.

Staf Ahli Rektor, Prof Robby Ozaer mengatakan, pelaksanaan Puskesos ini agar ada pembaharuan basis data terpadu yang terupdate.  “Selama ini proses update data penduduk miskin itu tidak ada di Maluku, sehingga data base yang ada dari tahun ke tahun tetap sama,” kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, kegiatan Bimtek Puskesos dengan update data terbaru akan jadi dasar perencanaan mereka untuk melakukan intervensi bantuan pemerintah, sehingga kedepannya dalam perencanaan pembangunan daerah maupun nasional semuanya harus berdasarkan data valid.

“Kalau kita bekerja tidak dengan data akan terjadi penyimpangan pembangunan.  Itu terjadi lima tahun lalu dan lima tahun sebelumnya. Mudah-mudahan lima tahun kedepan tidak terjadi seperti itu. Apalagi Maluku daerah yang terpisah-pisah, sehingga kemiskinan itu terus menjadi-jadi,” katanya.

Tak heran bila, bila berkaca dari persentase kemiskinan di Maluku yang sampai saat ini tetap bertahan di angka 18 persen. “Seharusnya dibawah 15 persen, tapi sampai sekarang masih 18,2 persen dan itu tragis. Adanya validasi data ini paling tidak bisa menurunkan tingkat pengeluaran keluarga penduduk, kita tingkatkan pendapatan mereka dengan intervensi pemerintah yang ada, baik pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Menurunkan kemiskinan di daerah baseline data ini sangat penting,”sambungnya.

Dirinya berharap kedepan treatment (jumlah desa) yang didampingi Unpatti dalam program DSM semakin luas. “Tahun depan kita harapkan treatment lebih luas, sehingga Pusat Kajian Pedesaan Unpatti bisa bekerja full,”tuturnya.

Selain itu, sebanyak 40 mahasiswa Unpatti yang akan KKN bakal dibekali dalam bimtek serupa mengumpulkan data terbaru terkait kemiskinan di empat desa ini. “Bimtek kedepan kita akan siapkan 40 mahasiswa. Masing-masing 10 orang satu desa dibekali Form data. Mereka berusaha mengumpulkan data selama dua bulan. Ketika data terkumpul kita bisa validasi bukan saja di daerah tapi juga di Jakarta (Pempus),”tandasnya.

Ketua Pusat Studi Desa Unpatti yang juga  Staf Ahli Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kementerian Sosial RI, L. Ega yang juga pemateri Bimtek Puskesos mengatakan, sesuai Permensos 28 Tahun 2017, tanggungjawab perbaikan data itu ada ditangan Kemensos secara nasional dan Dinsos yang mana penanganan program penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan BDT.

“Ada empat program kemiskinan perlindungan sosial Kementerian yakni: Beras Rastra, PKH, PIP, PIS dan PUB. Program nasional implementasinya harus berdasarkan basis data terpadu. Jika belum masuk BDT, berarti belum bisa menerima program bantuan Kemensos. Jadi Unpatti bekerjsama dengan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan Desa Sejahtera Mandiri kita mulai dari perbaikan data itu, karena banyak masyarakat ditingkat desa tidak mendapatkan bantuan program nasional tadi,”jelasnya.

Menuritnya, bila basis data sudah bagus, masyarakat  yang miskin betul-betul masuk BDT, sentuhan Pempus maupun daerah untuk mengurangi beban kehidupan mereka akan terjadi dengan baik sehingga menurunkan beban pengeluaran masyarakat diikuti peningkatan pendapatan, penanggulangan kemiskinan di Maluku bisa dipercepat.

“Kita ada dua tombak.  Hari ini kita latih masing-masing empat orang dari empat desa. Jadi totalnya 16 orang yang terdiri dari  Back Office, Front office, fasilitator (orang lapangan) dan Koordinator di tingkat desa.  Unpatti akan melatih 40 orang mahasiswa melakukan pendataan warga miskin yang belum masuk dalan BDT. Mereka akan mendata program apa yang sudah didapat, membutuhkan program apa saja dan akan dilatih bagimana menangani keluhan-keluhan masyarakat. Karena keluhan di masyarakat itu ada yang sifatnya emergency. Emergency ini akan ditangani oleh teman-teman di Puskesos maupun mahasiswa KKN. Lalu terakhir ada proses rujukan. Mereka dilatih menangani permasalahan-permasalahan ditingkat desa untuk bagaimana mereka merujuk ke OPD-OPD terkait sehingga bisa ditangani. Jejaring ini yang perlu kita bangun didasari database yang bagus,”terangnya.

Berbekal data valid oleh Puskesos ini, kata Ega, semua pemangku kepentingan keroyokan selesaikan masalah di desa. “Jadi  bukan sekedar bicara asal jadi, tapi fokus penyelesaian akarnya dari data desa. Nantinya saat Musrembang Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga provinsi semua dalam satu kerangka pemikiran agar Maluku berkualitas dari segi basis data,”ujarnya.

Berdasarkan Permensos 28 Tahun 2018, lanjut dia, proses perengkingan validasi data Puskesos ini dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu: Mei dan November. “Kalau boleh Oktober ini kita bisa selesaikan data-data ditingkat desa selanjutnya akan diteruskan ke Kemensos untuk dilakukan perengkingan.  Dengan begitu kita bisa tahu mana warga yang miskin, sangat miskin, hampir miskin dan rentan miskin,” paparnya.

Selanjutnya, tambah dia,  kelompok-kelompok warga inilah yang akan mendapatkan intervensi program bantuan yang berbeda-beda. “Contohnya PKH, ini menyasar pada masyarakat yang sangat miskin. Jadi yang memenuhi kriteria wajib, hukumnya dapat bantuan program ini, tapi kalau tidak ada dalam BDT, tidak mungkin dapat program ini,”bebernya.

Menyoal konsep besar kedepan, kata Ega, Unpatti melalui Pusat Kajian Pedesaan akan memasukkan proposal kepada Pemerintah Provinsi Maluku agar konsep Puskesos bisa dikembangkan di 11 Kabupaten/kota di Maluku.

“Kita sudah buat proposal besar untuk kita sampaikan ke Pemprov. Nantinya  konsep ini akan dikembangkan di 11 kabupaten/kota di Maluku. Kalau ini bisa kita jalankan dengan baik, mahasiswa KKN kita sebarkan, agar pengentasan kemiskinan di Maluku ada percepatan dan lebih kuat dalam kerangka data untuk pengembangan ekonominya,”tandasnya.

Ditambahkan Jacquiline Akyuwen yang hadir mewakili Kepala Dinas sosial Provinsi Maluku, program ini merupakan satu langkah baik yang dilakukan Unpatti  bekerjasama dengan Kemensos dan Dinsos Maluku terkait validasi data dalam pengentasan kemiskinan di Maluku.

“Adanya intervensi dengan mahasiswa di desa diawali dengan empat desa di Mlauku tahun ini, kami (Dinsos) berharap ini menjadi pilot project . Pasalnya, mereka tidak hanya mendata seluruh persoalan di desa, tapi juga penanganan permasalahannya dari masing-masing desa,”ujarnya.

Selain itu, Akyuwen menambahkan, program ini akan menjadi alat ukur dalam pengentasan kemiskinan di Maluku lima tahun kedepan,  sehingga desa-desa bisa diintervensi lewat program ini. “Adanya kegiatan ini diharapkan kami berharap ada perubahan basis data terpadu agar hitungannya lebih jelas,”pungkasnya. (RUZ)