Sekilas Info

SPPD Fiktif Kota Lancar, Proyek Malteng “Sepi”

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Dua Polres Polda Maluku mengusut dua kasus korupsi. Polres Ambon mengusut dugaan korupsi SPPD fiktik Pemkot Ambon dan Polres Malteng mengusut pengadaan kapal tahun 2010.  Satu lancar dan satunya sepi.

Penanganan kasus dugaan korupsin kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2011 di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kota Ambon,  yang ditangani Polres Pulau Ambon terus gulir lancar.  Bahkan, progres kasus telah “naik kelas” dari penyelidikan ke penyidikan, kendati belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sejumlah agenda pemeriksaan saksi terus bergulir. Selasa, kemarin, Jhon Tupan, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, diperiksa penyidik sebagai saksi. Puluhan pertanyaan dicecar penyidik. Ia sempat keluar ruang pemeriksaan. Tapi selang 5 menit berlalu, Jhon yang mengenakan seragam dinas itu kembali masuk, melanjutkan pemeriksaan.

Kurang lebih tiga jam, Jhon yang datang sendirian itu berada di dalam ruangan pemeriksaan. “Kadis Pertanian (John Tupan) diperiksa untuk kasus SPPD Pemkot Ambon. Tadi beliau keluar sebentar, nanti balik lagi karena pemeriksaan belum selesai,” ungkap Sumber kepada wartawan di Mapolres Ambon, kemarin.

Sumber terpercaya yang meminta identitasnnya tidak disebutkan itu mengaku selain John Tupan, sejumlah saksi lainnya akan kembali diperiksa penyidik. Paur Subbag Humas Polres Pulau Ipda Yahya Leinussa membenarkan pemeriksaan terhadap Kadis Pertanian. Pemeriksaan berakhir sekitar pukul 12.30 WIT. “Iya, tadi ada pemeriksaan salah satu saksi (John Tupan). Dia diperiksa dari pagi sampai siang. Ada puluhan pertanyaan dari penyidik,” tandasnya.

Informasi lain diperoleh Kabar Timur menyebutkan, Istri Walikota Ambon, Leberina Louhenapessy, mendatangi Mapolres Ambon. Dia meminta penyidik untuk tidak menggunakan nama panggilan, Debby dalam surat panggilannya.

Rencananya Kamis, besok Leberina akan diperiksa  terkait kasus yang sama yakni: dugaan SPPD fiktif tahun 2011 di Pemerintah Kota Ambon. Penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Leberina sebagai saksi.

“Dia sudah pernah datang ke sini mengklarifikasi namanya. Dirinya tidak mau disurati memakai nama Debby, tapi nama lengkapnya (Leberina Louhenapessy),” ungkap Sumber di Mapolres Ambon, kemarin.

Atas permintaan itu, penyidik telah menyiapkan surat panggilan pemeriksaan atas nama Leberina Louhenapessy.  “Makanya kami akan mengirim surat kembali kepadanya. Suratnya akan dicantumkan nama Leberina. Insya Allah Kamis ini akan diperiksa,” tandas Sumber itu.

Diberitakan sebelumnya, Siapa D Louhenapessy yang sempat membuat Walikota “berang” terhadap sejumlah media cetak terbitan Ambon akhirnya dijawab polisi. Penyidik Polres Ambon memastikan inisial D Louhenapessy adalah Debby Louhenapessy, istri Walikota Ambon, dan bukan Danny Louhenapessy sebagaimana yang dikatakan Walikota Richard Louhenpassy.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Ambon, telah menjadwalkan untuk kembali melayangkan surat panggilan kepada Debby Laouhenapessy untuk dimintai keterangan bersama sejumlah pejabat Pemkot Ambon, terkait kasus dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2011, pada, Senin, pekan depan.

Istri Walikota bersama sejumlah pejabat sedianya diperiksa 12 September lalu, tapi karena tidak mengetahui adanya surat panggilan untuk diperiksa akhirnya mereka hingga tak datang. Penyidik, akan segera melayangkan surat panggilan berikutnya. Mereka akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi SPPD fiktif 2011 di Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Untuk diketahui, tahun 2011 lalu dialokasikan anggaran Rp 4 milyar untuk perjalanan dinas di Pemerintah Kota Ambon. Dalam pertanggungjawabannya terpakai habis. Namun tim penyidik menemukan adanya 114 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai sebesar Rp 600 juta lebih.

Hal yang sama juga ditemukan di Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun 2011. Anggarannya sebesar Rp 2 milyar dan pertanggungjawabannya habis terpakai. Namun, terdapat 100 tiket pesawat diduga fiktif. Jumlahnya Rp 742 juta lebih.

KORUPSI MALTENG SEPI

Berbeda dengan kasus dugaan korupsi yang ditangani Polres Maluku Tengah (Malteng). Progres kasus yang ditangani sejak bergulirnya Pilkada Maluku hingga berakhir, terkesan sepi dan tertutup.  Padahal, Kapolres Malteng, AKBP Raja Arthur Simamora sebelumnya sangat berapi-api menegaskan serta memastikan menuntaskan sejumlah dugaan korupsi Malteng yang ditangani pihaknya, mulai dari dugaan korupsi APBD tahun 2010, 2011, 2015, 2017 dan sejumlah dugaan proyek pengadaan kapal thaun 2010  tak ada yang jalan.

Dari data Kabar Timur sejumlah dugaan korupsi yang masuk radar untuk dituntaskan diantaranya: biaya operasional Kecamatan Leihitu tahun 2015 Rp 17,6 miliar dan pengalihan anggaran pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kecamatan Leihitu senilai Rp 1,5 miliar untuk pembangunan SMAN 3 Masohi.

Selanjutnya, ada sejumlah dugaan korupsi proyek yakni: Proyek penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengeloaan dan pemasaran/PEEP, pengawasan SDKP dan penyuluhan perikanan dengan nilai pengadaan sebesar Rp 6,6 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun 2010 yang ditangani PT Danis Mainso.

Terakhir proyek pengadaan kapal 30 GT pada APBD Tahun 2010 Rp. 1.447.470.000 dikerjakan PT Danis Mainso. Terkait proyek ini, sejumlah pihak telah dimintai keterangan termasuk mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal.  Selain, mantan Bupati, penyidik juga telah Ketua Panitia Lelang, Hasan Firdaus, PPK Samsul Maarib, dan sejumlah anggota tim lelang kapal, diantara Muhamad Ramlan dan La Masiuda. (CR1)

Penulis:

Baca Juga