Sekilas Info

Bertanggung Jawab, Hatane: Tetapkan Mereka Tersangka

Istimewa/Kabartimurnews

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Kejati Maluku terkesan abaikan pertimbangan Hakim RA Didi Ismiatun dkk. Tidak ada penyelidikan lanjutan sesuai rekomendasi majelis hakim untuk mengusut keterlibatan duo mantan direksi.

Dua mantan Direksi Bank Maluku Dirk Soplanit dan Wellem Patty terbukti di pengadilan sebagai pengambil kebijakan yang berakibat terjadinya korupsi kredit macet bos PT Nusa Ina Pratama Jusuf Rumatoras.  Terkait ini, Kejati Maluku didesak memeriksa “Duo” direksi bank tersebut dan menetapkan mereka sebagai tersangka baru.

“Jaksa harus buka lagi penyelidikan baru, untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Karena legal policy (kebijakan) nya ada pada Dirk Soplanit dan yang satu itu, Wellem Patty,” ujar  pengacara kondang Anthonie Hatane kepada Kabar Timur, di Pengadilan Negeri Ambon, Senin, kemarin.

Menurut Anthonie Hatane, Dirk Soplanit dan Wellem Patty bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan pidana korupsi Jusuf Rumatoras Cs. Anthonie menyatakan hal itu setelah ditunjukkan print out amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.

Pada bagian pertimbangan putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb, dengan terdakwa Markus F. Fangohoy itu,  Majelis Hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun SH.MHum beranggotakan Samsidar Nawawi SH.MH dan Bernard Panjaitan SH dengan Panitera Pengganti Rosna Sangadji SH menyatakan, unsur penyertaan Dirk Soplanit dan Wellem Patty telah terpenuhi.

Hal itu dikarenakan, kedua direksi bank yang menerbitkan surat penegasan kredit terhadap Jusuf Rumatoras. Padahal ada hasil review dari saksi Heintje R Pelapelapon selaku Direktur Kepatuhan pada Kantor Pusat PT Bank Maluku.

Tapi ternyata hasil review Heintje Pelapelapon diabaikan oleh Dirk dan Wellem. Hal ini dinyatakan oleh majelis hakim, sebagai fakta yang terbukti di persidangan yang  mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara.

“Di putusan itu, khan majelis sendiri menyatakan, Direksi PT Bank Maluku yaitu saksi Dirk Soplanit dan saksi Wellem Patty yang menerbitkan surat penegasan kreditnya. Berarti keduanya juga harus tanggungjawab, tulis itu beta yang bilang,” ujar Hatane.

Namun yang terjadi, hingga saat ini, Kejati Maluku terkesan mengabaikan pertimbangan Hakim RA Didi Ismiatun dkk. Tidak ada penyelidikan lanjutan sesuai rekomendasi majelis hakim tersebut terhadap mantan Dirut Dirk Soplanit dan mantan Direktur Pemasaran dan Kredit PT Bank Maluku Wellem Patty.

Terkait hal ini, Koordinator LSM Paparissa Perjuangan Maluku Adhy Fadly menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini di Kejaksaan Agung RI.  Adhy menandaskan, Paparissa Perjuangan Maluku tetap mengawal kasus-kasus yang sedang berjalan maupun yang telah dilaporkan di Kejati. Termasuk kasus kredit macet Bank Maluku ini. “Kita akan sampaikan semuanya ke Jamwas Kejagung RI,” tandas Adhy Fadly dihubungi melalui telepon seluler.

Dia bahkan menuding Dirk Soplanit dan Wellem Patty ada di balik semua kasus besar yang terjadi di PT Bank Maluku. Keduanya diduga yang memainkan peran utama di setiap kasus dimaksud.”Berikut, jaksa harus segera mengeksekusi perintah pengadilan tipikor untuk kembali memeriksa Dirk Soplanit dan Wellem Patty, begitu bro,” kata Adhy.

Di lain pihak, Adhy juga menyoroti lolosnya Jusuf Rumatoras dari hukuman penjara, dan saat ini berstatus DPO. Menurut dia, Jusuf Rumatoras masuk Daftar Pencarian Orang atau DPO merupakan sebuah kecolongan besar dari Kejati Maluku.  “Ini patut diduga ada apa? Apakah ada kongkalikong jaksa dengan YSR ? Yusuf Rumatoras? Jangan salah kalau masyarakat menduga seperti itu,” ujar Adhy.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tipikor Ambon telah meminta institusi Kejaksaan membuka lagi kasus kredit macet Bank Maluku. Kepala Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Hery Setyobudi menegaskan, Kejaksaan “wajib hukumnya” menindaklanjuti pertimbangan hakim. Hery juga membenarkan adanya putusan Pengadilan Tipikor Ambon sampai Mahkamah Agung RI yang menyatakan adanya pertimbangan majelis hakim tipikor, agar Dirk Soplanit dan Wellem Patty diusut.

Pertimbangan hakim tersebut semuanya ada pada putusan majelis terhadap Jusuf Rumatoras, Matheus Adrianus Mattitaputty alias Buce, Eric Mattitaputty maupun Markus F Fangohoy. Sayangnya, terhadap putusan-putusan dimaksud, Kejati Maluku seolah pura-pura tidak tahu.  Kepada Kabar Timur,  ada jaksa penyidik mengaku, putusan majelis hakim yang meminta Dirk Soplanit dan Wellem Patty belum diberikan salinan putusannya oleh pihak pengadilan. Padahal menurut Hery, salinan putusan secara elektronik relatif mudah diakses via internet.

Putusan tersebut dapat diakses melalui laman Direktori Mahkamah Agung RI.  “Alaah alasan aja, itu sudah kuno, petikan-petikan itu. Sekarang ini semua serba internet, serba online. Wartawan aja bisa dapat direktori, kok Kejaksaan gak bisa?,” sergah Hery kesal saat dihubungi di ruang kerjanya, Kamis (20/9).

Sekadar tahu saja, empat dokumen amar putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang diakses melalui Dirketori Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan adanya peran mantan Dirut Bank Maluku dan mantan Dirut Pemasaran dan Kredit Wellem Patty.   Sebut saja putusan No.39/Pid.Sus.TPK/2015/PN Amb. Majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun SH.MHum dengan Hakim Anggota Samsidar Nawawi SH.MH dan Bernard Panjaitan SH, dengan Panitera Pengganti Rosna Sangadji SH dalam amar putusan, terhadap Markus F Fangohoy menetapkan 70 bukti surat harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan di perkara lain.

Frase atau penggalan kalimat “bukti-bukti dipergunakan di perkara lain” tersebut, memberikan isyarat, bahwa majelis melihat masih adanya pihak lain yang harus diusut untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara kredit macet PT Bank Maluku.  (KTA)

Penulis:

Baca Juga