KABARTIMURNEWS.COM,AMBON -Tim Penga-wal dan Pengaman Pemerin-ta--han dan Pembangunan Dae--rah (TP4D) Kejaksaan Ti-ng-gi (Kejati) Maluku, me--lakukan tugas mo-ni-toring dua proyek Dinas Pe--rumahan dan Kawasan Pe-mukiman Maluku, ber-lokasi di Maluku Te-ngah, Selasa (18/9), ke-marin.

Dalam tugas moni-to-ring Tim TP4D Ke-jati Ma-luku di dua pro-yek yakni:  Proyek Pem-bangunan Rumah Susun (Rusun), di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP), tepatnya di Jalan Trans Seram, Nnegeri Haruru, Kecamatan Amahai dan  Proyek 30 Unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Negeri Tananahu, Kecamatan Elpaputih, Malteng.

Tim TP4D Kejati Maluku dalam tugas monitoring itu didampingi  oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada kedua proyek dimaksud. Di lokasi proyek Rusun, Zulfikar Nasution Cs, dari Tim TP4D Kejati Maluku melakukan pengecekan dengan mengukur realisasi pekerjaan cor hingga kerangka besi dan campuran material guna memastikan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan spek.

Sedangkan di Negeri Tananahu, Tim TP4D, PPK  dan Raja setempat meninjau ikut meninjau langusng lokasi pembangunan rumah khusus BSPS serta melakukan tatap muka  bersama 30 penerima bantuan untuk memberikan arahan agar program tersebut benar-benar dioptimalkan oleh masyarakat hingga tuntas pengerjaannya.

Artur Parera PPK Program Penyediaan Rusun Maluku II mengatakan, proyek Rusun STIKIP Gotong Royong merupakan program dari Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR lewat SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Maluku yang nantinya diperuntukkan bagi mahasiswa.

Dikatakan, rusun tiga lantai ini terdapat 37 unit hunian  type 24  dianggaran Rp. 8.257.901.000. Dana tersebut, lanjut dia bersumber dari APBN murni. “Pembangunan rusun ini dimulai Mei  2018. Diatrgetkan Desember 2018 telah rampung.  Proyek ini dikerjakan PT. Konstrindo Citra Nusantara. Setelah selesai dibangun Rusun ini akan dimanfaatkan atau dihuni oleh mahasiswa,” ungkapnya, kepada Kabar Timur disela-sela monitoring.

Menyinggung hasil monitoring bersama TP4D di lokasi proyek, diakuinya progres pengerjaan sudah mencapai 60 persen dan sudah masuk termin II. “Selain itu tadi dari hasil moniting kita minta kepada kontraktor agar didrooping (tambah) tenaga kerja agar bisa rampung sesuai target,”sambungnya.

Selain itu, dipastikannya sertifikat  tanah rusun tersebut sudah ada agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. “Tadi saya sudah bicara bersama pihak yayasan, sertifikatnya sudah keluar. Sertifikat tanah prioritas karena bangunan yang dibangun Kementerian itu harus clear and clean tidak ada masalah,”tandasnya.

Sementara proyek 30 unit BSPS di Tananahu, PPK Rumah Swadaya, Nurul Sopalauw  mengatakan, program ini bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara stimulan untuk memperbaiki rumah.

Program ini, kata Sopalauw, dikhususkan bagi keluarga yang memiliki lahan sendiri dan masuk kategori tidak layak huni. “Dalam hal ini, program BSPS ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni,”terangnya.

Besaran bantuan program BSPS, kata dia, sebesar Rp 15 Juta digunakan untuk belanja bahan material memperbaiki rumah warga. “Type rumah standar 36, minimal ruangan 9x9 meter persegi,”ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Samy Sapulette kepada KabarTimur mengatakan peran TP4D dalam melakukan pengawalan bersama PPK dari dinas terkait melalui monitoring di lapangan bertujuan mengecek langsung pekerjaan apakah sudah sesuai spek atau belum.  “Jadi peran TP4D ini lewat pengawalan tadi agar proyek bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,”pungkasnya.

(RUZ)