Sekilas Info

Polisi SP3 Kasus Tipu Abdullah Vanath

IST

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Bukti-bukti telah diserahkan kepada penyidik. SPDP sudah dikirim ke Kejati, tapi kasus dugaan penipuan Abdullah Vanath, malah dihentikan Polda Maluku.  Kok bisa?

Penanganan kasus dugaan penipuan bermodus pinjaman uang sebesar Rp 1,2 miliar  oleh Abdullah Vanath, dihentikan setelah terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), 27 Agustus 2018. Dalihnya, kasus itu tidak penuhi unsur pidana.

Kasus dugaan penipuan ini sempat hilang dan kembali mencuat ketika Abdullah Vanath maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku tahun 2018.  Bahkan jauh-jauh hari kasus ini sudah diprediksikan bakal dihentikan terbukti.

“Sudah SP3 tanggal 27 Agustus lalu. Laporannya sudah sampai ke Bareskrim.  Sudah ditelaah secara bersama. Dihentikan karena bukan merupakan suatu tindak pidana,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku, kepada Kabar Timur, Kamis (6/9).

Ia menjelaskan, setiap laporan yang masuk akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dimana, penyidik akan mengumpulkan bukti dan memanggil sejumlah saksi. “Setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan gelar perkara memutuskan apakah kasusnya termasuk tindak pidana ataukah tidak. Diputuskan kasus ini tidak ditemukan suatu tindak pidana,” jelasnya.

Dengan SP3 kasus tersebut, keluarga pelapor merasa heran. Mereka tidak terima, karena semua bukti yang diberikan kepada penyidik sangatlah kuat. Mereka menduga, penyidik  masuk angin.

“Kok bisa begitu. Semua bukti sudah kami serahkan. Kan baru baru SPDP sudah dikirim ke jaksa. Kami khawatir kenetralan penyidik. Jangan-jangan penyidik masuk angin,” kata Barkuk Marabessy, keluarga pelapor Syarifudin Djogja kepada Kabar Timur, kemarin.

Diberitakan sebelumnya, kabar tak sedap bakal mengganggu Abdullah Vanath. Mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ini bakal diproses lanjut oleh punggawa penegak hukum karena diduga terlibat hutang piutang Rp 1,2 miliar, sejak tahun 1987.

Syarifudin Jogja, mitra Vanath telah mengadukan yang bersangkutan ke Polisi dengan delik penipuan. Namun pengacara Syukur Kaliky yang juga kuasa hukum Syarifudin Jogja mengatakan, Polisi tidak bisa memproses hukum Vanath saat ini.

Pasalnya sesuai instruksi Kapolri seorang kandidat kepala daerah tidak bisa diproses, selama proses dan pentahapan Pilkada tengah berjalan. “Kepolisian bilang paslon tidak boleh diproses hukum hingga yang bersangkutan selesai ikut Pilkada,” terang Kaliky kepada Kabar Timur, Selasa (26/6).

Namun menurut dia, indikasi Vanath kuat mengarah ke status tersangka sudah cukup. Pihaknya memiliki cukup banyak bukti, berupa surat-surat yang berkaitan dengan hutang piutang Vanath. “Nota-nota peminjaman dari kuitansi sampai bukti-bukti transfer dari tahun 1987,” kata Kaliky.

Terkait kasus hutang piutang tersebut, konon Syarifudin Jogja sebagai korban dugaan penipuan, telah beberapa kali datang menagih. Dengan mendatangi Vanath dan istrinya di kediaman mereka di kawasan Lorong Putri, Desa Batumerah.

Namun Vanath menolak membayar hutang korban. Bahkan Vanath mengklaim tak mengenal dan tak pernah meminjam duit korban. Syarifudin berani meminjamkan uangnya kepada Abdullah Vanath lantaran dijanjikan akan diberikan sejumlah proyek oleh Abdullah Vanath jika terpilih sebagai Bupati SBT. Namun janji manis Vanath tak dibuktikan setelah terpilih sebagai bupati. (CR1)

Penulis:

Baca Juga