Sekilas Info

Dewan Terima LPJ Gubernur dengan Catatan Kritis

RUZADY ADJIS/KABAR TIMURnews

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Seluruh fraksi di DPRD Maluku, secara resmi menerima Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku, tahun anggaran 2017 lalu. Meski, kinerja pemerintah mendapat sorotan serius. Ini karena berbagai program tidak mencapai target.

Buktinya, target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sejumlah program yang ditangani Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak mencapai target, bahkan  gagal total menjadi sorotan fraksi-fraksi di dewan. “Kita menerima LPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2017 dengan catatan. Banyak program yang tidak jalan, pimpinan OPD harus meningkatkan kinerja,” kata sejumlah juru bicara fraksi ketika membacakan pendapat akhir fraksi saat rapat paripurna LPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2017, Senin kemarin.

Fraksi NasDem misalnya, menyoroti soal hibah dana sosial. Menurut juru bicara fraksi NasDem, Semuel Letelay, mekanisme penyaluran dana hibah biasanya dipersulit.ííMekanisme penyaluran dipersulit. Begitu juga dengan anggaran pendidikan dan kesehatan belum optimal,tandasnya.

Fraksi PDIP justeru menyoroti aset daerah yang belum berkontribusi bagi PAD. Menurut juru bicara fraksi PDIP, Johan Rahantoknam, banyak aset daerah yang bergerak dan tidak bergerak belum dikelola secara optimal. Mesti ditelusuri aset Pemprov untuk berkontribusi bagi PAD. Jangan sampai kita kaya raya, tapi kita miskin,ingatnya.

Fraksi PKS ikut menyoroti realisasi APBD 2017. Juru bicara fraksi PKS, Saadiyah Ulupputty mengatakan, realisasi PAD dari Rp 2,817 trilyun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,155 trilyun hanya mencapai 89, 29 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi PAD 2016 lalu mencapai 92,80 trilyun, jelas dia.

Uluputty juga mengatakan, Pemprov dalam menjalankan pembangunan, belum memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun 2017. Akibatnya, sebagian besar program atau kegiatan  belum tereleasasi dengan baik atau masih dibawah target,tandasnya.

Bahkan, lanjut dia, fraksi PKS menginventarisir ada beberapa realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi realisasinya dibawah 85 persen. Dia mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum  hanya mencapai 77,06 persen. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman realisaisnya 69,98 persen. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebesar 84,64 persen. Dinas Kependudukan dan Caatatan Sipil hanya 83,32 persen.ííBahkan, Dinas Perhubungan pencapaianya sangat minim dan hanya 49,32 persen, paparnya.

Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae mengatakan, semua fraksi di DPRD Maluku, telah membacakan kata akhir fraksi. “Pada prinsipnya semua fraksi menyampaikan persetujuan LPJ Gubernur Maluku 2017. Namun, ada berbagai catatan kritis dan usul kongkrit yang mesti ditindaklanjuti,” ingatnya.

Ketua DPD PDIP Maluku ini mengigatkan, berbagai masukan fraksi-fraksi sedianya diakomodir Gubernur Maluku dan pimpinan OPD untuk melakukan perbaikan yang komprehensif. “Apa yang diraih dipertahankan. Yang masih kurang harus ditingkatkan,”harapnya. (KTM)

Penulis:

Baca Juga