KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Puluhan mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, melakukan aksi boikot terhadap kantor registrasi ulang dan bakar ban dalam aksi unjuk rasa yang digelar, Senin (20/8). Mereka pertanyakan konsep pembayaran uang Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) yang diterapkan panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2018.

Para pendemo menilai, Unpatti Ambon merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kategori Badan Layanan Umum (BLU) atau pendanaannya berada dibawah Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) RI. Sehingga konsep SPI yang dibebankan kepada mahasiswa sebesar Rp 1-2 juta, tidaklah tepat.

Aksi boikot yang dipimpin koordinator lapangan Rezaldi terpaksa dilakukan, lantaran mereka menilai kebijakan penerapan SPI, salah kaprah. Sebab, kampus Biru itu bukan PTN kategori Badan Hukum (BH). “Konsep pembayaran SPI masih premature. Ini belum jelas. Makanya kami pertanyakan,” kata seorang pendemo dalam orasinya.

Dikatakan, SPI versi Unpatti Ambon adalah Sumbangan Pendidikan Internal. Padahal semestinya yang dimaksud SPI itu yakni Sumbangan Pengembangan Institusi. “SPI sebenarnya itu Sumbangan Pengembangan Institusi bukan Sumbangan Pendidikan Internal. Makanya yang di terapkan Unpatti ini sumbangan apa,” tanya orator tersebut.

Unpatti Ambon, lanjut dia, bisa menerapkan SPI jika sudah berdiri sendiri atau terlepas dari pendanaan Kemenristekdikti. “Kalau PTN-BH sudah terlepas dari Kementrian makanya bisa berlakukan SPI. Tapi Unpatti ini kan belum, masih cakup Kementrian dan pendanannya masih di Kementrian. Jadi tidak bisa diterapkan SPI,” jelasnya.

Mahasiswa baru kurang lebih 5.000 orang. Mereka diwajibkan membayar uang masuk PTN sebesar Rp 5 juta. Rp 3 juta untuk uang semester, dan sisanya untuk SPI. “Ada yang sudah bayar dari Rp 1 juta sampai Rp 5 juta, sesuai penghasilan orang tua. Ada yang bayar Rp 1,3 juta, namun dibulatkan menjadi Rp 1 juta,” kata orator lainnya.

Aksi demontrasi di jaga aparat Polsek Teluk Ambon dan Polres Pulau Ambon. Puluhan mahasiswa tampak memblokade pintu depan dan belakang kantor registrasi ulang Unpatti Ambon, menggunakan kayu.

Rektor Unpatti Ambon maupun Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan yang hendak dikonfirmasi wartawan, tidak berada di tempat.

Sumber Kabar Timur mengungkapkan, dalam rapat yang dilakukan Rektor Unpatti bersama mahasiswa baru pada pekan kemarin, SPI tetap diwajibkan kepada mahasiswa. Bagi orang tua yang tidak mampu, membayar sebesar Rp 1 juta. Rapat ini dilakukan untuk menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan pertama kali pada 15 Agustus lalu.

Diberitakan sebelumnya, biaya masuk Perguruan Tinggi yang dibebankan panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Pattimura Ambon dinilai terlalu besar dan tidak masuk akal. Diduga ada pungutan liar (pungli), ratusan mahasiswa yang baru lolos tes melalui jalur Mandiri tahun 2018 melakukan aksi demonstrasi, Rabu (15/8).

Unjuk rasa berlangsung di ruang registrasi dan depan gedung Rektorat Unpatti, Kawasan Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Sebab, biaya yang ditetapkan panitia dianggap sangat memberatkan orang tua.

Setiap mahasiswa baru diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp 5 juta. Perinciannya adalah Rp 3 juta untuk uang semester dan Rp 2 juta untuk Sumbangan Pembangunan Internal (SPI). Mirisnya, uang SPI diserahkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani orang tua di atas materai 6000.

“Uang pembangunan Rp 2 juta dibebankan kepada kami. Ini sangat besar. Bukankah kampus ini milik negara. Bagi orang tua yang mampu tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan kami yang merupakan anak seorang petani, nelayan dan hidupnya pas-pasan?,” kata seorang mahasiswa kepada Kabar Timur, kemarin.

Mahasiswa yang takut menyebutkan identitasnya ini merasa heran dengan adanya pembayaran uang SPI Rp 2 juta, disertai dengan surat pernyataan yang ditandatangani orang tua. Jika biaya SPI sudah diatur sesuai mekanisme dan aturan baku, kenapa hal itu dilakukan.

“Yang kami heran, orang tua wajib menandatangani surat pernyataan SPI di atas materai 6000. Ini ada apa. Kalau memang diharuskan, ya tinggal bilang. Ataukah panitia takut jika sewaktu waktu ditemukan adanya pungli, maka mereka sudah menyiapkan penangkalnya,” tambah dia heran.

Dia mengaku mahasiswa yang melakukan aksi sudah ditemui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan DR. Yusuf Madubun dan Rektor Unpatti Ambon, Prof. DR Marthinus J. Saptenno. “Rektor bilang akan menjawab seluruh tuntutan mahasiswa secara umum pada hari Jumat (17 Agustus 2018) esok,” katanya.

Kepala Polsek Teluk Ambon, Ipda. Julkisno Kaisupy mengaku aksi unjuk rasa berlangsung aman. Aksi terjadi karena mahasiswa tidak sepakat dengan penetapan biaya masuk perguruan tinggi yang sangat memberatkan orang tua.

Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Kaisupy mengerahkan sebanyak 26 personel untuk mengamankan kampus yang merupakan aset negara itu. “Aksi tadi dimulai dari gedung registrasi dan di depan Gedung Utama Rektorat Unpatti. Kami mengerahkan 15 Personil Polsek Teluk Ambon dan 11 personil PRC Sat Sabhara Polres Ambon,” terangnya.

Aksi yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu berakhir setelah mahasiswa membubarkan diri usai mendengar penjelasan Warek III dan Rektor Unpatti. “Rencananya hari Jumat, Rektor akan memberikan penjelasan kepada seluruh mahasiswa,” tandasnya.

(CR1)