Sekilas Info

Kades & Bendahara Kelang Asaude Dituntut 4 Tahun

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Daud Tomagola, Kepala Desa (Kades) Kelang Asaude Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dan bendaharanya Jafar Manitu, dua terdakwa kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Negeri Ambon, kedua terdakwa juga di denda Rp 50 juta subsider 3 Bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 86 juta subsider 3 Bulan kurungan.

Dua terdakwa terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ADD tahap I dan II tahun 2015 di Desa Kelang Asaude, dengan kerugian sebesar Rp 86 juta dari total anggaran sebesar Rp 990 juta.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Daud Tomagola dan terdakwa Jafar Manitu terbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Djino Talakua, saat membacakan amar putusannya, di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (20/8).

JPU dalam dakwaanya menjelaskan, pada November 2015 Desa Kelang Asaude menerima ADD Tahap I sebesar Rp 330 juta yang dicairkan melalui kas Pemda setempat.

Berdasarkan perencanaan BPBD Kelang Asaude, dana tersebut diperuntukan bagi pembangunan jalan setapak 100 meter, pembayaran uang operasional buruh kerja dan perangkat desa sebesar Rp 46.660.000, serta pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 89.715.102.

Selain pembelanjaan bahan dan material tidak transparan, sisa anggaran ADD tahap I dipakai kedua terdakwa untuk kepentingan pribadi. Sedangkan untuk ADD tahap II dicairkan sebesar Rp 660 juta.

Berdasarkan perencanaan BPBD Kelang Asaude, dana tersebut diperuntukan bagi sejumlah pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya, kedua terdakwa diketahui menggunakan anggaran ADD tahap II sebesar Rp 136.375.102. Bukan saja itu, dana sisa tahap II sebesar Rp 400 juta lebih dikurangi besaran biaya pengeluaran dua kegiatan tersebut juga diduga digunakan kedua terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Usai mendengar pembacaan tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, didampingi dua hakim anggota Felix R. Wuisan dan Jefri S. Sinaga, kemudian menunda persidangan hingga Senin pekan depan, dengan agenda sidang Pledoi (Pembelaan) oleh Penasehat Hukum terdakwa, Nurjia Syukur. (CR1)

Penulis:

Baca Juga