Sekilas Info

Bupati SBT Diingatkan Soal Rekonsiliasi Politik

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,BULA-Dialog Kebangsaan yang digelar KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur gagal menghasilkan rekomendasi berarti bagi Pemda SBT. Namun mengemuka dalam diskus sejumlah kritik membangun untuk memperbaiki kinerja Pemda yang dinilai lamban, salah satunya berimbas pada perekonomian daerah itu.

Ketua Komisi A Mohammad Umar Gassam mendesak dilakukannya rekonsiliasi politik pasca Pilkada SBT. Dan tugas Bupati-Wakil Bupati SBT adalah menyatukan seluruh komponen daerah ini untuk bersinergi mengawal pembangunan.

Itu berarti semua orang di daerah ini sesuai kapasitasnya perlu diberi ruang untuk ikut berpartisipasi aktif membangun daerah. Banyak mindset juga perlu dirubah  kesepakatan bersama Legislatif dan Eksekutif.

Contoh soal ketertinggalan Kecamatan Kilmury, sebetulnya tidak perlu lagi intervensi Pemda kalau akses keterisolasian sudah dibuka. Karena yang dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut adalah akses perhubungan, transportasi dan komunikasi.

“Tugas terberat seorang kepala daerah adalah rekonsiliasi pasca kontestasi pesta demokrasi. Karena kita hidup dalam sebuah etalase demokrasi yang mana semua orang diberi ruang untuk sampaikan gagasannya,” ucap Gassam di tengah-tengah diskusi, digelar di cafe Siga Fua Selasa (15/8).

Yang disesalkan, Bupati-Wakil Bupati SBT terkesan lamban merealisasikan janji-janji politik mereka. Ini terlihat dari buruknya kinerja aparatur pemerintah di bawah, hingga tingkat dusun dan desa. “Kita berdosa, saat kampanye sampaikan tolong kita didukung, tapi ketika kita menang kontestasi kita lupa dan lalai, forum ini untuk ingatkan lagi apa yang kita janjikan,” ujar Gassam.

Jangan jauh-jauh bicara soal kinerja aparatur level atas maupun penyerapan anggaran yang minim tahun ini, ujar Gassam, kepala-kepala desa menghadapi kasus penyelewengan dana desa tapi tidak mendapatkan pendampingan hukum.

“Mereka dipanggil oleh penegak hukum atas sebuah dugaan penyalahgunaan dana desa. Tapi tidak ada pendampingan hukum dari Pemda,” imbuh Gassam.

Diskusi dengan tajuk “Membaca Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Menuju SBT yang Lebih Baik” ini, hadir Kapolres dan Kajari SBT, Kodim, politisi, sejumlah  OKP dan OKPI, LSM dan tokoh pemuda dan masyarakat. Tampil sebagai pembicara Ketua DPRD SBT Agil Rumakat dan Wakil Bupati Fachry Husni Alkatiri.

Sementara Ketua DPRD SBT Agil Rumakat mengetengahkan perlunya kemitraan yang sejajar lebih dipertegas, antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dia menepis adanya “matahari kembar” di lembaga pemerintahan daerah, namun dirinya tidak mengabaikan kalau hal itu diperlukan.

“Bangun daerah butuh komitmen antara lembaga pemerintah daerah. Fungsi legislasi sejajar dengan fungsi yudikatif. Harus ada dua matahari, masing-masing kita adalah matahari. Tapi harus tau fungsi masing-masing,” kata Rumakat.(KTA)

Penulis:

Baca Juga