Sekilas Info

Warga Huamual Demo DPRD SBB

Ist/KABARTIMURNEWS

KABARTIMURNEWS.COM,PIRU - Ratusan warga jazirah Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat unjukrasa di gedung DPRD SBB, Kamis (9/8). Aksi protes warga Huamul ini terkait dimasukkannya Loki sebagai negeri adat oleh DPRD SBB.

Demonstrasi yang dipelopori Paguyuban IKBH (Ikatan Keluarga Besar Huamual) ini, menuntut Badan Legislasi DPRD SBB mencoret Desa Loki dari daftar nama kampung kategori negeri adat di Bumi Saka Mese Nusa.

Masuknya desa Loki sebagai salah satu negeri adat dalam Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang negeri, saniri negeri dan penetapan negeri yang sedang digodok Baleg dinilai sebuah pelanggaran besar.

Pasalnya, dari sisi kearifan lokal, Desa Loki sama sekali tidak memiliki latar belakang budaya atau istiadat sebagaimana negeri-negeri adat lain di SBB.

“Kami warga jazirah Huamual raya  yang tergabung dalam IKBH, mendesak bapak-bapak DPRD SBB yang terhormat segera meninjau ulang isi Ranperda tentang negeri yang didalamnya dimasukan Desa Loki sebagai negeri adat,” tuntut pendemo dalam orasinya.

Menurut pendemo, Desa Loki berdasarkan sejarah peradaban masyarakat adat di SBB statusnya hanya sebagai desa administrasi. Disebut desa administrasi, karena cikal bakal pembentukan desanya, berawal dari bekas perusahaan perkebunan praja karya. Masyarakat Loki yang bertahan hidup hingga sekarang, umumnya adalah keturunan dari para pekerja perkebunan kelapa yang berasal dari luar SBB.

“Dalam lembaran sejarah, batas negeri Luhu sebelah timur, berbatasan langsung dengan Negeri Eti. Lantas (DPRD) punya dasar hukum apa hingga memasukan Loki sebagai negeri adat?. Ingat, tanah yang sekarang menjadi kampung dan pemukiman warga Loki, itu adalah tanah praja karya yang masuk dalam hak ulayat Kerajaan Huamual. Kami punya bukti otentik soal itu. Bahkan seluruh masyarakat adat di SBB mengakui hal ini,” tegas pendemo.

Jika Loki tetap dipaksakan untuk dijadikan sebagai negeri adat, ditakutkan dapat memicu masalah baru yang bisa berdampak pada konflik horizontal. Atas dasar itu, pendemo meminta DPRD SBB meninjau ulang dengan merubah Loki dari negeri adat menjadi desa non adat.

Setelah berorasi kurang lebih satu setengah jam di halaman kantor wakil rakyat itu, pendemo diajak audiens oleh Baleg dan sejumlah anggota DPRD.

Sesi dengar pendapat antara pendemo dan DPRD di ruang rapat utama fraksi-fraksi, berlangsung tegang. Ketegangan terjadi dipicu pernyataan Ketua Baleg DPRD SBB Hendrik Seriholo. Menurutnya, semua upaya untuk membatalkan status Loki sebagai negeri adat sudah terlambat. Alasannya, penetapan Loki sebagai negeri adat dalam penyusunan Ranperda tentang negeri, mekanisme tahapannya sudah lewat.

Selain itu, Seriholo juga mengatakan, yang semestinya bertanggung terhadap lolosnya Loki sebagai negeri adat adalah anggota DPRD dari daerah pemilihan  Huamual.

“Sudah terlambat. Kenapa kalian (pemdemo) baru mau mempersoalkan hal ini. Ada tahapan mekanismenya dan semuanya sudah kita lewati. Saya juga heran dengan anggota DPRD dari dapil Huamual, kenapa tidak menyuarakan hal ini dari awal,” ujar Serihollo kepada pendemo.

Pernyataan Serihollo sontak mengundang reaksi keras dari para pendemo termasuk anggota DPRD Salim Suneth Dapil Huamual. Pendemo menuding Serihollo telah berkonspirasi dengan warga Loki untuk menetapkan desa itu sebagai desa atau negeri adat.

“Jangan ada konspirasi dalam masalah ini Pak Hendrik. Anda mengatakan sudah terlambat karena prosesnya sudah melalui tahapan mekanisme. Saya mau tanya, poin-poin yang kami suarakan saat digelarnya uji publik soal Ranperda ini apakah sudah diakomodir atau tidak?. Saat uji publik, kami sudah sampaikan bahwa dimasukannya Loki sebagai negeri adat harus ditinjau ulang. Apakah bapak-bapak sudah mengakomodir hal itu?. Kalau seperti itu, lalu maksud Anda sudah melalui mekanisme itu di mana?,” protes pendemo.

“Hei... jangan Anda (Hendrik) limpahkan kesalahan kepada kami ya. Dari awal kan, kami sudah nyatakan sikap. Bahwa kami menolak Loki sebagai negeri adat. Kenapa tetap diakomkdir?,” ujar Salim Suneth dengan suara lantang sambil menggebrak meja.

Dikecam pendemo dan Suneth, Serihollo tersulut emosinya. “Hei... Anda (Suneth) diam. Anda tau aturan gak? Biadab,” balas Serihollo kepada Suneth.

Suasana yang panas dan tegang akhirnya mencair setelah Ketua DPRD SBB Julius Rutasow angkat bicara. Kepada pendemo, dia berjanji, dalam waktu dekat akan mengundang perwakilan masyarakat Desa Loki dan Huamual Raya untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut. Mendengar janji Rutasow, direspon positif oleh pendemo yang kemudian membubarkan aksi demonstrasi.

(CR3)

Penulis:

Baca Juga