Sekilas Info

SPPD Fiktif, Jaksa Bidik Dinas Infokom SBT

NATTSIR ARIEF/KABARTIMURNEWS

KABARTIMURNEWS.COM,BULA-Banyak ‘luka lama’ atau borok kasus korupsi di instansi Kabupaten SBT ditinggal pergi pengusutannya oleh penegak hukum. Namun itu tidak akan terjadi setelah kantor Kejari SBT resmi dibuka di Bula. Kasus pertama yang akan dituntaskan adalah dugaan korupsi perjalanan Dinas Infokom tahun 2016-2017. Delapan pegawai diperiksa jaksa, kemarin.

Dihubungi di ruang kerjanya, Kepala seksi pidana khusus (Kasipidsus) Kejari SBT Asmin Hamja mengungkapkan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ini masih di tahap penyelidikan. Namun, kata Asmin tim yang dibentuk mengusut kasus imenemukan indikasi kuat pelanggaran hukum.

“Dong ambel uang lari, ambel uang lari, tapi seng ada perjalanan dinas dilakukan,” kata Asmin kepada Kabar Timur, Senin (6/8).

Buntutnya, seperti disampaikan Asmin, 8 orang pegawai Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pemda SBT diharuskan datang untuk dimintai keterangan. Ada juga yang disuruh kembali, karena tidak membawa dokumen yang diminta tim jaksa. Mereka diharuskan membawa dokumen-dokumen tersebut hari ini.

“Ada bukti SPPD, ada tiket pesawat, tapi khan bisa saja kerjasama dengan pihak travel, lalu bukti lain bahwa memang dilakukan perjalanan itu apa?, khan musti ada,” ujar Asmin.

Dijelaskan berdasarkan peraturan Bupati No 18 tahun 2016 ada standar aturan masukan terkait SPPD untuk anggaran tahun 2017. Kemudian Undang-Undang ASN yang mengatur perjalanan dinas, ini kata Asmin jadi acuan jaksa.

“Untuk sekarang berapa yang dikorupsi belum pasti. Intinya kalau memang ada pertanggungjawaban keuangan yang melenceng, ya sudah, selesai, itu indikasi,” imbuhnya.

Anggaran perjalanan Dinas Infokom Kabupaten SBT tahun 2016-2017 yang ditaksir mencapai miliaran rupiah diduga kuat bermasalah. Bahkan setelah tim jaksa melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) disimpulkan fiktif.

Sementara itu, Kepala Kejari SBT Ariyadi SH kepada Kabar Timur tak menepis, saat dikonfirmasi, dia menyatakan sudah ada indikasi temuan fiktif. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah naikkan statusnya ke penyidikan,” cetus Ariyadi.

Kejari SBT resmi dibuka dibuka sejak Maret 2018 lalu. Untuk mengatasi rentang kendali penanganan kasus dan perkara hukum sebelumnya dilaksanakan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kcabjari) Geser yang ketika itu masih di bawah kendali Kejari Masohi, Maluku Tengah.

Informasi yang dihimpun, selain kasus dugaan SPPD fiktif Dinas Kominfo, Kejari SBT juga tengah mengusut sejumlah kasus korupsi, di lingkup Pemda Kabupaten SBT. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan beberapa dinas badan lainnya.

Bahkan Inspektorat Daerah, yang disebut-sebut instansi yang melakukan tugas pengawasan internal juga masuk dalam pantauan radar Kejari SBT. Dugaannya, Inspektorat Daerah ikut membiarkan terjadinya sejumlah kasus dugaan korupsi dana desa dan ADD yang berpotensi merugikan keuangan daerah ini. (KTA)

Penulis:

Baca Juga