KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Gubernur Ma-luku, Said Assagaff mem-buka terang hutang Pem-prov Maluku yang bela-kang-an ini memicu spe-kulasi. Padahal hutang ya-ng dilakukan Pemprov aki-bat  banyak dana Pemprov ter-pakai untuk menutupi ke-butuhan mendesak Pe-merintah Pusat (Pempus), yang harus ditanggulangi daerah.

Kepada wartawan, Se-nin, kemarin, Gubernur men-jelaskan rinci terkait hu-tang yang dilakukan Pem-prov yang selama ini ti-dak diketahui publik, se-hingga memunculkan spe-kulasi beragam.  Menurut  ber-tutur, untuk melunasi hu-tang Pemerintah Pro-vinsi Maluku tahun lalu ditar-getkan Agustus tahun ini sudah dibayarkan tergan-tung dari penggantian ang-garan dari Pusat kepada Pem-prov Maluku.

Salah satunya, kata Gu-bernur, gaji 6000 Guru SMA pasca dialihkan ke Pem-prov oleh Pempus di-bayar-kan Pemprov Maluku.  Sampai saat ini Pempus belum mengganti dana Rp 170 miliar secara menyeluruh untuk gaji mereka.

“Jadi dari Rp 170 Miliar, oleh Pemprov baru diganti Rp 100 miliar. Masih tersisa Rp 70 Miliar,” sebut Gubernur menjelaskan. Angka tersebut, lanjut dia, belum termasuk pembayaran gaji 14  bernilai Rp 44 Miliar  yang dananya diambil dari kas Pemprov Maluku.

Dia menjelaskan, bila Pempus cepat mengganti anggaran yang dikeluarkan Pemprov Maluku, sebagaimana yang dipaparkan itu, dipastikan Agustus tahun ini, hutang Pemprov tahun lalu akan bisa dilunasi termasuk pembayaran sisa tender Rp 35 miliar.

“Hutang tahun lalu sebanyak Rp 177 miliar Agustus sudah mesti habis. Tinggal yang kurang-kurang itu kalau Pusat ganti punya kita cepat ya sudah bisa (lunasi),”ucap tandas Assagaf. Selain itu, Gubernur juga menjelaskan, tentang salah satu penyebab Pemerintah Provinsi Maluku berhutang itu, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang terlalu tinggi sebesar Rp 800 miliar.

Padahal, lanjut dia, selama ini, PAD Pemprov Maluku belum pernah mencapai Rp 600 juta. “Kenapa hutang? Karena PAD dirancang terlalu tinggi. PAD kita selama ini belum pernah mencapai Rp 600 Miliar. Ini mereka (DPRD Maluku) rancang Rp 800 miliar dan ini salah satu faktor penyebab hutang terjadi,” papar dia.

Gubernur menegaskan,  dalam sebuah pemerintahan memiliki hutang itu adalah hal yang wajar. Negara saja, kata dia, memiliki hutang sejak Orde Baru sampai saat ini yang mana pada saat ini hutang RI mencapai angka 1.000 triliun lebih. “Di pemerintahan itu hutang biasa. Sekarang negara hutang berapa banyak? Lebih dari 1000 triliun. Dari Orde baru sampai sekarang juga hutang. Jadi  hutang bukan hal yang wah,” katanya.

Soal pengalihan guru SMA ke Pemerintah Provinsi. “Gaji  6.000 guru SMA. Menkeu minta kita (Pemda) bayar dulu nanti baru ganti. Kita sudah bayar semua Rp 170 Miliar. Sudah diaudit BPK tapi baru diganti Rp 100. Lalu sekarang Rp 70 Miliar bagaimana?  Itu juga kan hutang, Pempus kepada Kita Pemprov Maluku,”sambungnya.

Selain itu, pembayaran gaji 14 dimana Pemprov Maluku telah bayarkan Rp 44 Miliar.  “Lalu gaji 14, kita sudah bayar Rp 44 Miliar, supaya dong tau itu. Belum lain-lain yang tahun lalu belanja untuk Pilgub di KPU yang kita belum rancang dong (mereka) sudah musti minta Rp 27 Miliar karena sudah harus kerja. Jadi kalau dihitung-hitung tidak ada apa-apa. Yang paling penting tidak ada dusta, tidak ada korupsi, dan yang paling penting tidak ada pinjaman,”tandasnya.

(RUZ)