KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku Untuk Demokrasi (AMPD), mengelar aksi demo, di Kantor DPRD Kota, Senin, kemarin.
Dalam aksinya, mereka mendesak polisi memeriksa Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, terkait berbagai kebijakan yang bersangkutan diduga telah merugikan negara.
Koorditaor Lapangan (Korlap) aksi, Yanto Lemosol, kepada wartawan, disela-sela aksi mengatakan, pernyataan sikap terkait aksi ini meminta pihak Kepolisian untuk memeriksa Wali Kota Ambon yang kerap membuat keputusan kontraversi di periode kedua kepemimpinannya.
“Periode kedua Walikota Ambon telah menyulut kesenjangan dan konflik kepentingan yang kontraversial, baik internal sesama Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun keputusan yang menentang undang-undang,” jelasnya.
Keputusan tersebut, lanjut dia, diantaranya: Memberhentikan puluhan pejabat eselon II,III dan IV, yang dilakukan dengan menabrak aturan perundang-undangan.
“Ini terbukti Wali Kota tidak bisa pertanggung jawabkan keputusannya kepada KASN, menyusul keputusan tersebut direkomendasikan KASN, untuk dikembalikan semua pejabat yang dinonjobkan pada jabatan semula,” katanya. Hanya saja, lanjut dia, rekomendasi KASN diabaikan oleh Walikota.
Selain mempersoalkan soal nonjob pejabat yang menanbrak aturan, Lemosol dalam aksinya juga mempertanyakan, manfaat dari perjalanan dinas Pemkot Ambon, hingga keluar negeri, yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah itu.
