KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Sedikitnya, seorang raja dan 20 tokoh adat dari Pulau Buru, mendatangi Kantor Gubernur Maluku, untuk membahas penambangan di Gunung Botak, yang kian meresahkan menyusul peredaran bahan kima berbahaya mercury dan sianida yang tengah mengancam kehidupan masyarakat disana.

Mendatangi kantor Gubernur Maluku, 20 tokoh adat dipimpin Raja Petuanan Kayeli, Abdullah Wael juga kepala Soa dan didampingi LSM Pemerhati Lingkungan, Selasa, kemarin. Mereka ditemui Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua. Selanjutnya, mereka melakukan rapat tertutup bersama Wagub membahas masalah tambang  Gunung Botak  yang meresahkan itu. Lebih dari dua jam mereka bersama Wagub.

Usai pertemuan itu, kepada wartawan Raja Petuanan Kayeli, Abdullah Wael mengatakan, kondisi wilayah dipimpinya saat ini gawat. “Status gunung botak dan wilayah di sekelilingnya saat ini gawat. Kami minta saat ini pemerintah provinsi Maluku dan pusat harus tegas,” ujarnya.

Dikatakan,  keresahaan masyarakat termasuk dirinya  sudah diambang batas.  “Kami hanya ingin pemerintah berlakukan hukum tegas bagi  para penambang ilegal yang menggunakan mercuri dan sianida untuk tangkap, dan menghentikan semua aktifitas pertambangan ilegal itu,” pintahnya.

Menurut Abdullah Wael, kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oknum-oknum tertentu menggunakan sianida dan merkuri masih berlangsung. Kegiatan yang seolah dibiarkan negara ini sangat mengancam kehidupan masyarakat disana.  “Kami datang kesini hanya untuk meminta ketegasan pemerintah,” pintah Abdullah.

Ada oknum-oknum yang bermain di Gunung Botak mengedar sianida dan merkuri, namun Abdullah Wael, menolak mengungkap siapa oknum-oknum yang dimaksudkan itu. “Saya tidak mau ungkap. Tapi, oknum-oknum ada dan berkeliaran di Gunung Botak,” bebernya.

Ruslan Arif Soamole Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru, menambahkan masyarakat adat di Kayeli dan daerah Wamsait meminta agar oknum-oknum  tersebut segera ditangkap. “Kami berharap negara lewat aparat penegak hukum segera menangkap meraka. Ini soal ancaman kehidupan masyarakat Buru,” tambahnya meminta.

Warga adat sudah tidak ingin daerah Kayeli dan Wamsait umumnya tercemar merkuri dan sianida sehingga mneyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. “Kami bersama kepala soa datang ke Ambon. Tujuan kami tidak mau lagi wilayah kami tercemar limbah merkuri karena sudah berjatuhan korban jiwa maupun ternak, bahkan air minum sudah tidak bisa kami gunakan,”sambungnya.

Menyoal  apa tanggapan Pemerintah Provinsi Maluku atas keluhan itu dalam rapat tertutup itu?, Soamale mengaku, jika Gubernur akan membuat surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk dilayangkan paling lambat besok (hari ini).

Mereka berharap surat yang dilayangkan Gubernur kepada Presiden Jokowi semoga cepat direspon agar wilayah kami cepat bersih dari peredaran merkuri dan sianida. (RUZ)