KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Pembahasan RUU Provinsi Kepulauan dan status Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, yang hingga saat ini tak kunjung jadi, penyebabnya ada di Pemerintah Pusat (Pempus) dan tidak efektifnya wakil rakyat asal Maluku yang ada di Senayan.

Penegasan ini, disampaikan, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menjadi pembicara dalam Diskusi Kebangsaan bertema: “Mendorong Kontribusi Daerah, Wujudkan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinekaan,” yang berlangsung, di Swissbell Hotel, Ambon, Rabu, kemarin.

Terkait dua masalah itu Fahri mengaku, baru tahu dan dengar sendiri pada acara ini dari Wakil Gubernur Maluku dan Anggota DPRD Maluku Melkias Frans. “Saya baru dengar masalah Maluku di ruangan ini dari bapak Wagub dan Melkias Frans. Di DPR RI saya tidak pernah mendengarnya,” ungkap Fahri.

Kendati begitu, Fahri berjanji siap memfasilitasi  pejabat pemerintah dan DPRD Maluku untuk bertemu di Jakarta dan bersama-sama mengingatkan pemerintah pusat untuk menagi janji tersebut. Fahri Hamzah mengakui dirinya siap berada di posisi masyarakat sipil maupun eksekutif.

Dia mengaku, janji-janji kepada sejumlah Provinsi Kepulauan harus segera ditagih secepatnya sebelum masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Dia siap pasang badan menyakan terkait Undang-undang Kepulauan di Komisi DPR RI.

“Terkait UU Provinsi Kepulauan, DPR sifatnya menunggu.  Saya janji, saya akan jadi loby bagi teman - teman Provinsi Kepulauan datang ke komisi atau Pansus, agar UU segera disahkan. Kalau bisa sebelum kampanye Presiden dimulai, “jelasnya.

Dia menegaskan,  RUU tentang Provinsi Kepulauan  harus segera disahkan,  jika belum disahkan hingga waktu kampanye Pemilihan Presiden 2019 mendatang,  sudah barang tentu  masyarakat akan menagih janji itu dari Presiden Joko Widodo.

“Kalau dalam masa kampanye presiden,  RUU itu belum disahkan,  nanti semua orang menagih kepada Pak Jokowi bahwa,  mana janji-janji politik saat bapak berkampanye dulu?  Apakah sudah direalisasikan atau belum, “paparnya.

Jokowi sebagai pencetus Poros Maritim di Indonesia ini,  kata dia, mestinya bisa segera mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan  jangan hanya menjadi pencetus menghiasi masa kampanye saja.

“ UU Provinsi Kepulauan penting membangun setiap daerah kepulauan di Indonesia.  Mengapa tidak disahkan?  Berarti ini bisa saja hanya buah bibir kampanye,  sementara untuk fakta dari kenyataan ini tidak ada sama sekali, “paparnya.

Padahal paparnya,  lanjut dia, walaupun provinsi kepulauan memiliki jumlah penduduk kecil,  namun  pemerintah pusat tidak bisa melihat dari sudut pandang jumlah penduduk saja.  Pemerintah harus bisa melihat sumber daya alam yang dimiliki dari daerah kepulauan.

“Ini kan hanya soal dukungan pemerintah pusat saja.  Kita lihat sendiri.  Contoh Maluku,  hampir 30 persen ikan yang dikonsumsi secara nasional itu berasal dari sini,  namun dukungan pemerintah pusat tidak ada.  Jadi  Maluku tidak bisa berkembang dan tetap miskin,”tegasnya.

Untuk itu,  kata dia, melihat permasalahan yang kerap terjadi di daerah kepualan ini,  seakan-akan pemerintah diam dan tutup mata saja,  tanpa melakukan satu tindakan positif terhadap nasib Provinsi Kepulauan.

“ Sahkan saja Provinsi Kepulauan.  Daerah oto Baru,  toh itu juga kalau mereka menjadi daerah otonomi. Mereka tidak minta uang negara.  Mereka hanya butuh ruang mengelola daerah mereka secara bebas.  Asal jangan ditekan hingga kedalam-dalam saja oleh Pemerintah Pusat, “ tutupnya..

Sebagai masyarakat sipil, dia akan terus ribut memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya bila di eksekutif, dia akan lebih banyak diam dan melakukan tugas menyejahterakan rakyat.  “Saya tidak lagi akan berada di lagislatif, tetapi saya akan tetap ribut demi membela kepentingan rakyat,” kata Fahri.

Fahri mengaku banyak partai politik menawarinya untuk bergabung, setelah dirinya tidak lagi diakui sebagai bagian dari PKS. Bagi dia, berada di legislatif selama 17 tahun membuat dirinya malas kembali berjuang di lembaga tinggi negara itu. Ia melihat dua hal besar yang berlangsung terus menerus yang tidak produktif maupun efektif bagi kesejahteraan rakyat.

“Saya memang belum membuat keputusan (soal bergabung ke parpol apa). Tapi di DPR itu ada dua kelompok besar. Yang satu ribut soal yang tidak jelas, yang satunya lagi dagang sapi,” ujar Fahri disambut tawa ratusan peserta. (CR5)