Sekilas Info

Wakil Walikota Tual “Menghilang”

IST

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Setelah masa Plt Walikota Tual berakhir dan Adam Rahayan Walikota definitif aktif, Abdul Hamid malah “menghilang.” Mereka minta dana SPPD selama menjabat diaudit.

Menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt), Walikota Tual, Abdul Hamid Rahayaan Wakil Walikota Tual mengambil peran bak seorang Walikota definitif. Sejumlah jabatan-jabatan strategis ASN di lingkup Pemkot Tual “dirombak” kendati dilarang aturan Hamid tak ambil pusing.

Gelombang massa datang memprotes, tak membuat Hamid gentar. Buktinya, diam-diam di tengah situasi Pilkada Kota Tual lagi “memanas” kalah itu, dia tetap melantik sejumlah pejabat, di malam hari. Bahkan Kapolres setempat  ikut “dikibul” sang Plt Walikota Tual itu, tentang proses pelantikan pejabat dilingkup Pemkot Tual itu.

Setelah massa kampanye Pilkda Serentak Adam Rahayaan (Walikota Tual Definitif) yang juga Calon Walikota Tual di Pilkada Serentak 27 Juni 2018, lalu, kembali aktif menjalankan tugasnya sebagai Walikota Tual definitif,  24 Juni 2018, lalu, Plt Walikota yang juga Wakil Walikota Tual, Abdul Hamid Rahayaan menghilang dan  tampak tampak hingga saat ini.

“Sejak masa cuti Pak Adam sebagai Walikota Tual aktif kembali, Pak Hamid selaku Plt tidak pernah terlihat masuk kantor. Kami sendiri tidak tahu dimana keberadaan Pak Hamid, selaku Wakil Walikota,” ungkap beberapa pejabat dan PNS di Kantor Walikota Tual, kepada Kabar Timur, Selasa, kemarin.

Mereka mengaku, mekanisme serah terima jabatan antara Plt Walikota Hamid Rahayaan kepada Walikota Adam Rahayaan tidak dilakukan. “Tiba-tiba saja Pak Adam aktif dan beraktifitas dan Pak Hamid menghilang. Mungkin saja Pak Hamid malu dengan sejumlah pejabat yang dilantik kendati telah dikembalikan pada jabatan masing-masing oleh Pak Walikota definitif. Karena apa yang dilakukan Pak Hamid  selaku Plt Walikota bukan menjadi kewenangannya,” cerita mereka.

Para pejabat yang dilantik dan dikembalikan pada jabatan semula juga sadar bahwa mereka “dikerjai” atau dimanfaatin oleh Wakil Walikota yang ketika itu menjadi Plt Walikota Tual. “Banyak pejabat yang dilantik belakangan sadar kalau mereka “dikerjai” dan dimanfaatin oleh Pak Hamid,” beber mereka.

Yang menarik, ungkap mereka, selama menjabat Plt Walikota Tual, Hamid Rahayaan menghabiskan dana SPPD Kota Tual, untuk perjalanan dinas sebesar Rp 3 miliar lebih. “Sejak menjadi Plt Walikota hingga berakhir, Hamid Rahayaan menghabiskan dana SPPD sebesar Rp 3 miliar. Padahal massa tugasnya hanya empat bulan lebih,” bebernya.

Sebagaimana diketahui tugas Abdul Hamid selaku Plt Walikota Tual dimulai pada 15 Februari dan berakhir pada 23 Juni 2018. Terkait dengan tugas-tugas perjalanan dinas itu, mereka meminta Walikota Tual, Adam Rahayaan untuk mendesak lembaga audit negara seperti BPK RI melakukan audit investigasi guna membuktikan dana-dana negara yang terpakai disaat yang bersangkutan menjadi Plt Walikota Tual.

“Audit investigasi dana-dana yang negara yang terpakai sejak Pak Hamid menjadi Plt Walikota Tual, perlu diaudit. Dengan begitu tugas-tugas selaku Plt Walikota bisa dipertanggung jawabkan. Ya kalau kalau bermasalah diserahkan kepada penegak hukum, tapi kalau baguas diberikan apresiasi,” sebutnya para PNS dan pejabat itu.

Terpisah, Tokoh Pemuda Kota Tual, Nisar Salim Sather berdasarkan pengamatan sebagai masyarakat Kota Tual, Adam Rahayaan kembali dari cuti Pilkada menjalankan pemerintahan sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi sebaliknya,  Hamid Rahayaan ketika menjadi Plt Walikota meresahkan masyarakat, karena manabrak aturan-aturan yang berlaku.

Dia membeberkan, tanggal 19 Februari Plt Walikota Tual melantik Pejabat di lingkup Pemkot Tual dan sudah masuk dalam tahapan Pilkada Kota Tual. Selanjutnya, pergantian Jabatan 19 Juni 2018, tanpa ada izin Mendagri. Bahkan, 21 Juni 2018, dia pernah berupaya melakukan pergantian jabatan namun gagal dan saat itu rencana pergantian dilakukan secara diam-diam di Rumah Dinas Walikota Tual. “Tindakan Hamid Rahayaan sarat muatan politik, tidak profesional dan proporsional,” tegasnya.

Hamid Rahayaan yang disebut-sebut masuk sebagai Caleg 2019, Tokoh Pemuda Tual ini menghimbau RSJ Nania di Ambon melakukan pemeriksaan detail dan intensif atas kejiwaan Hamid Rahayaan agar di kemudian hari tidak menimbulkan polemik lagi sebagaimana yang terjadi di Kota Tual. (CR-7)

Penulis:

Baca Juga