KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Setelah masa Plt Walikota Tual berakhir dan Adam Rahayan Walikota definitif aktif, Abdul Hamid malah “menghilang.” Mereka minta dana SPPD selama menjabat diaudit.
Menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt), Walikota Tual, Abdul Hamid Rahayaan Wakil Walikota Tual mengambil peran bak seorang Walikota definitif. Sejumlah jabatan-jabatan strategis ASN di lingkup Pemkot Tual “dirombak” kendati dilarang aturan Hamid tak ambil pusing.
Gelombang massa datang memprotes, tak membuat Hamid gentar. Buktinya, diam-diam di tengah situasi Pilkada Kota Tual lagi “memanas” kalah itu, dia tetap melantik sejumlah pejabat, di malam hari. Bahkan Kapolres setempat ikut “dikibul” sang Plt Walikota Tual itu, tentang proses pelantikan pejabat dilingkup Pemkot Tual itu.
Setelah massa kampanye Pilkda Serentak Adam Rahayaan (Walikota Tual Definitif) yang juga Calon Walikota Tual di Pilkada Serentak 27 Juni 2018, lalu, kembali aktif menjalankan tugasnya sebagai Walikota Tual definitif, 24 Juni 2018, lalu, Plt Walikota yang juga Wakil Walikota Tual, Abdul Hamid Rahayaan menghilang dan tampak tampak hingga saat ini.
“Sejak masa cuti Pak Adam sebagai Walikota Tual aktif kembali, Pak Hamid selaku Plt tidak pernah terlihat masuk kantor. Kami sendiri tidak tahu dimana keberadaan Pak Hamid, selaku Wakil Walikota,” ungkap beberapa pejabat dan PNS di Kantor Walikota Tual, kepada Kabar Timur, Selasa, kemarin.
Mereka mengaku, mekanisme serah terima jabatan antara Plt Walikota Hamid Rahayaan kepada Walikota Adam Rahayaan tidak dilakukan. “Tiba-tiba saja Pak Adam aktif dan beraktifitas dan Pak Hamid menghilang. Mungkin saja Pak Hamid malu dengan sejumlah pejabat yang dilantik kendati telah dikembalikan pada jabatan masing-masing oleh Pak Walikota definitif. Karena apa yang dilakukan Pak Hamid selaku Plt Walikota bukan menjadi kewenangannya,” cerita mereka.
Para pejabat yang dilantik dan dikembalikan pada jabatan semula juga sadar bahwa mereka “dikerjai” atau dimanfaatin oleh Wakil Walikota yang ketika itu menjadi Plt Walikota Tual. “Banyak pejabat yang dilantik belakangan sadar kalau mereka “dikerjai” dan dimanfaatin oleh Pak Hamid,” beber mereka.
