KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP-IMM) merasa heran dengan belum terbukanya akses jalan lintas darat yang menghubungkan wilayah Kecamatan Batabual menuju Namlea, Ibukota Kabupaten Buru.

“Jika jalan lintas yang menghubungkan Kecamatan dengan kota Kabupaten belum terbuka, maka selama ini kerja pemerintah apa? Bukankah pemerintah itu bertugas mengurusi semua kepentingan rakyat?,” tanya Abdullah Keliobas kepada Kabar Timur, Selasa (17/7).

Wakil Ketua DPP IMM ini mengatakan, tanggungjawab melayani kebutuhan masyarakat bukan hanya berada di tangan Gubernur atau Bupati. Tapi juga berada di tangan kepala dinas yang terbagi rata mengurusi segala macam sendi kehidupan masyarakat.

Bukan saja itu, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga perlu di evaluasi. Sebagai wakil rakyat di parlemen, kata Dia, seharusnya mereka peka melihat fenomen tersebut. “Kalau jalan lintas Kecamatan saja belum terbuka, bagaimana lagi dengan nasib masyarakat disana,” terangnya.

Belum terbukanya akses jalan tersebut, lanjut alumni IAIN Ambon ini, baru diketahui setelah terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa asal Batabual, dua hari lalu.

“Saya juga baru tahu kemarin (Senin) setelah membaca di media. Sangat aneh, karena biasanya itu akses jalan hanya menimpa sebuah Desa. Tapi ini satu Kecamatan. Mendingan jangan dulu di mekarkan wilayah itu,” jelasnya.

Ia berharap kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun DPRD untuk segera memperjuangkan nasib masyarakat disana. “Wajar saja kalau warga nekat menyeberang melalui laut, meski kondisi laut tidak bersahabat,” tandas Keliobas heran.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa asal Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/7). Demonstrasi dari Pergerakan Mahasiswa Batabual (Pemkab) Wilayah Maluku ini mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar segera membuka sarana dan prasarana jalan penghubung Kecamatan Batabual menuju Namlea, Ibukota Kabupaten Buru.

Saban tahun masyarakat Batabual tewas dalam kecelakaan laut. Tragedi itu kerap terjadi di musim timur. Musim ini menyebabkan kondisi laut di wilayah tersebut tidak bersahabat. Tapi mereka tak gentar melintasi jalur maut tersebut. Sebab, rute itu merupakan akses satu-satunya menuju Namlea.

Kecelakaan laut yang memakan satu korban jiwa saat pelepasan rombongan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Batabual menuju Namlea pada 10 Juli 2018 lalu, menjadi bukti nyata dari berbagai peristiwa maut yang kerap dirasakan masyarakat selama ini.

Penderitaan tersebut seakan menjadi hal biasa bagi Pemerintah, baik itu Kabupaten maupun Provinsi. Buktinya, sejak Indonesia Merdeka 73 tahun silam, serta Kabupaten Buru dimekarkan pada 20 tahun yang lalu, hingga detik ini jalur darat belum terbuka lebar.

“Setiap tahun korban jiwa dialami masyarakat Batabual di laut. Apalagi di perairan Tanjung Kayu Putih yang merupakan salah satu tanjung paling berbahaya di Provinsi Maluku,” kata Ardi Septian Labalawa, koordinator aksi.

Dalam catatan sejarah, hampir disetiap musim timur kecelakaan laut kerap terjadi di perairan tersebut hingga memakan korban jiwa. Seperti tenggelamnya kapal motor Kumadore beberapa tahun silam. Dimana, tragedi itu membuat puluhan orang meninggal dunia.

“Kemudian longboat atau body pentura yang digunakan warga sering mengalami kecelakaan di Tanjung Kayu Putih. Bahkan kapal milik polisi perairan laut (kapal balang) juga pernah mengalami hal yang sama dengan terdampar selama 1 tahun,” cetusnya.  (CR1)