KABARTIMURNEWS.COM,AMBON– Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP-IMM) merasa heran dengan belum terbukanya akses jalan lintas darat yang menghubungkan wilayah Kecamatan Batabual menuju Namlea, Ibukota Kabupaten Buru.
“Jika jalan lintas yang menghubungkan Kecamatan dengan kota Kabupaten belum terbuka, maka selama ini kerja pemerintah apa? Bukankah pemerintah itu bertugas mengurusi semua kepentingan rakyat?,” tanya Abdullah Keliobas kepada Kabar Timur, Selasa (17/7).
Wakil Ketua DPP IMM ini mengatakan, tanggungjawab melayani kebutuhan masyarakat bukan hanya berada di tangan Gubernur atau Bupati. Tapi juga berada di tangan kepala dinas yang terbagi rata mengurusi segala macam sendi kehidupan masyarakat.
Bukan saja itu, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga perlu di evaluasi. Sebagai wakil rakyat di parlemen, kata Dia, seharusnya mereka peka melihat fenomen tersebut. “Kalau jalan lintas Kecamatan saja belum terbuka, bagaimana lagi dengan nasib masyarakat disana,” terangnya.
Belum terbukanya akses jalan tersebut, lanjut alumni IAIN Ambon ini, baru diketahui setelah terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa asal Batabual, dua hari lalu.
“Saya juga baru tahu kemarin (Senin) setelah membaca di media. Sangat aneh, karena biasanya itu akses jalan hanya menimpa sebuah Desa. Tapi ini satu Kecamatan. Mendingan jangan dulu di mekarkan wilayah itu,” jelasnya.
Ia berharap kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun DPRD untuk segera memperjuangkan nasib masyarakat disana. “Wajar saja kalau warga nekat menyeberang melalui laut, meski kondisi laut tidak bersahabat,” tandas Keliobas heran.
