Sekilas Info

Mahasiswa Demo Minta Buka Akses Jalan di Buru

ruzady adjis/kabar timurnews.com

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Sejak Indonesia Merdeka 73 tahun silam serta Kabupaten Buru dimekarkan 20 tahun lalu hingga detik ini jalur darat belum terbuka lebar.

Puluhan mahasiswa asal Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/7). Demonstrasi dari Pergerakan Mahasiswa Batabual ini mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera membuka sarana dan prasarana jalan penghubung Kecamatan Batabual menuju Namlea, Ibukota Kabupaten Buru.

Saban tahun masyarakat Batabual tewas dalam kecelakaan laut. Tragedi itu kerap terjadi di musim timur. Musim ini menyebabkan kondisi laut di wilayah tersebut tidak bersahabat. Tapi mereka tak gentar melintasi jalur maut tersebut. Sebab, rute itu merupakan akses satu-satunya menuju Namlea.

Kecelakaan laut yang memakan satu korban jiwa saat pelepasan rombongan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Batabual menuju Namlea 10 Juli 2018 lalu, menjadi bukti nyata dari berbagai peristiwa maut yang kerap dirasakan masyarakat selama ini.

Penderitaan tersebut seakan menjadi hal biasa bagi Pemerintah, baik itu Kabupaten maupun Provinsi. Buktinya, sejak Indonesia Merdeka 73 tahun silam, serta Kabupaten Buru dimekarkan pada 20 tahun yang lalu, hingga detik ini jalur darat belum terbuka lebar.

“Setiap tahun korban jiwa dialami masyarakat Batabual di laut. Apalagi di perairan Tanjung Kayu Putih yang merupakan salah satu tanjung paling berbahaya di Provinsi Maluku,” kata Ardi Septian Labalawa, koordinator aksi kemarin.

Dalam catatan sejarah, hampir disetiap musim timur kecelakaan laut kerap terjadi di perairan tersebut hingga memakan korban jiwa. Seperti tenggelamnya kapal motor Kumadore beberapa tahun silam. Dimana, tragedi itu membuat puluhan orang meninggal dunia.

“Kemudian longboat atau body pentura yang digunakan warga sering mengalami kecelakaan di Tanjung Kayu Putih. Bahkan kapal milik polisi perairan laut (kapal balang) juga pernah mengalami hal yang sama dengan terdampar selama 1 tahun,” cetusnya.

Menurut mereka, jalan merupakan akses transportasi yang tidak bisa dilepas pisahkan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jalan merupakan infastruktur yang dapat mendorong daya saing masyarakat antar daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Pasal 5 tahun 2004.

“Jalan adalah sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serla dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.

Dikatakan, jalan juga sebagai jalur distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat sejumlah wilayah di Republik Indonesia.

“Akan tetapi sampai saat ini yang terjadi di Kabupaten Buru, khususnya masyarakat Kecamatan Batabual dan Kecamatan Waeyapo tidak pernah merasakan jalan lintas yang layak sebagai sarana transportasi. Padahal jalan itu sudah dijanjikan Pemerintah,” ungkap Dia.

Ia menjelaskan, jalan lintas dari Kecamatan Batubual, Waeyapo menuju Namlea merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Maluku. Peralihan kewenangan Jalan dari Kabupaten ke Provinsi telah terjadi sejak tahun 2013 lalu.

“Olehnya itu, kami berharap agar Pemrov Maluku dapat merealisasikan anggaran penyelesaian jalan tersebut. Sebab, hingga saat ini jalur transportasi darat belum bisa digunakan secara maksimal,” ungkapnya.

Selain itu, akses lain seperti jembatan sebagai pendukung terbukanya jalan belum tersedia. Menurutnya, Kecamatan Batabual memiliki sejumlah sungai besar. Sungai-sungai tersebut memiliki arus yang deras. Belum lagi jika musim penghujan datang.

“Sampai saat ini tidak ada jembatan di sungai Waepoti, Waelawa dan sungai Waihani. Sungai-sungai itu besar. Lebarnya puluhan meter. Mestinya dapat ditangani pihak balai jalan dan jembatan. Tapi mereka cuek sehingga masyarakat kesulitan dalam beraktifitas,” jelasnya.

Mereka menyampaikan empat poin penting yang menjadi desakan dan harapan masyarakat Batabual. Diantaranya “mendesak Pemrov Maluku menyelesaikan ruas jalan di Desa Mako, Kayeli dan Ilat. Jalan tersebut merupakan tanggungjawab Pemrov sesuai statusnya.

Mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku agar segera mengusulkan program yang dapat dianggarkan, baik pada anggaran APBD perubahan tahun 2018, maupun penyusunan APBD Maluku tahun 2019 untuk jalan Batabual.

Meminta kepada Balai Jalan dan Jembatan agar dapat mengambil langkah penyelesaian persoalan jalan lintas Kecamatan Batabual serta beberapa Sungai. Karena Kecamatan Batabual merupakan salah satu jalur yang dapat menghubungkan Kabupaten Buru dan Buru Selatan.

Dan mendesak DPRD Maluku agar dapat mengusulkan dan merealisasikan anggaran perubahan tahun 2018, maupun pembahasan APBD murni tahun 2019. Demikian empat poin tuntan yang disampaikan Ketua Umum Pemkab Wilayah Maluku Akmal Lesnussa.

Wakil Gubernur Maluku DR. Zeth Sahuburua yang menerima perwakilan demonstran diruang kerjanya mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu. Menurutnya, sejumlah ruas jalan di Buru telah diusulkan dalam APBN Perubahan 2018, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Diantaranya mulai dari Desa Mako-Kayeli dan Kayeli-Ilat.

“Kita belum mengetahui berapa besar anggaran yang akan diberikan, apakah bisa terealisasi atau tidak. Mengingat kita tidak bisa menuntut terlalu banyak dari APBN, semua keputusan ada di pemerintah pusat yaitu Kementerian PUPR,” tuturnya.

Ia berharap, usulan tersebut bisa secepatnya terelaisasi. Olehnya itu, Wagub meminta para demonstran agar dapat bersabar, mengingat usulan yang diajukan bukan hanya untuk kabupaten Buru saja, namun 10 Kabupaten/Kota lain membutuhkan hal yang sama yaitu infrastruktur jalan. (CR1)

Penulis:

Baca Juga