Sekilas Info

Polisi Diingatkan Kasus “Tipu” Vanath Sampai Pengadilan

IST

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Polisi belum lagi bergerak mengusut dugaan kasus penipuan mantan Bupati SBT Abdullah Vanath senilai Rp 1,2 miliar. Korps baju cokelat didesak periksa Vanath, karena Pilkada telah usai. Agar persepsi adanya “kriminalisasi” oleh polisi terhadap calon kepala di Pilkada Maluku tidak terbukti.

Kepada Kabar Timur Koordinator Paparissa Perjuangan Maluku (PPM-95-Jakarta) Adhy Fadly mengatakan inti dari surat edaran Kapolri hanya berisi imbauan agar calon kepala daerah tidak ‘diperiksa’ menjelang pelaksanaan Pilkada.

“Nah Pilkada Maluku sudah selesai, secepatnya pemeriksaan dilakukan. Kalau tidak pasti publik menilai bahwa kriminalisasi, intimidasi dan sebagainya itu betul,” kata Adhy dihubungi melalui telepon selulernya, tadi malam.

Menurut dia, polisi telah berupaya profesional menangani kasus Abdullah Vanath, yang bukan saja dugaan penipuan. Sebab publik Maluku pernah dibuat bingung oleh lakon yang dimainkan polisi dan jaksa.

Ketika Vanath berstatus tersangka dan siap diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, malah dimentahkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Yakni, ketika perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Vanath tersangka, namun Kejagung RI menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas permintaaan JPU.

Dengan alasan, tidak cukup bukti. Bahkan Kajati Maluku waktu itu, Jan Maringka berdalih, kerugian keuangan negara telah dikembalikan oleh Vanath termasuk bunganya di tahun 2009. Dan kata Maringka, perkara Vanath sudah selesai tapi dikembangkan, karena kepentingan politik jelang Pilkada Kabupaten SBT ketika itu.

“Kita ingatkan polisi tidak kecolongan untuk kedua kali. Kita sangat berharap kasus Vanath ini bergulir hingga pengadilan,” terang Adhy Fadly.

Tapi jika polisi kembali kecolongan ketika berkerja dengan jaksa, menandakan kedua pihak tidak searah atau bersinergi dalam penegakkah hukum di Maluku. “Closing stetmen kami, penegakkan hukum tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik. Kedua, polisi dan jaksa harus searah atau seiring dalam komitmen, bukan seperti yang terjadi di kasus Vanath sebelumnya,” tandas Adhy Fadly.

Adhy juga mengingatkan, agar kasus dugaan penipuan Abdullah Vanath terhadap Syarifudin Jogja tidak diarahkan ke ranah perdata. Karena potensi itu bisa saja terjadi. “Kalau informasinya ada surat atau bukti pinjam meminjam, itu artinya penipuan, pidana,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, penanganan kasus dugaan penipuan Abdullah Vanath telah bergulir di tingkat pemeriksaan polisi di Ditreskrimum Polda Maluku. Tapi Ditreskrimum berdalih, masih menunggu seluruh tahapan Pilkada Maluku selesai.

“Untuk sementara belum ada perkembangan. Soalnya kan masih tahapan pilkada belum selesai sepenuhnya,” kata AKP Gilang, Kasubdit II Ditreskrimum Polda Maluku kepada Kabar Timur, Rabu (11/7).

Bila tahapan Pilkada Maluku selesai dan ada perkembangan dari proses penanganan lanjutan kasus yang dilaporkan korban Syarifudin Jogja ini, Gilang berjanji akan memberitahukan kepada publik.

“Kalau ada perkembangan, Insya Allah saya kabari,” tandas Gilang yang mengaku sedang mengikuti kegiatan hari lahir Bhayangkari ke 72 tahun, kemarin.

Kepada Kabar Timur, pengacara Abdussyukur Kaliky kepada Kabar Timur menjelaskan, hutang piutang Abdullah Vanath terhadap kliennya Syarifudin Jogja mencapai Rp 1,2 miliar sejak tahun 1987. Tapi setelah mengakui SPPD kasus ini telah disampaikan ke pihak Kejaksaan, polisi harus menunda pemeriksaan Vanath.

Pasalnya sesuai instruksi Kapolri, kata Kaliky, seorang kandidat kepala daerah tidak bisa diproses, selama proses dan pentahapan Pilkada tengah berjalan.

“Kepolisian bilang paslon tidak boleh diproses hukum hingga yang bersangkutan selesai ikut Pilkada,” terang Kaliky kepada Kabar Timur, Selasa (26/6).

Kaliky menyatakan, indikasi Vanath kuat mengarah ke status tersangka sudah cukup. Pihaknya memiliki cukup banyak bukti, berupa surat-surat yang berkaitan dengan hutang piutang Vanath.
“Nota-nota peminjaman dari kuitansi sampai bukti-bukti transfer dari tahun 1987,” kata Kaliky.

Masih terkait hutang piutang tersebut, ungkap Kaliky, kliennya Syarifudin Jogja sebagai korban dugaan penipuan, telah beberapa kali datang menagih. Dengan mendatangi Vanath dan istrinya di kediaman mereka di kawasan Lorong Putri, Desa Batumerah.

Namun Vanath menolak membayar hutang korban. Bahkan Vanath mengklaim tak mengenal dan tak pernah meminjam duit korban. (KTA)

Penulis:

Baca Juga