KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon memberikan penghargaan kepada tujuh Satuan Kerja (Satker), berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran, semester I tahun 2018.

Tujuh penghargaan Satker berkinerja terbaik diserahkan langsung Kepala KPPN Ambon, M. Irfan Suryawardana dan Kepala Bidang PA.I Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, Burhan H.S, pada kegiatan “Stakeholders’s Day” bersama seluruh Satker lingkup KPPN Ambon, di Aula Lantai lima, Gedung Keuangan Negara Ambon, Kamis (12/7), kemari.

Ke-tujuh Satker penerima penghargaan kinerja terbaik diantaranya: Rumkit Tk. II J.A Latumenten Kesdam XVI/Patimura, Pengadilan Negeri Ambon dan Universitas Patimura dengan predikat terbaik I, II dan III.

Selanjutnya, penghargaan juga diberikan kepada Paldam XVII/Patimura, Stasiun Meteorologi Pattimura kategori penyampaian LPJ secara handal dan tepat waktu, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Maluku atas kategori penyampaian data kontrak secara tepat waktu, rekonsiliasi laporan keuangan dan penyampaian LPJ Bendahara yang handal dan tepat waktu.

Sebagaimana diketahui, tercatat hingga Juli 2018 terdapat 250 Satker yang dilayani KPPN Ambon.

Kepala KPPN Ambon, M Irfan Suryawardana mengatakan, kinerja pelaksanaan anggaran yang baik bukan hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran namun juga ditentukan dari tata kelola keuangan yang baik dan berkualitas.

“Kualitas atas tata kelola anggaran yang baik meliputi 4 (empat) variabel yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan atas regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran,” papar Suryawardana.

Berdasarkan penilaian atas keempat variabel sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018, lanjut dia, rata-rata nilai kinerja pelaksanaan anggaran seluruh Satker diwilayah KPPN Ambon adalah sebesar 87,26 persen.

Nilai tersebut tertinggi untuk seluruh wilayah Provinsi Maluku. Namun demikian, tidak dipungkirinya, masih banyak hal yang harus diperbaiki agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat semakin baik dan berkualitas.

“Sudah sangat optimal tapi masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi biar lebih bagus. Seperti yang saya sampaikan, harus diperhitungkan juga kualitas tata kelola apabila kita mematuhi regulasi dan pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaan,”jelasnya menjawab Kabar Timur, kemarin.

Menyinggung kendala utama yang dialami Satker dalam pelaksanaan anggaran, Dia mengatakan, banyak Satker terlambat dalam pemenuhan kewajibannya dan juga masih kurang handal dan kurang tepat waktu.

“Kalau kita lihat ada aturan-aturan kontrak perlu diperhatikan setelah ditangani perlu diperhatikan. Kapan siapkan laporan keuangannya? Kapan kewajiban menyampaikan aturan keuangan? Jadi kurang handal dan kurang tepat waktu. Makanya kami mendorong agar Satker-satker tertib dalam waktu dan handal dalam pelaporan. Bukan hanya cepat dan tepat saja, tapi harus handal. Karena Kalau masalah penyampaian scara tepat waktu itu bisa dipenuhi tapi secara handal itu harus jadi perhatian,”terangnya.

Untuk itu, dia mengingatkan, perlu ada perhatian dan peran aktif para Kuasa Pengguna Anggaran selaku manajer keuangan pada masing-masing Satuan Kerja dalam mengawasi dan memonitoring masing-masing Satker. “Pengawasan dan monitoring dari KPA juga perlu untuk dapat memenuhi kewajiban, sepanjang KPA kurang perhatian maka kurang (baik pertanggungjawabannya) juga,” pungkas dia.

Berkaitan pelaksanaan “Stakeholder’s Day” kemarin, yang mengusung tema “Stakeholder’s Day Tahun ini adalah Reviu Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2018”, Suryawardana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk konsolidasi dan sosialisasi terkait update/refreshment layanan KPPN serta informasi penting lainnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini terjadi komunikasi timbal balik antara KPPN Ambon dengan para Satuan Kerja. “Harapan kinerja semakin bagus, agar harapan kita semua satker penilaiannya bisa diatas 90 persen. Namun tentunya APBN tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan Satker. Point pentingnya perlunya kerjasama antara Satker dalam mematuhi kewajiban-kewajiban tatalaksana kelola keuangan,”ujarnya.

Dikatakan, saat ini KPPN Ambon mencanangkan akselerasi pembangunan Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Melayani (WBK/WBBM). Untuk itu, ditegaskan bahwa seluruh layanan pada KPPN Ambon tidak dipungut biaya dan semua layanan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Mininum (SPM).

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi para Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, saat ini dibuka pendaftaran Sertifikasi Bendahara pengelola APBN sampai tanggal 31 Juli 2018. Kepala KPPN Ambon berpesan, agar seluruh KPA untuk segera mendaftarkan para Bendahara mengikuti ujian sertifikasi.

Sementara Kepala Rumas Sakit Tentara Tinkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon, Kolonel Ckm. dr. Djanuar mengatakan, giat yang diterapkan Satkernya sehingga menjadi salah satu Satker terbaik dalam pertanggungjawaban Kinerja Pelaksana Anggaran Semester I TA 2018 adalah disiplin waktu dan evaluasi yang terus menerus dilakukan secara rutin setiap bulan berjalan.

“Kami belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya kita mengalami kesulitan dalam hal pengelola anggaran karena ketidakdisiplinan. Tahun ini, setiap bulan kita evaluasi, rencana penerimaannya PAGU, bagaimana rencana pengeluaran bulan berjalan dan bagaimana mempersiapkan waktunya untuk pertanggungjawaban,” terangnya.

Dia mengaku, ini dilakukan setiap bulan dan akhir bulan berikutnya mereka telah mendapatkan anggaran dari rencana PAGU yang ditetapkan. “Ini kita lakukan rutin tiap bulan. Diakhir bulan kita sudah tahu pada bulan berikut kita akan mendapatkan angggaran berapa dari rencana PAGU yang ditetapkan,” jelasnya.

Setelah ditetapkan, sambung dia, bisa diketahui berapa besar yang akan dibelanjakan dan dipersiapkan waktunya. “Selanjutnya akan tahu berapa nilaiyang kita belanjakan dan dipersiapkan waktunya. Dengan demikian termin-termin ini terus berjalan tidak akan ada yang terlewati berkaitan masalah waktu, ketertiban penyerahan pertanggungjawaban. Disiplin waktu dan evaluasi yang terus menerus secara rutin yang menjadi bagian rutin yang diterapkan supaya kita bisa tertib anggaran,”tandasnya. (RUZ)