Sekilas Info

Dewan Usul BPK Audit PD Panca Karya

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Sejumlah anggota DPRD Maluku, mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan di Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya. Ini setelah terjadi berbagai persoalan di tubuh perusahaan milik pemerintah daerah itu.

“Kita harus merekomendasikan BPK audit PD Panca Karya. Saya setuju audit. Bila perlu lapor di KPK,’’usul tiga anggota DPRD Maluku, Lutfi Sanaky, Ayu Hasanussy dan Semi Letelay ketika melakukan rapat dengan direksi dan pengawas PD Panca Karya, kemarin.

Sanaky mengusulkan, peran aktif dewan diawali dengan pembentuk tim untuk menyelamatkan perusahaan itu. ‘’Ini agar bukan hanya penjelasan lisan saja, tapi melalui satu rekomendasi yang dihasilkan dengan penjelasan yang rinci. Mesti ada dokumen,’’tandasnya.Politisi Gerindra dari daerah pemilihan Maluku Tengah ini mengakui, penempatan direksi diperusahaan itu selalu bernuansa politik. Menurut dia, siapa yang ditunjuk memimpin perusahaan itu sesuai keinginan kekuasaan masa pemerintahan. Kita akui penempatan direksi sesuai politik,’’tegasnya.

Dia berharap, kedepan dewan ikut berperan aktif untuk mengurangi kenginan politik dalam penempatan direksi di BUMD yang ada. “Bukan PD Panca karya Saja. Mesti dewan kurangi aspek tadi.

Saya lihat nuansa politik sangat kuat. Apakah ini salah kelola atau kepentingan. Padahal, BUMD lain seperti Dok Wayame kontrbusi PAD dua kali lipat,’’terangnya.

Letelay mengatakan, komisi C telah mengtus dua anggotanya untuk melakukan mediasi antara direksi dan badan pengawas. Hanya saja, kesal politisi NasDem dari daerah pemilihan MTB-MBD itu, hasil mediasi tidak mendapat titik temu atau tidak ada solusi. “Tapi masuk di sini mentah lagi. Kita terus gelar rapat tapi tidak ada solusi,’’ kesalnya.

Dia berharap, manajemen BUMD itu mesti dibenahi karena manajemenya amburadul dari direktur utama hingga kebawah. ‘’Suka tidak suka ini demi selamatkan perusahaan Pemda. Ini ada semacam ketidak senangan pribadi dalam lembaga ini. Ada konflik interest. Katanya direksi masuk kantor sesukanya. Tidak tahu alasannya. Rubah manajemen ganti direksi,’’usulnya.

Kedepan harap dia, perusahaan daerah itu tidak lagi dikelola oleh kader partai politik.’’ Kita serius tuntaskan perusahaan ini,’’ingatnya.

Hasanussy mengatakan, banyak mendengar dari direksi dan badan pengawas perusahaan daerah itu,’’Pegawai PD Panca karya juga mengeluh. Katanya kehadiran direksi datang jam 12 siang pulang jam 1 siang. Bagaimana perusahaan maju,’’tandasnya.

Tak hanya itu, politisi Hanura dari daerah pemilihan Kota Ambon itu mengkau, laporan keuangan PD Panca karya sering terlambat. ‘’Bahkan, tahun 2017 alu belum dilaporkan pajak. Bisa kena denda,’’ingatnya.

Dia berharap, kedepan direksi PD Panca Karya, disi oleh figur memiliki kompetensi dan profesioal. ‘’Kalau perusahaan dipimpin bukan ahli tentu berantakan. Pemerintah jangan mengangkat orang yang tidak tepat. Mesti angkat orang yang tidak memiliki kompetensi,”usulnya.

Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae ketika memimpin rapat itu mengakui, PD Panca Karya selama ini begitu rumit. Kata dia, ada berbagai persoalan ditubuh perusahaan itu. “PD Panca Karya butuh kepemimpinan, perlu pembinaan, ada interest pribadi, manajen yang tidak profesional,aspek politik, status badan hukum, dan kepemimpinan daerah ikut kontribusi,’’paparnya.

Agar PD Pancar Karya kedepan lebih baik, usul Huwae yang juga ketua DPD PDIP Maluku itu, dewan memiliki tangungjawab tanggungjawab selesaikan persoalan yang ada. “Senin kita agendakan agar Banmus rapat kita bentuk tim. Saya akan tandatangani rekomendasi atas justifikasi untuk mengusulkan. Kemungkinan BPK lakukan audit internal investigasi,’’jelasnya.

Politisi dari daerah pemilihan Malteng ini berharap, ada kesimpulan yang didasarkan kepada informasi yang di validasi untuk rekomendasi.’’Intinya, kembalikan PD Panca Karya pada fungsinya,’’pungkasnya. (KTM)

Penulis:

Baca Juga