Politisi PDIP Malra Diduga Terlibat Money Politik

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sedang memproses kasus dugaan politik uang atau money politik yang disebut-sebut melibatkan politisi PDIP Kabupaten Malra. Kennedy Ubro diinfokan tertangkap tangan warga di Desa Ohoirenan, Kecamatan Kei Besar, 26 Juni, sore. Barang bukti uang puluhan juta rupiah sudah di tangan Panwaslu Malra.

Komisioner SDM dan Organisasi Panwaslu Kabupaten Malra Assujudiah Arief Hanubun ketika dikonfirmasi membenarkan adanya laporan kasus dugaan politik uang yang masuk ke Panwaslu Malra. “Ia ada satu laporan money politik, masih dalam proses,” katanya dihubungi melalui telepon seluler, tadi malam.

Namun Assujudiah menolak berkomentar panjang. Sebab pihaknya masih perlu beberapa tahapan proses terkait kasus ini.

Saat ditanya apakah pelaku adalah kader PDIP Malra, Assujudiah hanya menyebut terlapor adalah warga biasa. “Kasus ini masih berkembang, informasi sementara bahwa, terlapor adalah warga biasa dan tidak ada kaitan dengan tim sukses manapun,” akui dia.

Tapi ketika didesak, Assujudiah tak membantah kalau, terlapor dengan barang bukti yang telah disita memiliki motif politik. “Dia mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon,” ungkapnya.

Terkait pelapor, Assujudiah menjelaskan yang bersangkutan telah dimintai keterangan. Hanya saja selain barang bukti yang disampaikan, pelapor belum melengkapi laporan dengan memenuhi syarat formil atau administrasi, yaitu KTP.

Terpisah, Ketua Forum Pemuda Peduli Malra Bucek Rahakabauw kepada Kabar Timur mengaku informasi terkait kasus dugaan politik uang masih simpang siur. “Ia ada yang bilang pelakunya kader PDIP Malra Kennedy Ubro. Tapi ada yang bilang yang kasih uang ke masyarakat itu kontraktor, makanya nanti katong cek dulu,” imbuhnya.

Sementara itu praktisi hukum Kabupaten Malra Lopianus Ngabalin dalam rilis yang diterima Kabar Timur menyatakan dalam ketentuan pidana politik uang memilik sanksi tegas. Menurutnya, pengertian politik uang dalam peraturan Pemilu dirumuskan sebagai perbuatan memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau pemilih sendiri.

Selain mengatur siapa saja yang bisa dipidana, peraturan dimaksud juga mengatur sanksi, yang bisa jadi berupa pembatalan terhadap Paslon yang diduga terlibat dari perhelatan pemilihan atau Pilkada.

“Pada pasal l73 ayat 1,2,3,dan 4 dengan jelas menyatakan secara administrasi menggugurkan pasangan calon,” katanya terkait UU.No 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Kepala Daerah itu. “Jelas ini upaya merusak demokrasi di bumi Evav,” tambah Lopianus. (KTA)